Partai Gerindra sampai saat ini belum menentukan sikap resmi terkait isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa partainya masih melakukan simulasi dan kajian internal sebelum mengambil keputusan tentang opsi ambang batas tersebut.
Mengapa Ini Penting dalam Konteks Kekuasaan
Isu ambang batas parlemen merupakan salah satu isu krusial dalam desain sistem pemilu yang sedang dibahas DPR dan pemerintah melalui revisi UU Pemilu. Ambang batas ini menentukan berapa persentase suara minimum yang harus diraih partai politik agar bisa mendapatkan kursi di DPR — sebuah ukuran yang bisa memengaruhi struktur keterwakilan politik dan bahkan dinamika koalisi setelah pemilu. Dalam konteks politik nasional, keputusan soal ambang batas parlemen dapat berdampak pada strategi partai, peluang partai kecil masuk parlemen, serta konfigurasi kekuatan di DPR. Sikap Gerindra yang menunda keputusan mencerminkan bagaimana partai besar ini ingin melihat gambaran kajian lebih jelas sebelum berkomitmen terhadap perubahan aturan yang berimplikasi luas pada peta politik nasional.
Siapa Aktor di Balik Sikap Gerindra & Kepentingannya
• Partai Gerindra & Sufmi Dasco Ahmad
– Gerindra berada dalam fase simulasi internal dan pengkajian terhadap berbagai kemungkinan ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas di DPR. Sufmi Dasco menekankan bahwa partai akan menentukan posisi resmi setelah kajian komprehensif dan melihat dinamika pembahasan publik di parlemen.
• DPR RI & Pembahasan Revisi UU Pemilu
– Pembahasan RUU Pemilu di DPR masih dalam tahap awal yang terbuka terhadap masukan publik dan pandangan dari berbagai pihak, termasuk lembaga kajian. Gerindra sebagai partai besar di DPR cermat menunggu hasil pembahasan itu sebelum menetapkan sikap resmi.
• Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
– Lembaga kajian seperti CSIS turut memberikan masukan pada pembahasan ambang batas parlemen, misalnya usulan menurunkan angka threshold dari 4 persen menjadi 3,5 persen untuk Pemilu 2029. Masukan seperti ini bisa menjadi referensi tambahan dalam simulasi internal partai dalam menimbang posisi resmi di kemudian hari.
• Publik & Partai Lain
– Beragam pandangan publik dan masukan dari partai politik lain muncul dalam diskusi terkait ambang batas parlemen — dari yang ingin mempertahankan level tinggi untuk meminimalkan fraksi kecil, hingga yang mendorong penurunan threshold untuk memperluas keterwakilan. Gerindra perlu mempertimbangkan faktor ini sebelum mengumumkan keputusan resmi.
Perubahan Politik Pemilu & Ambang Batas
Ambang batas parlemen selama ini menjadi bagian dari desain sistem pemilu Indonesia untuk mengatur representasi politik di DPR. Dalam pembahasan revisi UU Pemilu, isu ini kembali mengemuka setelah beberapa pihak, termasuk CSIS, mengusulkan penurunan ambang batas dari 4 persen menjadi angka yang lebih rendah (misalnya 3,5 persen) untuk Pemilu 2029 — dengan argumentasi bahwa angka yang lebih moderat dapat menjaga balance antara efektifitas legislatif dan keterwakilan berbagai suara politik.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas parlemen 4 persen — tetapi hapusnya ketentuan itu baru berlaku mulai Pemilu 2029, sehingga pembahasan mengenai ambang batas baru seperti 3,5 persen atau skenario lain masih relevan dan jadi bahan perdebatan partai politik. (tirto.id)
Lebih jauh lagi, dinamika threshold ini dapat mengubah tingkat jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen, sebuah realitas yang selalu dipertimbangkan dalam studi sistem pemilihan proporsional.
Prediksi atau Skenario Politik ke Depan
• Gerindra akan Tetap Mengkaji sebelum Memutuskan
Dengan sikap yang masih dalam fase kajian internal, Gerindra diperkirakan tidak akan buru-buru mengeluarkan keputusan resmi tentang ambang batas parlemen sampai pembahasan di DPR berjalan lebih jelas dan masukan publik dapat dipetakan dengan komprehensif. Keputusan akhir partai kemungkinan akan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap strategi politik dalam jangka menengah hingga jangka panjang.
• Tekanan Partai Lain & Publik Bisa Meningkat
Seiring semakin dekatnya timeline pembahasan RUU Pemilu, tekanan dari partai lain dan publik terkait bentuk ambang batas yang ideal kemungkinan akan meningkat, memaksa Gerindra dan parpol besar lainnya untuk lebih tegas dalam menyatakan sikap yang bisa memengaruhi koalisi dan perangkat politik mereka ke depan.
• Potensi Dampak ke Arena Politik 2029
Keputusan mengenai ambang batas parlemen juga punya implikasi jangka panjang terhadap komposisi DPR di Pemilu 2029, termasuk peluang partai baru atau kecil untuk masuk parlemen. Sikap Gerindra dalam isu ini dapat menjadi sinyal awal strategi politik partai menuju Pemilu tersebut.
