Kebijakan Publik, Pena Nusantara, Politik
February 11, 2026
10 views 4 mins 0

Sawah di 8 Provinsi Dilarang Alih Fungsi dan Strategi Pangan

sawah di 8 provinsi dilarang alih fungsi

Sawah di 8 provinsi dilarang alih fungsi resmi ditetapkan pemerintah sebagai langkah pengamanan lahan pangan strategis. Kebijakan ini tidak hanya berbicara soal perlindungan pertanian, tetapi juga menyentuh konflik lama antara kebutuhan pembangunan dan ketahanan pangan nasional. Ketika negara memutuskan membekukan konversi lahan di sejumlah wilayah, pesan yang dikirim bukan sekadar administratif, melainkan pernyataan politik bahwa […]

Hukum, Kebijakan Publik, Politik
February 10, 2026
14 views 5 mins 0

Gugatan UU Haji dan Umrah dan Tarik Ulur Umrah Mandiri

gugatan uu haji dan umrah

Gugatan UU haji dan umrah yang diajukan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi menandai babak baru konflik kepentingan dalam tata kelola ibadah. Fokus gugatan ini diarahkan pada pengaturan umrah mandiri yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian bagi penyelenggara resmi. Ketika isu ibadah dibawa ke ruang judicial review, persoalan ini tidak […]

Kebijakan Publik
February 10, 2026
21 views 5 mins 0

Harga E Katalog Harus Lebih Murah dan Arah Reformasi Pengadaan

harga e katalog

Harga e katalog kembali menjadi sorotan setelah pernyataan mantan Ketua LKPP menegaskan bahwa harga barang dalam sistem e katalog seharusnya lebih murah dibanding harga pasar. Pernyataan ini bukan sekadar koreksi teknis atas mekanisme pengadaan, melainkan sinyal terbuka bahwa ada persoalan mendasar dalam praktik belanja negara. Ketika instrumen yang dirancang untuk efisiensi justru dipertanyakan efektivitasnya, isu […]

Hukum, Kebijakan Publik, Nasional
February 06, 2026
18 views 7 mins 0

Ujian Konstitusional: Program MBG Diuji di Mahkamah Konstitusi

Program MBG diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi

Program MBG diuji konstitusionalitasnya setelah skema pendanaannya dikaitkan dengan pos anggaran pendidikan dan kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Inti gugatan sebagaimana dilaporkan media mempermasalahkan batas: sejauh mana “anggaran pendidikan” boleh ditafsirkan untuk membiayai program prioritas lain. Di atas kertas, perdebatan ini terdengar teknis. Tetapi dalam praktik kekuasaan, ia menyentuh wilayah paling sensitif: prioritas negara dan […]

Politik Nasional, Kebijakan Publik, Pena Nusantara
February 04, 2026
32 views 6 mins 0

Gentengisasi Program Prabowo dan Arah Kebijakan Perumahan

prabowo ancam mantan bos BUMN siap siap dipanggil kejaksaan

Gentengisasi program Prabowo menjadi perbincangan publik setelah diperkenalkan sebagai salah satu gagasan kebijakan di bidang perumahan rakyat. Program ini secara sederhana dipahami sebagai upaya mengganti atap rumah warga dengan genteng yang lebih layak dan aman. Secara resmi, gentengisasi dibingkai sebagai kebijakan peningkatan kualitas hunian. Namun dalam pembacaan politik, program ini juga memunculkan pertanyaan tentang orientasi […]

Politik, Kebijakan Publik
January 29, 2026
21 views 5 mins 0

Partai Masyumi Mendesak Presiden Prabowo Bongkar Tuntas Pelaku Kejahatan Ekologis

Masyumi Tekankan Penegakan Hukum hingga Akar Masalah Kerusakan Lingkungan Jakarta — Partai Masyumi secara resmi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak berhenti pada pencabutan izin perusahaan yang merusak lingkungan saja, tetapi membongkar tuntas seluruh jaringan aktor yang bertanggung jawab atas kejahatan ekologis yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera. Pernyataan itu disampaikan melalui sikap resmi DPP […]

Kebijakan Publik, Politik
January 29, 2026
24 views 5 mins 0

Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri, Tekankan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat

Presiden Minta Pengelolaan SDA Betul-Betul untuk Rakyat Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026) untuk mengulas secara intensif pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan tujuan utama agar optimal berkontribusi bagi kemakmuran rakyat dan penerimaan negara yang lebih besar. Arahan ini disampaikan langsung […]

Politik, Kebijakan Publik
January 27, 2026
21 views 5 mins 0

Pemerintah Buka Opsi Ambil Alih 28 Perusahaan Pelanggar Kawasan Hutan & Tata Kelola Sumber Daya Alam

Pemerintah Tidak Langsung Hentikan Semua Operasi, Buka Opsi Ambil Alih Perusahaan Pelanggar Hutan Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia membuka opsi untuk mengambil alih operasional 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Sumatra, setelah pencabutan izin dilakukan tetapi tanpa menghentikan aktivitas ekonomi secara otomatis. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris […]

Kebijakan Publik, Politik
January 23, 2026
25 views 5 mins 0

Solikin Optimistis Lawan Thomas Djiwandono Rebut Kursi Deputi Gubernur BI

Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru Solikin M. Juhro, salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menyatakan optimisme kuat bisa merebut posisi tersebut meski bersaing dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam proses fit and proper test di Komisi XI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Pernyataan Solikin ini mencuat di […]

Politik Nasional, Kebijakan Publik
January 21, 2026
27 views 4 mins 0

PDIP: Aria Bima Harap Reshuffle Kabinet Prabowo Tidak Sekadar “Bagi-Bagi Kursi Politik”

Pernyataan Resmi PDIP tentang Manuver Reshuffle Kabinet Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, menyatakan harapannya bahwa bila Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, langkah itu tidak semata-mata untuk membagi kursi politik kepada partai politik, melainkan menempatkan tokoh yang benar-benar dibutuhkan presiden sesuai tuntutan kompleksnya tugas pemerintahan. Pernyataan […]