Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan
Pemilu , Strategi Pemilu
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu RI menegaskan pentingnya penguatan
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan
Pemilu , Strategi Pemilu
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu RI menegaskan pentingnya penguatan
Independensi BPKH dan Tarik Menarik Revisi UU Pengelolaan Keuangan HajiIndependensi BPKH menjadi sorotan setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan pentingnya menjaga kemandirian Badan Pengelola Keuangan Haji dalam pembahasan revisi Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Pernyataan ini disampaikan melalui kanal resmi PKS dan menekankan perlindungan terhadap jamaah sebagai prioritas utama.Isu ini bukan sekadar perdebatan teknis legislasi. Ia menyentuh pengelolaan dana publik bernilai besar, kepercayaan umat, serta konfigurasi kewenangan antara lembaga negara.Penegasan dari PKS
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan
Pemilu , Strategi Pemilu
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu RI menegaskan pentingnya penguatan
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya
Pemilu , Strategi Pemilu
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu RI menegaskan pentingnya penguatan strategi pengawasan di
HOT NEWS
Latest Breaking and Trending Issue from Indonesia and Beyond
HOT NEWSSubTitle
Bilateral Prabowo Trump dan Sinyal Diplomasi Tingkat Tinggi
Bilateral Prabowo Trump menjadi sorotan setelah Sekretaris Kabinet menyatakan bahwa hanya.
hot newsSubTitle
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum
Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya.
POLITIKA DUNIA
Latest Global Political Insights and International Affairs
CULTURESubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan
POLITICSubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan
SPORTSubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan
MONEYSubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum
Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya potensi kerentanan terhadap kriminalisasi. Dalam laporan Tirto.id disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi berpotensi digunakan secara elastis dan membuka ruang tafsir yang luas.
Pernyataan ini bukan sekadar kritik teknis hukum. Ia menyentuh fondasi kepercayaan publik terhadap sistem pemberantasan korupsi. Pertanyaannya.
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan
Pemilu , Strategi Pemilu
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu
Pemilu , Pena Nusantara , Strategi Pemilu
RPP Pemilu dan Strategi KPU Madiun
RPP Pemilu dan Upaya KPU Madiun Menguatkan Literasi Demokrasi RPP Pemilu menjadi instrumen yang diperkenalkan oleh KPU
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan
Pemilu , Strategi Pemilu
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu
Pemilu , Pena Nusantara , Strategi Pemilu
RPP Pemilu dan Strategi KPU Madiun
RPP Pemilu dan Upaya KPU Madiun Menguatkan Literasi Demokrasi RPP Pemilu menjadi instrumen yang diperkenalkan oleh KPU
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya potensi
Pemilu , Strategi Pemilu
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu RI menegaskan pentingnya penguatan strategi pengawasan di luar
Pemilu , Pena Nusantara , Strategi Pemilu
RPP Pemilu dan Strategi KPU Madiun
RPP Pemilu dan Upaya KPU Madiun Menguatkan Literasi Demokrasi RPP Pemilu menjadi instrumen yang diperkenalkan oleh KPU Kota Madiun dalam rangka mengenalkan mekanisme pemilihan umum
Kebijakan Publik
Independensi BPKH dan Sikap PKS soal Revisi UU Haji
Independensi BPKH dan Tarik Menarik Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Independensi BPKH menjadi sorotan setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan pentingnya menjaga kemandirian Badan
PEOPLESubTitle
RPP Pemilu dan Upaya KPU Madiun Menguatkan Literasi Demokrasi
RPP Pemilu menjadi instrumen yang diperkenalkan oleh KPU Kota Madiun dalam rangka mengenalkan mekanisme pemilihan umum kepada masyarakat. Program ini diberitakan oleh RRI sebagai bagian dari langkah edukatif yang dilakukan KPU untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap proses demokrasi.
Secara administratif, kegiatan ini tampak sebagai agenda sosialisasi rutin. Namun dalam perspektif Penapolitika, setiap langkah edukasi pemilu memiliki dimensi strategis. Mengapa.
New York, NY
37°
Feels like: 34°FCloudy
6:39 am5:39 pm EST
Wind: 5mph SSW
Humidity: 95%
Pressure: 29.85"Hg
UV index: 0