Klaim Viral yang Menyeret Nama Presiden
Sebuah video yang beredar di Facebook dan YouTube mengklaim bahwa Purbaya Yudhi Sadewa disebut telah membongkar transaksi “jahat” Presiden Joko Widodo senilai Rp984 triliun, bahkan dikaitkan dengan Bank Pembangunan China. Klaim tersebut dipastikan tidak benar. Tidak ada pernyataan resmi dari Purbaya maupun institusi negara yang menyebut adanya pembongkaran transaksi ilegal Presiden Jokowi sebagaimana narasi yang diviralkan.
Mengapa Hoaks Ini Penting Secara Politik
Hoaks ini bukan sekadar kabar bohong biasa. Dengan membawa angka fantastis dan menempelkan tuduhan langsung ke kepala negara, narasi ini bekerja sebagai alat delegitimasi politik. Angka Rp984 triliun memberi efek kejut psikologis, sementara nama Jokowi diposisikan sebagai simbol pusat kekuasaan. Kombinasi ini lazim digunakan untuk membangun kesan bahwa kejahatan ekonomi berskala masif sedang ditutup-tutupi negara.
Timing dan framing-nya memperlihatkan pola lama: opini atau potongan pernyataan nonresmi dipresentasikan seolah-olah pengakuan pejabat negara, sehingga publik terdorong mempercayai narasi tanpa verifikasi.
Siapa Bermain dan Apa Kepentingannya
1. Akun Media Sosial Penyebar Klaim
Tirto mencatat klaim ini berasal dari unggahan akun Facebook Ikhsan Kamil dan kanal YouTube Ruang Baru. Konten dibuat dengan teknik manipulatif: judul provokatif, narasi suara, dan visual yang memberi kesan “bongkaran internal kekuasaan”. Tujuannya jelas: viralitas dan pembentukan persepsi, bukan penyampaian fakta.
2. Gede Sandra (Analis Forum Keadilan TV)
Narasi hoaks memelintir pernyataan Gede Sandra, yang dalam konteks aslinya hanya membahas dugaan praktik miss invoicing secara umum. Pendapat analis ini bukan pernyataan resmi lembaga negara, tetapi dipotong dan disusun ulang sehingga seolah-olah menjadi bukti langsung keterlibatan Presiden.
3. PPATK dan Angka Rp984 Triliun
Angka Rp984 triliun memang pernah muncul dalam laporan PPATK sebagai nilai agregat transaksi mencurigakan lintas kasus. Namun Tirto menegaskan, angka tersebut tidak pernah dikaitkan dengan tindakan kriminal Jokowi maupun “dibongkar” oleh Purbaya. Di sinilah titik manipulasi utama terjadi: fakta dipakai, konteks dibuang.
4. Pemerintah dan Kementerian Keuangan
Tidak ada rilis, pernyataan, ataupun dokumen resmi yang menyatakan Purbaya membongkar transaksi ilegal Presiden. Kekosongan pernyataan inilah yang justru dimanfaatkan pembuat hoaks untuk menciptakan kesan “pengakuan yang disembunyikan”.
Hoaks, Angka Besar, dan Politik Digital
menggunakan angka besar, tokoh sentral, dan isu korupsi untuk membangun kemarahan publik. Praktik ini sering muncul menjelang momentum politik penting, ketika kepercayaan terhadap institusi negara sedang diuji.
Hoaks semacam ini bekerja bukan dengan data baru, tetapi dengan mendaur ulang potongan fakta lama, lalu membingkainya sebagai skandal terkini.
Skenario Politik ke Depan
Jika pola ini terus dibiarkan, ada tiga implikasi politik yang mengintai:
- Normalisasi Disinformasi sebagai Senjata Politik
Hoaks tidak lagi sekadar kebohongan, tetapi menjadi alat sistematis untuk membentuk opini publik. - Erosi Kepercayaan pada Institusi Negara
Ketika opini dan potongan analisis disamakan dengan pernyataan resmi, publik kehilangan rujukan kebenaran. - Medan Politik Bergeser ke Ruang Digital Tanpa Filter
Pertarungan kekuasaan tidak lagi hanya terjadi di parlemen atau pemilu, tetapi di linimasa media sosial.
Kasus hoaks Rp984 triliun ini menunjukkan satu hal penting: perang politik hari ini tidak selalu dimulai dari kebijakan, tapi dari narasi yang tampak “teknis” namun sarat kepentingan kekuasaan.