DIM RUU Pemilu dan Penataan Ulang Arena Kompetisi DIM RUU Pemilu resmi mulai disusun oleh Komisi II DPR dengan target penyelesaian pada 2026. Secara administratif, ini adalah tahapan wajar dalam proses legislasi. Namun dalam politik elektoral, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah bukan sekadar teknis redaksional. Ia adalah fase paling strategis dalam menentukan arah final sebuah undang […]
Ambang Batas Parlemen dan Tarik Ulur Tafsir Putusan MK Ambang Batas Parlemen kembali menjadi arena perdebatan setelah Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA menyatakan usulan kenaikan ambang batas tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara formal, ini terlihat sebagai perbedaan tafsir hukum. Namun dalam politik elektoral, ambang batas bukan sekadar angka. Ia adalah gerbang kekuasaan. […]
Revisi UU Pemilu dan Momentum Konsolidasi Politik Revisi UU Pemilu kembali masuk radar politik setelah DPR menargetkan pembahasan dimulai pada Juli dan menyatakan akan melibatkan seluruh partai politik. Pernyataan ini terlihat prosedural, namun dalam politik, revisi aturan pemilu selalu memiliki makna strategis yang jauh lebih besar dari sekadar agenda legislasi. Revisi UU Pemilu bukan hanya […]
RUU Pemilu Lebih dari Sekadar Regulasi Teknis, Tapi Arena Politik Partai Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak bisa dibaca hanya sebagai reformasi aturan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut pengamat politik Habibi Chaniago, proses legislasi ini justru mencerminkan pertarungan kepentingan berbagai partai politik dalam memetakan peluang mereka menjelang […]
Jakarta — Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Selasa (20/1/2026) kembali menegaskan satu premis fundamental dalam sistem demokrasi: pembentukan koalisi politik menjelang Pilpres seharusnya berlangsung alamiah berdasarkan kepentingan elektoral aktor politik dan bukan sesuatu yang boleh diatur oleh negara melalui undang-undang atau intervensi birokratik. Menurut CSIS, negara tidak berhak “mengatur” […]
