Ada Grup WA Berisi Pejabat & Pemasok yang Jadi Fakta Sidang
Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengungkap fakta baru di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Google Chromebook yang menjerat sejumlah pejabat Kemendikbudristek dan pihak swasta: adanya grup WhatsApp bernama “Jajanan Pasar” yang digunakan oleh sejumlah pejabat internal dan mitra pemasok dalam proses pengadaan. Fakta ini terungkap saat jaksa menanyai saksi Indra Nugraha, Sales Manager dari PT Bhinneka Mentaridimensi, perusahaan yang memegang tender pengadaan Chromebook.
Bukan Grup Diskusi Biasa, Ini Koordinasi antara Negeri & Swasta
Temuan adanya grup “Jajanan Pasar” memberi dimensi baru terhadap bagaimana komunikasi dan koordinasi internal antara pejabat pemerintah dan pemasok korporasi berlangsung dalam perjalanan proyek yang kini dituduh merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam pernyataan saksi, grup tersebut tidak sekadar obrolan sehari-hari, melainkan berisi istilah teknis terkait pengelompokan proyek misalnya istilah “User Merah” dan “User Biru” untuk entitas Direktorat SD dan Direktorat SMP yang mencerminkan percakapan yang terhubung langsung dengan struktur pekerjaan dan alur penanganan pengadaan Chromebook.
Siapa yang Terlibat & Apa Kepentingannya
1. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
– JPU menggunakan bukti elektronik berupa chat di grup WhatsApp ini untuk menelusuri alur koordinasi internal dan swasta di balik proyek Chromebook. Pertanyaan jaksa kepada saksi menunjukkan fokus penyidik pada koneksi komunikasi yang berpotensi menunjukkan perilaku kolusif, bukan hanya transaksi administratif biasa.
2. Indra Nugraha & Pihak PT Bhinneka Mentaridimensi
– Sebagai Sales Manager dari pemasok yang memegang kontrak proyek Chromebook, Indra Nugraha mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari grup “Jajanan Pasar” bersama rekan-rekan dari perusahaan penyedia layanan. Dia juga menjelaskan istilah-istilah seperti User Merah (Direktorat SD) dan User Biru (Direktorat SMP) sebagai klasifikasi komunikasi proyek dalam grup tersebut.
3. Pejabat Internal Kemendikbudristek
– Grup WhatsApp itu juga diikuti oleh pejabat internal kementerian, termasuk perwakilan dari Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat SMP yang keduanya menjadi aktor penting dalam implementasi pengadaan perangkat. Ini menyiratkan bahwa diskusi komunikasi proyek berjalan secara langsung antara pejabat birokrasi dan pihak pemasok, melampaui mekanisme formal yang biasa dipahami dalam pengadaan publik.
4. Sistem Pemasok & Tendensi Kolusifitas
– Fakta bahwa pemasok dan pejabat berada dalam satu arena komunikasi informal, ditandai dengan istilah yang menunjukkan pembagian tugas internal, memperlihatkan relasi kerja yang erat dan terkoordinasi secara digital antara pemerintah dan swasta yang dalam konteks kasus korupsi bisa menjadi jejak integrasi antara keputusan pengadaan dan jaringan pemasok.
Konteks Kasus Chromebook & Alur Komunikasi Digital
Kasus pengadaan Chromebook sendiri berakar pada proyek digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek di periode 2019–2022, yang kini didakwa merugikan negara triliunan rupiah dan menempatkan terdakwa seperti Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Ibrahim Arief (“Ibam”), serta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam pengadilan. Penyidik juga menemukan bahwa sejak periode awal, komunikasi strategis soal program ini pernah terjadi melalui saluran digital lain misalnya grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team” yang dibentuk bahkan sebelum Nadiem menjabat menteri, berisi sejumlah staf dekatnya, yang menjadi bagian diskusi perencanaan program digitalisasi pendidikan yang kemudian berkembang menjadi proyek pengadaan Chromebook.
Implikasi Birokrasi Digital & Integritas Publik
1. Jejak Digital sebagai Bukti Kunci Penegakan Hukum
Ungkapnya grup “Jajanan Pasar” memperlihatkan bagaimana komunikasi digital informal dapat menjadi alat penting bagi aparat hukum untuk menelusuri alur keputusan dan koordinasi yang tidak tercatat secara formal dalam dokumentasi pengadaan publik menandai bahwa peran bukti elektronik dalam kasus korupsi kontemporer semakin menentukan.
2. Batas Formal & Informal dalam Pengadaan Publik
Komunikasi langsung antara birokrat dan pemasok dalam grup WhatsApp menyingkap batas rapuh antara mekanisme resmi dan relasi informal, yang bila disalahgunakan dapat memudahkan kolusivitas atau kolusi dalam arti luas yang merugikan negara.
3. Tantangan Tata Kelola di Era Digitalisasi
Kasus ini menjadi cermin tantangan besar tata kelola publik di era komunikasi digital: bagaimana memastikan bahwa percakapan informal tidak berubah menjadi alat penggerak keputusan yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proyek bernilai besar seperti pengadaan laptop untuk sistem pendidikan nasional.
