Ancaman Tarif Jadi Alat Tekanan Donald Trump
Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, pada Jumat (16/1/2026) mengancam akan mengenakan tarif impor tambahan kepada negara-negara yang menolak atau tidak mendukung rencana AS untuk “menguasai” Greenland — sebuah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark yang strategis secara geopolitik. Trump menyampaikan ancaman ini dalam sebuah diskusi di Gedung Putih, di mana ia mengaitkan rencana tarif itu dengan kepentingan keamanan nasional AS.
Mengapa Ini Mengguncang Geopolitik dan Hubungan Internasional
Langkah Trump bukan sekadar retorika unilateral tentang ekspansi teritorial, tetapi merupakan penerapan tekanan ekonomi terhadap negara lain atas dasar dukungan politik terhadap klaim wilayah. Ancaman tarif ini memperluas kontestasi dari arena diplomasi ke ekonomi internasional — menghubungkan keamanan nasional, aliansi strategis, dan ketergantungan perdagangan global. Hal ini menambah dimensi baru dalam perselisihan Greenland, yang sebelumnya sudah memicu penolakan tegas dari Denmark dan sekutu NATO lainnya, serta diplomasi balasan dari Kongres AS sendiri yang mencoba meredakan ketegangan.
Aktor, Kepentingan, dan Arah Tarik Kekuasaan
1. Presiden Donald Trump
– Trump mengaitkan ancaman tarif dengan rencana ambisinya untuk “memperoleh” Greenland dengan alasan keamanan nasional, termasuk posisi strategis pulau itu di Arktik menghadapi pengaruh Rusia dan China. Dalam pernyataannya Trump menyiratkan bahwa negaranya “membutuhkan Greenland” dan bisa menghukum negara yang “tidak setuju” dengan agenda itu melalui tarif impor.
2. Negara-Negara Eropa & Sekutu AS (Denmark, NATO)
– Denmark, sebagai negara yang memegang kedaulatan atas Greenland, secara tegas menolak segala bentuk upaya pencaplokan. Negara-negara Eropa sekutu lainnya juga menunjukkan penolakan kuat terhadap klaim itu, bahkan mengirimkan pasukan atau melakukan latihan di kawasan Arktik sebagai simbol solidaritas dengan Denmark dan penegasan atas kedaulatan wilayah.
3. Kongres AS & Legislator Bipartisan
– Di dalam negeri, sejumlah anggota Kongres kedua partai (Republik dan Demokrat) berupaya meredakan ketegangan dengan mengunjungi Denmark dan Greenland guna menegaskan dukungan atas aliansi dan menolak ambisi sepihak yang dapat merusak hubungan transatlantik. Ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam kebijakan luar negeri AS antara eksekutif dan legislatif.
4. China dan Rusia (dalam konteks strategis)
– Trump menyatakan kekhawatirannya bahwa jika AS tidak menguasai Greenland, kekuatan besar seperti China atau Rusia bisa mendapatkan pengaruh di wilayah Arktik. Ini menjadi justifikasi strategis untuk ancaman tarif dan tindakan lain yang berkaitan dengan klaim keamanan nasional, meskipun kenyataannya negara lain tetap menolak perubahan status kedaulatan Greenland.
Konsekuensi Diplomatik & Perdagangan
Ancaman tarif terhadap negara yang menolak rencana AS mengambil alih Greenland membuka beberapa implikasi:
1. Erosi Kepercayaan Diplomatik
Menggunakan tarif sebagai alat tekanan atas isu kedaulatan dapat mengikis kepercayaan sekutu dan jaringan aliansi tradisional, terutama dalam kerangka NATO di mana solidaritas teritorial adalah prinsip inti.
2. Tekanan Perdagangan yang Tidak Terduga
Tarif tambahan bisa memicu balasan tarif atau hambatan perdagangan lain dari negara-negara yang menentang rencana Trump, yang pada akhirnya bisa menimbulkan eskalasi spereklik ekonomi internasional yang lebih luas.
3. Ketegangan Bilateral AS-Uni Eropa / Denmark
Ketegangan berlanjut dengan sikap Denmark yang menyatakan Greenland bukan barang dagangan atau wilayah yang akan diserahkan kepada AS, sementara sekutu lain juga menolak pendekatan koersif ini.
Preseden, Politik Luar Negeri, dan Masa Depan Krisis Greenland
Trump menggambarkan rencananya untuk Greenland tidak hanya sebagai pertarungan geopolitik, tetapi kini juga sebagai alat tekanan ekonomi yang bisa dipakai terhadap negara-negara yang menolak rencana ekspansionisnya. Ancaman tarif adalah preseden berbahaya yang bisa memperkeruh hubungan antara AS dengan sekutu tradisional, dan sekaligus menciptakan ketidakpastian dalam hubungan perdagangan global. Kekhawatiran ini ditandai oleh:
- Penolakan tegas Denmark dan sekutu atas klaim AS terhadap Greenland.
- Upaya legislatif dan diplomatik di AS sendiri yang mencoba menyeimbangkan retorika Presiden dengan komitmen aliansi tradisional.
- Potensi reaksi balasan dari blok negara yang menolak tekanan tarif, yang bisa menimbulkan perang dagang baru di tengah rivalitas strategis global.
Preseden ini mengajukan pertanyaan besar: apakah penggunaan tarif sebagai alat tekanan kebijakan luar negeri akan menjadi normalisasi baru dalam hubungan internasional? Jawabannya akan bergantung pada bagaimana negara lain merespons tekanan AS, dan sejauh mana aliansi seperti NATO bertahan di tengah dinamika tekanan geopolitik yang semakin intens.
