UU KPK Kembali ke Versi Lama dan Sikap Politik yang Enggan Mundur UU KPK kembali ke versi lama menjadi wacana yang kembali mengemuka dalam perdebatan publik, namun ditanggapi dengan tegas oleh Setyo yang menyatakan tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 masih menyisakan residu politik […]
Jokowi Klaim Revisi UU KPK dan Perebutan Narasi Tanggung Jawab Politik Jokowi klaim revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, sebuah pernyataan yang kembali menghidupkan perdebatan lama soal tanggung jawab politik dalam perubahan undang undang yang kontroversial pada 2019. Respons dari Wakil Ketua DPR Cucun menjadi bagian penting dalam dinamika narasi ini, karena menyentuh hubungan antara […]
PDIP Ragukan Klaim Jokowi dan Memori Politik Revisi UU KPK 2019 PDIP ragukan klaim Jokowi terkait pernyataan bahwa dirinya tidak meneken revisi UU KPK 2019. Pernyataan tersebut memunculkan kembali perdebatan lama yang sempat mengguncang ruang publik dan memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019 menjadi salah satu […]
MK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir dan Tarik Ulur Kewenangan Konstitusi MK tak berwenang batalkan pengangkatan Adies Kadir, demikian ditegaskan Komisi III DPR dalam merespons polemik yang berkembang terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini bukan sekadar klarifikasi prosedural, tetapi mencerminkan tarik ulur tafsir kewenangan antar lembaga negara. Di tengah sorotan publik terhadap proses pengangkatan […]
Respons negara suap negara mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa praktik suap dalam perkara hakim Pengadilan Negeri Depok merupakan kejahatan yang merusak fondasi negara. Pernyataan ini bukan sekadar klarifikasi hukum, melainkan penegasan posisi negara atas korupsi di tubuh peradilan. Ketika suap dikonstruksikan sebagai serangan terhadap negara, isu ini bergerak dari kasus individual menjadi persoalan […]
Pernyataan Prabowo kebocoran BUMN yang disampaikan di ruang publik langsung direspons oleh Kejaksaan Agung dengan sinyal kesiapan memanggil eks pimpinan badan usaha milik negara. Rangkaian ini menunjukkan bahwa isu kebocoran tidak diperlakukan sebagai keluhan administratif semata, tetapi sebagai pintu masuk penegakan hukum. Ketika pernyataan kepala negara diikuti oleh langkah institusional aparat penegak hukum, relasi kekuasaan […]
Integritas Hakim MK kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan keyakinannya bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berasal dari latar belakang kader partai politik tetap mampu menjaga independensi dan profesionalitasnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap putusan-putusan MK yang memiliki implikasi politik luas. Pernyataan di […]
OTT KPK Banjarmasin merebut perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan terbaru di Kalimantan Selatan (Kalsel). Operasi yang melibatkan pejabat pajak ini bukan sekadar headline hukum biasa ini adalah sinyal kuat bahwa jaringan kekuasaan dan ekonomi masih bermain di balik kebijakan perpajakan Negara. OTT KPK Banjarmasin Menangkap Pejabat Pajak […]
Tidak Ada Masalah Hukum bagi Adies Kadir untuk Jadi Hakim MK Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Adies Kadir tidak bermasalah secara hukum atau etik untuk ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI meski sempat menjadi sorotan publik. Pernyataan ini ia sampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026) […]
