Indonesia Resmi Masuk Dewan Perdamaian di Tengah Kontroversi Geopolitik
Jakarta — Indonesia secara resmi mengambil bagian dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) sebuah badan internasional yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagamnya di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026. Keputusan ini menimbulkan perdebatan tajam di dalam negeri terkait apakah langkah tersebut benar-benar untuk membela kepentingan rakyat Gaza dan Palestina, atau justru memainkan peran dalam politik internasional yang lebih luas.
Kenapa Ini Penting di Arena Diplomasi & Politik Luar Negeri
Masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza menjadi isu penting karena melibatkan peran negara dalam konflik internasional yang sarat geopolitik. Dewan ini dilihat oleh sebagian pihak sebagai alat baru dalam arsitektur perdamaian pascakonflik Gaza, sementara pihak lain memandangnya sebagai bentuk campur tangan kekuatan besar seperti AS yang bisa memengaruhi posisi netral Indonesia. Hal ini terjadi di tengah debat global tentang hukum internasional, legitimasi PBB, dan masa depan rekonstruksi Gaza.
Aktor Utama & Kepentingannya
Pemerintah Indonesia / Prabowo Subianto
Pemerintah RI menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP adalah bagian dari komitmen mendukung proses perdamaian di Gaza dan mengadvokasi penghentian kekerasan serta akses kemanusiaan. Menurut Prabowo, Indonesia ingin memastikan transisi perdamaian yang bermartabat dan solusi dua negara (two-state solution) sebagai arah yang adil bagi konflik Israel–Palestina. Indonesia juga menegaskan kesiapannya ikut serta dalam inisiatif perdamaian internasional.
Amerika Serikat & Donald Trump
BoP digagas sebagai badan baru untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza serta wilayah yang terkena konflik. Trump menempatkan diri dalam posisi kuat dalam struktur dewan termasuk hak veto dan kemampuan menunjuk pengganti kepemimpinan yang memicu kekhawatiran bahwa dewan ini bisa beroperasi di luar kerangka PBB.
Negara Anggota & Pihak yang Menolak
BoP terdiri dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Turki, Qatar, Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya. Sementara itu, sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Norwegia, Spanyol, dan Swedia memilih tidak bergabung karena mengkhawatirkan dampaknya terhadap hukum internasional dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pengamat & Akademisi Internasional
Beragam pendapat muncul dari kalangan akademisi: sebagian menilai langkah Indonesia bisa menjadi jalur untuk membuka ruang pengaruh dari dalam dan memperkuat peran diplomasi Indonesia, sementara yang lain mengkritik potensi risiko terhadap reputasi Indonesia dan posisi moralnya dalam mendukung Palestina.
Indonesia dan Diplomasi Palestina
Dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina bukanlah fenomena baru; negara ini secara konsisten mendukung solusi dua negara dan penghentian pendudukan melalui mekanisme multilateralisme dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB dan konferensi perdamaian sebelumnya. Keikutsertaan dalam BoP menjadi langkah terbaru dalam keterlibatan diplomatik tersebut, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan perannya di forum baru dengan komitmen terhadap norma internasional yang dipayungi PBB.
Antara Akses & Risiko Diplomasi
Pernyataan resmi pemerintah bahwa keterlibatan di Dewan Perdamaian bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Gaza perlu dilihat dari dua sisi:
- Peluang Diplomasi Proaktif:
Keikutsertaan Indonesia memberikan akses langsung ke forum internasional yang baru dan dapat memperluas ruang diplomasi aktif untuk menekan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta akses bantuan kemanusiaan tanpa terikat blok tertentu. Ini konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi RI. - Risiko Kepentingan Elite & Sistem Internasional Lama:
Kritik muncul karena BoP memiliki struktur yang sangat dipengaruhi oleh AS dan kekuatan besar lainnya, serta kemungkinan memperlemah peran PBB dalam penyelesaian konflik. Akademisi menilai jika tidak hati-hati, Indonesia bisa terlihat lebih mendukung agenda kekuatan besar ketimbang aspirasi rakyat Palestina sejati, dan berisiko merusak reputasi non-alignment negara.
Skenario Politik & Diplomasi Ke Depan
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza pada fase awal ini membuka babak baru dalam diplomasi global negeri ini. Ke depan, pemerintah dihadapkan pada tugas untuk:
- Menjaga komitmen moral terhadap rakyat Palestina tanpa kompromi pada nilai prinsipil dan hukum internasional.
- Memastikan peran aktif Indonesia tidak disalahartikan sebagai dukungan terhadap agenda geopolitik sempit pihak tertentu.
- Menyeimbangkan kehadiran di forum baru dengan posisi tradisional yang mendukung multilateralisme melalui PBB dan solusi dua negara.
Sebagai negara middle power dengan populasi Muslim terbesar, langkah ini dipandang oleh sebagian sebagai kesempatan strategis untuk menjadikan suara Indonesia lebih terdengar dalam kerangka solusi damai. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada bagaimana Indonesia memainkan peran tersebut secara cermat tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan keadilan internasional.
