Pelantikan Panel Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
Presiden Joko Widodo melantik 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) di Istana Negara pada 16 Januari 2026. Para ahli ini akan mengisi posisi strategis dalam think tank kebijakan pertahanan yang dibentuk lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Perencanaannya di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di antara nama yang menonjol adalah musisi Noe Letto, yang hadir dalam daftar ahli bidang komunikasi dan politik publik.
Kenapa Ini Penting dalam Konteks Kekuasaan & Kebijakan Pertahanan
Pelantikan ini bukan sekadar ceremonial atau pemberian gelar simbolik kepada tokoh masyarakat. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan pengisian struktur ahli ini memiliki implikasi kelembagaan besar terhadap penataan ulang tata kelola keamanan dan pertahanan negara di luar struktur Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan melibatkan figur dari lintas disiplin (militer, akademisi, profesional sipil, dan tokoh publik), pemerintah tampak sedang membangun platform konsultatif strategis baru yang bisa memengaruhi keputusan kebijakan utama, mulai dari ancaman militer hingga isu non-militer seperti disinformasi, maritim, hingga diplomasi keamanan. Ini adalah manuver struktural yang perlu dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan nasional di ranah penyusunan narasi pertahanan, bukan semata pelantikan tokoh populer.
Figuran Utama & Kepentingan Strategisnya
1. Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas)
– Lembaga ini lahir dari Perpres 6/2024 sebagai wadah advokasi dan kajian kebijakan pertahanan untuk Presiden dan pemangku kebijakan terkait. Letaknya di luar chain of command TNI, tetapi berfungsi sebagai advisory board strategis. Peran Wantanas akan melintasi dimensi pertahanan klasik dan non-tradisional (ekonomi, informasi, sosial) yang kini menjadi bagian dari pendekatan keamanan komprehensif.
2. Presiden Joko Widodo & Kabinetnya
– Pelantikan ahli ini menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk menguatkan kelembagaan pertahanan sipil yang lebih luas. Pengangkatan tokoh dari luar militer, termasuk figur yang tak berlatar belakang keamanan tradisional, menunjukkan bahwa pemerintah melihat pertahanan sebagai whole-of-society approach suatu arah yang juga konsisten dengan tren global dalam menghadapi ancaman hibrida dan non-konvensional.
3. Musisi & Tokoh Publik Noe Letto
– Nama Noe Letto menjadi sorotan publik lantaran biasanya identik dengan dunia seni dan budaya. Penempatannya di Wantanas (spesifik dalam komunikasi publik) menunjukkan bahwa pemerintah menganggap aspek narasi publik dan opini publik sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional sebuah pendekatan yang mengintegrasikan aspek budaya, sosial, dan informasi dalam bingkai keamanan yang lebih luas. Peran tokoh publik seperti Noe bisa memberikan “jembatan” komunikasi antara aparatur negara dan publik sipil, terutama dalam isu yang militernya sensitif.
4. Akademisi & Profesional Lainnya
– Sisa 11 tenaga ahli terdiri dari akademisi, praktisi, dan profesional yang diharapkan memberi masukan teknis dari berbagai bidang seperti kebijakan luar negeri, intelijen, ekonomi strategis, dan teknologi pertahanan. Ini memperlihatkan bahwa Wantanas bukan lembaga monolitik militer, tetapi konsorsium wawasan lintas disiplin yang siap menjadi penyangga kebijakan strategis pemerintah.
Konteks Kebijakan & Perkembangan Pertahanan Nasional
Dewan Pertahanan Nasional yang sekarang dibentuk adalah lanjutan dari kebijakan yang lebih luas terkait konsolidasi keamanan negara sejak beberapa tahun terakhir. Dalam konteks global, banyak negara juga memperluas makna pertahanan dari sekadar kekuatan militer ke kesiapsiagaan terhadap ancaman hibrida, termasuk cybersecurity, disinformasi, gangguan ekonomi, dan ancaman non-tradisional lain.
Sementara struktur pertahanan formal tetap berada pada Kementerian Pertahanan dan TNI, pembentukan Wantanas membuka ruang pembentukan opini dan kajian strategis di luar hierarki fungsional militer resmi. Ini mirip dengan model national security councils di beberapa negara yang memberi ruang bagi pemerintahan untuk memadukan berbagai dimensi keamanan. Data dari sejumlah pakar menunjukkan bahwa integrasi suara sipil dan profesional dalam kebijakan pertahanan sering kali dipandang sebagai respons terhadap perubahan lanskap ancaman global. (mis. kajian National Security Council di AS, UK, dll.) namun aplikasi lokalnya tetap harus dipantau secara kritis karena potensi benturan antara militer, sipil, dan politik publik.
Implikasi Kebijakan & Politik Pertahanan di Indonesia
1. Normalisasi Keamanan Sebagai Agenda Lintas Sektor
Pelantikan 12 tenaga ahli menunjukkan bahwa keamanan nasional kini dipandang sebagai urusan bersama yang melibatkan elemen sipil, budaya, dan media, bukan hanya militer semata. Ini memperluas “panggung” pertahanan ke ranah narasi publik dan opini sosial.
2. Risiko Politisasi dan Fragmentasi
Dengan memasukkan figur yang berasal dari latar sosial budaya atau publik, ada risiko bahwa pesan strategis pertahanan bisa terpolitisasi jika tidak diseimbangkan dengan pendekatan teknis profesional militer. Tata kelola komunikasi pertahanan yang bercampur antara politik dan strategi publik harus dikelola secara hati-hati.
3. Sinergi atau Kecenderungan Elitis?
Wantanas berpotensi menjadi ruang konsultasi strategis yang tinggi, tetapi juga berpotensi menjadi klub elit kebijakan yang keberpihakan sosio-politisnya tidak mudah dipahami publik luas. Keberhasilan lembaga ini akan ditentukan sejauh mana keterlibatan masyarakat sipil, transparansi kebijakan, dan efektivitas rekomendasi yang dihasilkan.
4. Preseden Baru bagi Tata Kelola Negara
Formasi tenaga ahli semacam ini bisa menjadi preseden baru yang memperlihatkan bagaimana negara merespons tantangan keamanan modern dengan gabungan narasi publik dan keahlian strategis. Namun keputusan ini tetap harus diuji oleh hasil nyata dalam peningkatan keamanan nasional dan mitigasi ancaman yang benar-benar terasa dampaknya oleh masyarakat.
