Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi,
Hukum , Pena Nusantara , Politik
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Satukan Perspektif Penegak Hukum
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar untuk menyatukan perspektif antara
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi,
Hukum , Pena Nusantara , Politik
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Satukan Perspektif Penegak Hukum
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar untuk menyatukan perspektif antara
UU Telekomunikasi Sah Konstitusional dan Pertaruhan Regulasi Digital di MKUU telekomunikasi sah konstitusional ditegaskan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi saat menghadapi permohonan uji materiil terhadap undang undang tersebut. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa pembentukan dan substansi UU Telekomunikasi telah sesuai dengan prinsip konstitusi, baik dari sisi prosedural maupun materi muatan.Pernyataan ini bukan sekadar jawaban normatif atas gugatan, melainkan bagian dari pertarungan tafsir antara pembentuk undang undang dan pemohon yang merasa dirugikan. Di tengah percepatan transformasi digital, regulasi telekomunikasi.
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi,
Hukum , Pena Nusantara , Politik
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Satukan Perspektif Penegak Hukum
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar untuk menyatukan perspektif antara
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi, ketika pemohon menilai
Hukum , Pena Nusantara , Politik
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Satukan Perspektif Penegak Hukum
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar untuk menyatukan perspektif antara aparat penegak hukum
HOT NEWS
Latest Breaking and Trending Issue from Indonesia and Beyond
HOT NEWSSubTitle
Jokowi Klaim Revisi UU KPK dan Perebutan Narasi Tanggung Jawab Politik
Jokowi klaim revisi UU KPK.
hot newsSubTitle
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik
Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi,.
POLITIKA DUNIA
Latest Global Political Insights and International Affairs
CULTURESubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR
POLITICSubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR
SPORTSubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR
MONEYSubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik
Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi, ketika pemohon menilai bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berpotensi melanggar hak konstitusional. Isu ini bukan sekadar sengketa internal partai, melainkan menyentuh prinsip representasi rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan.
Dalam sistem kepartaian Indonesia, partai politik memiliki kewenangan melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota.
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas
Hukum , Pena Nusantara , Politik
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Satukan Perspektif Penegak Hukum
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar
Politik Nasional
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Tarik Ulur Politik Revisi 2019
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Sikap Politik yang Enggan Mundur UU KPK kembali ke versi
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas
Hukum , Pena Nusantara , Politik
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Satukan Perspektif Penegak Hukum
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar
Politik Nasional
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Tarik Ulur Politik Revisi 2019
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Sikap Politik yang Enggan Mundur UU KPK kembali ke versi
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR
Module 1SubTitle
Hukum , Politik
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR Dipertegas di MK
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi, ketika pemohon menilai bahwa
Hukum , Pena Nusantara , Politik
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Satukan Perspektif Penegak Hukum
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar untuk menyatukan perspektif antara aparat penegak hukum dan
Politik Nasional
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Tarik Ulur Politik Revisi 2019
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Sikap Politik yang Enggan Mundur UU KPK kembali ke versi lama menjadi wacana yang kembali mengemuka dalam perdebatan
Hukum , Politik
UU Telekomunikasi Sah Konstitusional, DPR Tegaskan di Sidang MK
UU Telekomunikasi Sah Konstitusional dan Pertaruhan Regulasi Digital di MK UU telekomunikasi sah konstitusional ditegaskan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi saat menghadapi permohonan uji materiil
PEOPLESubTitle
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Sikap Politik yang Enggan Mundur
UU KPK kembali ke versi lama menjadi wacana yang kembali mengemuka dalam perdebatan publik, namun ditanggapi dengan tegas oleh Setyo yang menyatakan tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 masih menyisakan residu politik yang belum sepenuhnya selesai.
Revisi UU KPK kala itu memicu gelombang.
New York, NY
39°
Feels like: 34°FCloudy
6:42 am5:36 pm EST
Wind: 8mph NE
Humidity: 97%
Pressure: 29.94"Hg
UV index: 0