Survei Median dan Resistensi Publik atas Rp17 Triliun ke BOP Survei Median mencatat 73,3 persen publik menolak rencana Indonesia membayar Rp17 triliun kepada BOP. Angka ini menunjukkan jarak yang cukup lebar antara kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah dan persepsi masyarakat yang berkembang di ruang publik. Dalam politik anggaran, angka bukan sekadar hitungan administratif. Ia mencerminkan […]
Gugatan APBN 2026 dan Kontroversi Dana MBG di Pos Pendidikan Gugatan APBN 2026 diajukan sejumlah guru honorer ke Mahkamah Konstitusi dengan sorotan utama terhadap alokasi Rp 223 triliun dana Makan Bergizi Gratis yang dimasukkan ke dalam pos pendidikan. Isu ini diberitakan MSN Indonesia dan langsung memantik perdebatan mengenai desain anggaran serta prioritas kebijakan fiskal negara. […]
Independensi BPKH dan Tarik Menarik Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Independensi BPKH menjadi sorotan setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan pentingnya menjaga kemandirian Badan Pengelola Keuangan Haji dalam pembahasan revisi Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Pernyataan ini disampaikan melalui kanal resmi PKS dan menekankan perlindungan terhadap jamaah sebagai prioritas utama. Isu ini bukan sekadar […]
Sawah di 8 provinsi dilarang alih fungsi resmi ditetapkan pemerintah sebagai langkah pengamanan lahan pangan strategis. Kebijakan ini tidak hanya berbicara soal perlindungan pertanian, tetapi juga menyentuh konflik lama antara kebutuhan pembangunan dan ketahanan pangan nasional. Ketika negara memutuskan membekukan konversi lahan di sejumlah wilayah, pesan yang dikirim bukan sekadar administratif, melainkan pernyataan politik bahwa […]
Gugatan UU haji dan umrah yang diajukan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi menandai babak baru konflik kepentingan dalam tata kelola ibadah. Fokus gugatan ini diarahkan pada pengaturan umrah mandiri yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian bagi penyelenggara resmi. Ketika isu ibadah dibawa ke ruang judicial review, persoalan ini tidak […]
Harga e katalog kembali menjadi sorotan setelah pernyataan mantan Ketua LKPP menegaskan bahwa harga barang dalam sistem e katalog seharusnya lebih murah dibanding harga pasar. Pernyataan ini bukan sekadar koreksi teknis atas mekanisme pengadaan, melainkan sinyal terbuka bahwa ada persoalan mendasar dalam praktik belanja negara. Ketika instrumen yang dirancang untuk efisiensi justru dipertanyakan efektivitasnya, isu […]
Program MBG diuji konstitusionalitasnya setelah skema pendanaannya dikaitkan dengan pos anggaran pendidikan dan kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Inti gugatan sebagaimana dilaporkan media mempermasalahkan batas: sejauh mana “anggaran pendidikan” boleh ditafsirkan untuk membiayai program prioritas lain. Di atas kertas, perdebatan ini terdengar teknis. Tetapi dalam praktik kekuasaan, ia menyentuh wilayah paling sensitif: prioritas negara dan […]
Gentengisasi program Prabowo menjadi perbincangan publik setelah diperkenalkan sebagai salah satu gagasan kebijakan di bidang perumahan rakyat. Program ini secara sederhana dipahami sebagai upaya mengganti atap rumah warga dengan genteng yang lebih layak dan aman. Secara resmi, gentengisasi dibingkai sebagai kebijakan peningkatan kualitas hunian. Namun dalam pembacaan politik, program ini juga memunculkan pertanyaan tentang orientasi […]
Masyumi Tekankan Penegakan Hukum hingga Akar Masalah Kerusakan Lingkungan Jakarta — Partai Masyumi secara resmi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak berhenti pada pencabutan izin perusahaan yang merusak lingkungan saja, tetapi membongkar tuntas seluruh jaringan aktor yang bertanggung jawab atas kejahatan ekologis yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera. Pernyataan itu disampaikan melalui sikap resmi DPP […]
Presiden Minta Pengelolaan SDA Betul-Betul untuk Rakyat Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026) untuk mengulas secara intensif pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan tujuan utama agar optimal berkontribusi bagi kemakmuran rakyat dan penerimaan negara yang lebih besar. Arahan ini disampaikan langsung […]
