LATEST POST
Peran Indonesia dalam Perdamaian Palestina
Peran Indonesia dalam Perdamaian Palestina dan Kalkulasi Diplomasi Global Peran Indonesia dalam Perdamaian Palestina kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan peran dalam mendorong penyelesaian konflik. Pernyataan ini terdengar konsisten dengan sikap lama Indonesia. Namun dalam lanskap geopolitik yang semakin terfragmentasi, setiap deklarasi kesiapan membawa implikasi strategis. Konflik Palestina […]
Gugatan UU Pemilu dan Mantan Terpidana
Gugatan UU Pemilu dan Pertarungan Moralitas Politik Gugatan UU Pemilu dan Pilkada kembali diajukan dengan dalil bahwa pencalonan dari mantan terpidana dinilai inkonstitusional. Permohonan ini menyasar norma yang selama ini memungkinkan mantan terpidana, termasuk dalam kasus tertentu, tetap dapat mencalonkan diri setelah memenuhi syarat hukum. Secara hukum, ini adalah perdebatan konstitusional. Namun secara politik, gugatan […]
Parpol Non Parlemen dan RUU Pemilu
Parpol Non Parlemen dan Manuver Awal Revisi RUU Pemilu Parpol Non Parlemen resmi dilibatkan Komisi II DPR dalam pembahasan RUU Pemilu. Secara normatif, langkah ini terlihat inklusif dan demokratis. Namun dalam politik elektoral, setiap ruang partisipasi selalu memiliki dimensi kalkulasi kekuasaan. RUU Pemilu bukan sekadar regulasi teknis. Ia adalah desain arena kompetisi 2029. Ketika Komisi […]
Perang Dunia Ketiga dan Peringatan Lemhannas
Perang Dunia Ketiga dan Alarm Strategis dari Lemhannas Perang Dunia Ketiga kembali menjadi istilah yang mencuat setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas menyatakan bahwa potensi konflik global dapat memicu perang berskala dunia. Pernyataan ini bukan sekadar retorika akademik. Ia datang dari institusi yang selama ini menjadi dapur strategis kajian ketahanan nasional Indonesia. Ketika Lemhannas […]
DIM RUU Pemilu dan Target Rampung 2026
DIM RUU Pemilu dan Penataan Ulang Arena Kompetisi DIM RUU Pemilu resmi mulai disusun oleh Komisi II DPR dengan target penyelesaian pada 2026. Secara administratif, ini adalah tahapan wajar dalam proses legislasi. Namun dalam politik elektoral, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah bukan sekadar teknis redaksional. Ia adalah fase paling strategis dalam menentukan arah final sebuah undang […]
Ambang Batas Parlemen dan Putusan MK
Ambang Batas Parlemen dan Tarik Ulur Tafsir Putusan MK Ambang Batas Parlemen kembali menjadi arena perdebatan setelah Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA menyatakan usulan kenaikan ambang batas tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara formal, ini terlihat sebagai perbedaan tafsir hukum. Namun dalam politik elektoral, ambang batas bukan sekadar angka. Ia adalah gerbang kekuasaan. […]
Pelucutan Senjata dan Sikap RI di Dewan HAM PBB
Pelucutan Senjata dan Sinyal Diplomasi RI di Panggung Global Pelucutan Senjata kembali menjadi sorotan ketika Menteri Luar Negeri RI menyampaikan keprihatinan atas kemunduran agenda tersebut dalam sidang Dewan HAM PBB. Secara formal, pernyataan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Namun dalam konteks geopolitik yang memanas, sikap ini memiliki makna lebih dalam dari sekadar retorika […]
RUU Perampasan Aset dan Arah Politik DPR
RUU Perampasan Aset dan Kalkulasi Politik Pemberantasan Korupsi RUU Perampasan Aset kembali masuk meja pembahasan setelah DPR disebut telah mulai menyusun naskah regulasinya. Secara normatif, ini adalah langkah maju dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun dalam politik, setiap regulasi yang menyentuh harta dan kekuasaan selalu memiliki dimensi lebih luas dari sekadar teks hukum. RUU Perampasan Aset […]