Pelucutan Senjata dan Sinyal Diplomasi RI di Panggung Global
Pelucutan Senjata kembali menjadi sorotan ketika Menteri Luar Negeri RI menyampaikan keprihatinan atas kemunduran agenda tersebut dalam sidang Dewan HAM PBB. Secara formal, pernyataan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Namun dalam konteks geopolitik yang memanas, sikap ini memiliki makna lebih dalam dari sekadar retorika normatif.
Indonesia tidak berbicara di ruang kosong. Sidang Dewan HAM PBB berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan global, perlombaan senjata, dan konflik terbuka di beberapa kawasan. Ketika isu pelucutan senjata disebut mengalami kemunduran, pesan yang dikirim bukan hanya tentang kegagalan diplomasi multilateral, tetapi juga tentang arah dunia yang semakin jauh dari stabilitas.
Mengapa Isu Ini Penting Sekarang
Pernyataan mengenai kemunduran pelucutan senjata muncul di saat rivalitas kekuatan besar semakin terbuka. Perang proksi, modernisasi persenjataan, serta pengembangan teknologi militer canggih menciptakan lanskap keamanan yang lebih rapuh dibanding satu dekade lalu.
Pelucutan Senjata selama ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan global. Ketika agenda itu melemah, risiko eskalasi konflik meningkat. Dengan menyoroti kemunduran tersebut, Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang mendorong stabilitas dan multilateralisme. Namun pertanyaan kuncinya adalah mengapa penegasan ini disampaikan sekarang. Apakah ini sekadar konsistensi sikap lama, atau ada pesan politik yang lebih luas.
Power Mapping: Siapa yang Berkepentingan
- Pemerintah Indonesia yang ingin mempertahankan citra sebagai negara bebas aktif dan penyeimbang dalam percaturan global.
- Negara negara besar yang terlibat dalam perlombaan senjata dan memiliki kepentingan mempertahankan superioritas militer.
- Negara berkembang yang bergantung pada stabilitas global untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
- Komunitas internasional dan lembaga multilateral yang menghadapi tantangan legitimasi akibat meningkatnya konflik.
- Publik domestik Indonesia yang menilai posisi pemerintah dalam isu global sebagai refleksi arah kebijakan luar negeri.
Setiap aktor membaca isu pelucutan senjata dari sudut kepentingan masing masing. Indonesia berbicara tentang kemunduran. Negara besar mungkin melihatnya sebagai realitas kompetisi strategis. Negara kecil melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan.
Membaca Pesan di Balik Pernyataan
Ketika Menlu RI menyoroti kemunduran pelucutan senjata, ia tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia dalam arsitektur global. Indonesia ingin dilihat sebagai suara moderat yang mendorong penyelesaian konflik melalui dialog.
Namun dalam dunia multipolar saat ini, suara moral saja sering tidak cukup. Negara besar cenderung bergerak berdasarkan kalkulasi kekuatan, bukan norma. Karena itu, pernyataan ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga relevansi diplomasi Indonesia di tengah fragmentasi global.
Konteks Historis dan Pola Diplomasi
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung pelucutan senjata, termasuk dalam forum Non Blok dan berbagai perjanjian internasional.
Politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan konsistensi tersebut. Indonesia tidak berpihak pada blok tertentu, tetapi aktif menyuarakan perdamaian.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, tren global menunjukkan meningkatnya belanja militer dan modernisasi alutsista. Kemunduran agenda pelucutan senjata bukan sekadar persepsi, tetapi bagian dari realitas baru. Dengan mengangkat isu ini di Dewan HAM PBB, Indonesia mengingatkan bahwa stabilitas global tidak boleh dikorbankan oleh rivalitas kekuatan besar.
Dimensi Strategis Bagi Indonesia
Pelucutan Senjata bukan hanya isu moral. Ia berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Ketidakstabilan global berdampak pada ekonomi, perdagangan, dan keamanan kawasan.
Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara membutuhkan lingkungan regional yang stabil. Eskalasi global dapat memicu dampak domino, termasuk di kawasan Indo Pasifik. Karena itu, sikap yang disampaikan di forum internasional juga mencerminkan kepentingan domestik.
Risiko dan Batas Diplomasi
Pertanyaannya, seberapa jauh pernyataan ini dapat memengaruhi dinamika global. Indonesia bukan negara dengan kekuatan militer atau ekonomi sebesar negara adidaya.
Namun kekuatan diplomasi tidak selalu diukur dari kapasitas militer. Ia diukur dari konsistensi dan kredibilitas. Risikonya adalah jika suara seperti ini tidak diikuti dengan inisiatif konkret, ia bisa dianggap simbolik semata.
Skenario ke Depan
Jika tren perlombaan senjata terus meningkat, peringatan tentang kemunduran pelucutan senjata akan semakin relevan. Indonesia perlu memperkuat kerja sama regional melalui ASEAN serta forum global lainnya. Jika dunia kembali pada jalur diplomasi dan negosiasi, posisi Indonesia sebagai negara penyeimbang akan semakin dihargai.
Pelucutan Senjata pada akhirnya bukan hanya isu global. Ia adalah cerminan arah dunia. Ketika Indonesia menyuarakan keprihatinan di Dewan HAM PBB, ia sedang menempatkan dirinya dalam percaturan besar antara norma dan kekuatan.
Pertanyaannya kini, apakah suara moderat seperti Indonesia masih mampu menahan laju dunia yang semakin kompetitif. Atau justru akan tenggelam dalam arus rivalitas yang tak terhindarkan. Dalam politik internasional, setiap pernyataan memiliki dimensi strategis. Dan dalam konteks kemunduran pelucutan senjata, Indonesia memilih tetap berbicara. Itu sendiri adalah pesan politik.
Baca Juga : RUU Perampasan Aset dan Arah Politik DPR
