DIM RUU Pemilu dan Penataan Ulang Arena Kompetisi
DIM RUU Pemilu resmi mulai disusun oleh Komisi II DPR dengan target penyelesaian pada 2026. Secara administratif, ini adalah tahapan wajar dalam proses legislasi. Namun dalam politik elektoral, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah bukan sekadar teknis redaksional. Ia adalah fase paling strategis dalam menentukan arah final sebuah undang undang.
DIM RUU Pemilu pada dasarnya memuat titik titik krusial yang akan diperdebatkan. Di sinilah angka ambang batas, sistem proporsional, metode konversi suara, hingga syarat pencalonan mulai dipetakan. Ketika Komisi II menargetkan rampung 2026, itu berarti arena kompetisi 2029 mulai dirancang dari sekarang. Pertanyaannya bukan sekadar kapan selesai. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang sedang menata ulang aturan main dan untuk kepentingan siapa.
Mengapa Ini Penting
DIM RUU Pemilu menentukan desain sistem pemilu lima tahun mendatang. Setiap pasal yang masuk dalam DIM akan memengaruhi peluang partai, calon, dan bahkan koalisi pemerintahan.
Target rampung 2026 memberi waktu cukup bagi partai untuk menyesuaikan strategi sebelum tahapan resmi dimulai. Ini bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga soal konsolidasi kekuatan.
Ketika proses ini dimulai lebih awal, publik perlu membaca bahwa penataan arena kompetisi sudah berjalan jauh sebelum kampanye terbuka dimulai.
Siapa yang Berkepentingan
- Komisi II DPR sebagai penggerak utama pembahasan yang memiliki kendali awal atas rumusan DIM.
- Fraksi fraksi partai di DPR yang akan memperjuangkan kepentingan elektoral masing masing dalam setiap poin DIM.
- Partai non parlemen yang terdampak langsung oleh desain aturan tetapi memiliki keterbatasan pengaruh dalam proses legislasi.
- Pemerintah sebagai mitra legislasi yang memiliki kepentingan menjaga stabilitas politik jangka panjang.
- Mahkamah Konstitusi yang putusannya sering menjadi rujukan dan potensi arena sengketa jika regulasi dianggap melanggar konstitusi.
- Pemilih yang pada akhirnya akan menerima konsekuensi dari desain sistem tersebut.
Setiap aktor membaca DIM RUU Pemilu sebagai peta peluang. Partai besar akan berhitung apakah aturan menguatkan dominasi. Partai kecil akan melihat apakah masih ada ruang kompetisi yang adil.
Tafsir Awal dalam Penyusunan DIM
DIM bukan sekadar daftar catatan. Ia adalah arena negosiasi awal. Di tahap inilah fraksi menyisipkan redaksi, menghapus frasa, atau mengusulkan angka tertentu.
Angka ambang batas, sistem proporsional terbuka atau tertutup, hingga metode pembagian kursi menjadi isu paling sensitif.
Jika target rampung 2026 tercapai, maka desain sistem akan relatif stabil menjelang 2029. Namun jika tarik menarik terlalu tajam, proses bisa berlarut larut.
Konteks Sejarah dan Pola Legislasi
Revisi UU Pemilu bukan hal baru. Setiap siklus pemilu hampir selalu diikuti evaluasi dan perubahan regulasi.
Sejarah menunjukkan bahwa perubahan aturan sering kali mencerminkan keseimbangan kekuatan politik saat itu. Partai yang dominan cenderung mendorong aturan yang mempertahankan posisi.
DIM RUU Pemilu kali ini tidak terlepas dari pola tersebut. Ia adalah refleksi konfigurasi politik pasca pemilu terakhir.
Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu dan ambang batas akan terus menjadi referensi dalam merumuskan pasal pasal.
Risiko Politik dan Persepsi Publik
Publik sering kali tidak mengikuti detail DIM. Namun implikasinya sangat besar. Jika proses dianggap tertutup atau menguntungkan kelompok tertentu, kepercayaan terhadap sistem bisa menurun.
Transparansi dalam penyusunan DIM menjadi krusial. Tanpa itu, isu fairness akan terus menghantui.
DIM RUU Pemilu harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan representasi.
Tarikan Antara Stabilitas dan Fragmentasi
Sistem yang terlalu terbuka berpotensi menghasilkan parlemen yang sangat terfragmentasi. Sistem yang terlalu ketat berisiko mengurangi keberagaman representasi.
Komisi II DPR berada di tengah tarikan tersebut. Target rampung 2026 memberi ruang untuk kompromi politik.
Namun kompromi sering kali bukan soal idealisme, melainkan soal kepentingan jangka panjang.
Skenario ke Depan
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, DIM RUU Pemilu selesai tepat waktu dan menghasilkan regulasi yang relatif konsensus. Kedua, perdebatan memanas dan pembahasan molor mendekati tahapan pemilu.
Ketiga, sebagian poin krusial dibawa ke Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.
DIM RUU Pemilu pada akhirnya adalah fase paling menentukan dalam penataan arena demokrasi. Di sinilah permainan sesungguhnya dimulai, jauh sebelum baliho terpasang dan kampanye digelar.
Target rampung 2026 bukan sekadar jadwal. Ia adalah sinyal bahwa konfigurasi kekuasaan 2029 mulai dipersiapkan dari sekarang.
Pertanyaannya kini, apakah desain yang lahir nanti benar benar mencerminkan kepentingan publik, atau sekadar kompromi elite yang menjaga keseimbangan internal mereka.
Dalam politik elektoral, aturan main sering kali lebih menentukan daripada pemainnya. Dan DIM RUU Pemilu adalah cetak biru dari aturan main tersebut.
Baca Juga : Ambang Batas Parlemen dan Putusan MK
