Gugatan UU Pemilu dan Pertarungan Moralitas Politik Gugatan UU Pemilu dan Pilkada kembali diajukan dengan dalil bahwa pencalonan dari mantan terpidana dinilai inkonstitusional. Permohonan ini menyasar norma yang selama ini memungkinkan mantan terpidana, termasuk dalam kasus tertentu, tetap dapat mencalonkan diri setelah memenuhi syarat hukum. Secara hukum, ini adalah perdebatan konstitusional. Namun secara politik, gugatan […]
SI Dorong Longgarkan Syarat Maju Pilkada PSI dorong longgarkan syarat maju pilkada setelah Partai Solidaritas Indonesia melihat praktik politik uang tetap menghantui kontestasi Pilkada langsung di berbagai daerah. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyatakan, syarat pencalonan yang tinggi menjadi salah satu sumber utama terjadinya praktik jual beli tiket dan transaksi politis sebelum pemungutan suara. […]
Ketua Umum APEKSI Tegaskan “Pilihan Rakyat” dalam Wacana Pilkada Jakarta — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi merespons wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menegaskan bahwa setiap keputusan strategis mengenai sistem pilkada harus berakar pada kehendak rakyat, bukan semata […]
