MKMK Periksa Adies Kadir dan Tarik Ulur Otoritas Etik Konstitusi MKMK periksa Adies Kadir meski sebelumnya DPR menyatakan keberatan terhadap proses tersebut. Pemeriksaan dilakukan tidak lama setelah Adies Kadir resmi menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dan langsung dilaporkan sehari setelah pelantikannya. Situasi ini membuka babak baru dalam dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan mekanisme pengawasan […]
UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Sikap Politik yang Enggan Mundur UU KPK kembali ke versi lama menjadi wacana yang kembali mengemuka dalam perdebatan publik, namun ditanggapi dengan tegas oleh Setyo yang menyatakan tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 masih menyisakan residu politik […]
Jokowi Klaim Revisi UU KPK dan Perebutan Narasi Tanggung Jawab Politik Jokowi klaim revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, sebuah pernyataan yang kembali menghidupkan perdebatan lama soal tanggung jawab politik dalam perubahan undang undang yang kontroversial pada 2019. Respons dari Wakil Ketua DPR Cucun menjadi bagian penting dalam dinamika narasi ini, karena menyentuh hubungan antara […]
PDIP Ragukan Klaim Jokowi dan Memori Politik Revisi UU KPK 2019 PDIP ragukan klaim Jokowi terkait pernyataan bahwa dirinya tidak meneken revisi UU KPK 2019. Pernyataan tersebut memunculkan kembali perdebatan lama yang sempat mengguncang ruang publik dan memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019 menjadi salah satu […]
ketimpangan jumlah anggota DPR Papua Jawa menjadi sorotan tajam yang dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, menanggapi fakta bahwa representasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Papua jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa. Dalam pernyataannya kepada media, Bahlil menilai ketimpangan ini bukan hanya soal angka, tetapi mencerminkan disparitas kekuasaan dan akses politik antarwilayah […]
DPR Pasang Posisi Menang:UU Cipta Kerja kembali mendapat pembelaan kuat dari DPR RI di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pengujian materiil, Kuasa DPR sekaligus Anggota Komisi III I Wayan Sudirta menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan […]
Pemilihan hakim MK kembali menjadi sorotan setelah DPR dinilai mengubah mekanisme pengusulan hakim konstitusi menjadi semakin longgar dan kontroversial. Perbedaan mencolok antara proses pemilihan di masa lalu dan praktik yang terjadi sekarang memunculkan kritik keras dari berbagai kalangan. Secara resmi, DPR berdalih memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan hakim MK. Namun secara politik, perubahan pola ini […]
DPR membuat publik meragukan MK setelah serangkaian manuver politik dan keputusan kelembagaan dinilai melemahkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir konstitusi. Sorotan ini menguat seiring kritik terbuka terhadap DPR yang dianggap tidak hanya mencampuri wilayah yudikatif, tetapi juga membangun persepsi bahwa MK kini lebih dekat dengan kepentingan kekuasaan dibanding mandat konstitusionalnya. Secara formal, DPR berdalih […]
Borok seleksi hakim MK kembali terbuka ke ruang publik setelah muncul sorotan tajam terhadap peran DPR dalam proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Kritik ini menguat seiring tudingan bahwa mekanisme seleksi dilakukan secara brutal dan minim transparansi, bukan semata demi regenerasi kelembagaan, melainkan untuk mengamankan produk undang-undang yang dinilai bermasalah. Secara formal, DPR berdalih menjalankan […]
Jakarta — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar, secara resmi melayangkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Januari 2026 dengan nomor perkara […]
