LATEST POST
Partai Demokrat dan Pendekatan ke Komunitas Tionghoa
Partai Demokrat komunitas Tionghoa menjadi sorotan setelah penyerahan kartu tanda anggota kepada anggota komunitas Tionghoa dilakukan secara terbuka. Kegiatan ini tidak sekadar seremoni keanggotaan partai, melainkan sinyal politik tentang upaya memperluas basis sosial melalui pendekatan inklusif. Dalam lanskap politik nasional, langkah ini menandai pembacaan ulang peta pemilih dan identitas politik yang semakin beragam. Mengapa Isu […]
Respons Negara Suap Negara dalam Kasus Hakim PN Depok
Respons negara suap negara mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa praktik suap dalam perkara hakim Pengadilan Negeri Depok merupakan kejahatan yang merusak fondasi negara. Pernyataan ini bukan sekadar klarifikasi hukum, melainkan penegasan posisi negara atas korupsi di tubuh peradilan. Ketika suap dikonstruksikan sebagai serangan terhadap negara, isu ini bergerak dari kasus individual menjadi persoalan […]
Uji UU KUHAP dan Posisi Pembimbing Kemasyarakatan
Uji UU KUHAP kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi setelah pemohon melakukan perbaikan permohonan yang menyoroti kedudukan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana. Perbaikan ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan penegasan ulang atas kritik struktural terhadap desain KUHAP yang dinilai belum memberi peran proporsional bagi pembimbing kemasyarakatan. Ketika isu ini dibawa ke forum konstitusional, perdebatan bergeser […]
Gugatan UU Haji dan Umrah dan Tarik Ulur Umrah Mandiri
Gugatan UU haji dan umrah yang diajukan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi menandai babak baru konflik kepentingan dalam tata kelola ibadah. Fokus gugatan ini diarahkan pada pengaturan umrah mandiri yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian bagi penyelenggara resmi. Ketika isu ibadah dibawa ke ruang judicial review, persoalan ini tidak […]
Harga E Katalog Harus Lebih Murah dan Arah Reformasi Pengadaan
Harga e katalog kembali menjadi sorotan setelah pernyataan mantan Ketua LKPP menegaskan bahwa harga barang dalam sistem e katalog seharusnya lebih murah dibanding harga pasar. Pernyataan ini bukan sekadar koreksi teknis atas mekanisme pengadaan, melainkan sinyal terbuka bahwa ada persoalan mendasar dalam praktik belanja negara. Ketika instrumen yang dirancang untuk efisiensi justru dipertanyakan efektivitasnya, isu […]
Pernyataan Prabowo Soal Kebocoran dan Arah Langkah Kejagung
Pernyataan Prabowo kebocoran BUMN yang disampaikan di ruang publik langsung direspons oleh Kejaksaan Agung dengan sinyal kesiapan memanggil eks pimpinan badan usaha milik negara. Rangkaian ini menunjukkan bahwa isu kebocoran tidak diperlakukan sebagai keluhan administratif semata, tetapi sebagai pintu masuk penegakan hukum. Ketika pernyataan kepala negara diikuti oleh langkah institusional aparat penegak hukum, relasi kekuasaan […]
Izin Ketua MA dan Manuver Kekuasaan Kasus PN Depok
Izin Ketua MA KPK untuk menangkap hakim yang menjadi tersangka kasus Pengadilan Negeri Depok langsung menggeser isu ini dari sekadar perkara hukum menjadi peristiwa politik kekuasaan. Pernyataan resmi yang membuka ruang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertindak terhadap aparat peradilan merupakan langkah yang jarang dilakukan secara terbuka. Dalam konteks relasi antar lembaga negara, izin Ketua […]
Manuver PAN Dorong Prabowo Zulhas untuk 2029
Manuver PAN mendorong pasangan Prabowo dan Zulkifli Hasan untuk 2029 mulai dibaca sebagai sinyal politik jangka panjang yang sengaja dilempar ke ruang publik lebih awal. Pernyataan elite PAN yang menempatkan Zulkifli Hasan sebagai figur potensial pendamping Prabowo tidak berdiri sebagai wacana kosong. Di tengah narasi bahwa Gibran diminta fokus bekerja sebagai wakil presiden, manuver PAN […]