ALL ELEMENTOR MODULES
Module 1Subtitle
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pengecualian Sanksi UU Perlindungan Data Pribadi untuk Kerja Pers
KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo & Tiga Kades Tersangka Pemerasan
Module 2SubTitle
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pengecualian Sanksi UU Perlindungan Data Pribadi untuk Kerja Pers
MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yangKPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo & Tiga Kades Tersangka Pemerasan
OTT & Penetapan Tersangka Baru di Pati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jagat politik daerah dengan menetapkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), beserta tiga kepala desa (Kades) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkaitModule 3: authorSubTitle
Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Resmi Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2025-2030
Jakarta, Penapolitika.com – Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan 961 kepala daerah lainnya hasil Pilkada Serentak 2024.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya komitmen.
Module 4SubTitle
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pengecualian Sanksi UU Perlindungan Data Pribadi untuk Kerja Pers
MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan oleh sejumlah pemohon masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025. Para pemohon meminta agar ketentuan sanksi pidana yang mengatur larangan pengungkapan data pribadi dikecualikan bagi kegiatan jurnalistik, akademik, seni, dan karya sastra, tetapi MK menolak permohonan itu tanpa memberikan pengecualian eksplisit untuk pers.
Mengapa Ini Penting dalam Konteks Kekuasaan, Kebebasan Pers, dan Hukum
Putusan MK ini memiliki implikasi besar bagi hubungan antara kebebasan pers dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Di satu sisi, UU PDP dimaksudkan untuk melindungi hak atas data pribadi warga negara dan membatasi penyebaran data yang dapat merugikan individu. Di sisi lain,.
Module 6SubTitle
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pengecualian Sanksi UU…
KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo & Tiga…
Muhajir Dicecar 28 Pertanyaan Terkait Laporan Dugaan…
CSIS: Koalisi Pilpres Harus Terbentuk “Alamiah”, Negara…
Jaksa Ungkap “Grup WA Jajanan Pasar” di…
KPK Tangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam…
Module 7SubTitle
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pengecualian Sanksi UU Perlindungan Data Pribadi untuk Kerja Pers
See all Posts →MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan oleh sejumlah pemohon masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan.
OTT & Penetapan Tersangka Baru di Pati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jagat politik daerah dengan menetapkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), beserta tiga kepala desa (Kades) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penetapan itu terjadi setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang.
Module 8SubTitle
MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan oleh sejumlah pemohon masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025. Para pemohon meminta agar ketentuan sanksi pidana yang mengatur larangan pengungkapan data pribadi dikecualikan bagi kegiatan jurnalistik, akademik, seni, dan karya sastra, tetapi MK menolak permohonan itu.
Module 10SubTitle
Module 9SubTitle
MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan oleh sejumlah pemohon masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025. Para pemohon meminta agar ketentuan sanksi pidana yang mengatur larangan pengungkapan data pribadi dikecualikan bagi kegiatan jurnalistik, akademik, seni,.
Module 12Sub Title
Module 11SubTitle
MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang.
Module 13SubTitle
Module 14SubTitle
OJK Terus Buru Eks Bos Investree Adrian Gunadi di Luar Negeri, Sampai Minta Bantuan Interpol
Prabowo : Saya Tak Malu Mengakui, Urusan Politik saya Belajar dari Pak Jokowi
Cara Factory Reset HP Oppo dengan Mudah dan Cepat
Perubahan Kepemimpinan di Bank BCA: Jahja Setiaatmadja Akan Menjadi Presiden Komisaris