Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru
Anggota Komisi I DPR RI, Mayor Jenderal TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan mengantisipasi empat risiko strategis seiring keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di forum internasional baru-baru ini. Pernyataan itu mencerminkan sorotan parlemen terhadap implikasi politik, keamanan, ekonomi, dan kepatuhan terhadap norma internasional dari langkah luar negeri pemerintah tersebut.
Mengapa Ini Penting dalam Konteks Kekuasaan
Keputusan bergabung dalam Dewan Perdamaian bukan sekadar partisipasi simbolis; ini menyentuh dimensi geopolitik dan posisi diplomasi Indonesia yang “bebas dan aktif” dalam konflik Palestina–Israel. DPR menilai, meski langkah ini bisa membuka peluang diplomasi langsung dalam forum internasional, potensi pembentukan persepsi politik luar negeri Indonesia sebagai pro-agenda kekuatan tertentu harus diantisipasi. Ini bukan sekadar soal solidaritas kemanusiaan, tetapi tarik-menarik kekuasaan global antara blok Barat dan negara Muslim, yang dapat memengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik maupun di luar arena Timur Tengah.
Siapa Aktor di Baliknya dan Apa Kepentingannya
• DPR RI & TB Hasanuddin — Pengawas Kebijakan Luar Negeri
– TB Hasanuddin sebagai anggota Komisi I DPR RI menggarisbawahi bahwa keikutsertaan Indonesia memiliki sisi positif termasuk peluang mengarahkan kebijakan perdamaian dari dalam forum tersebut tetapi juga menyimpan empat risiko utama yang perlu pemerintah antisipasi secara matang agar tidak justru menjadi beban politik, keamanan, ekonomi, atau melemahkan independensi diplomasi.
• Pemerintah RI & Presiden Prabowo Subianto
– Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam Board of Peace pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebuah inisiatif yang juga diikuti oleh sejumlah negara lain dan digagas oleh Presiden AS Donald Trump. Langkah ini dimaksudkan sebagai dukungan konkret terhadap upaya perdamaian dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
• Amerika Serikat & Board of Peace
– Board of Peace sendiri merupakan badan internasional baru yang dikonstruksi di luar mekanisme tradisional PBB. Partisipasi negara seperti Indonesia memberikan peluang baru di arena diplomasi, tetapi juga membuka spekulasi geopolitik tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia karena bentukan ini berakar dari kebijakan Washington.
4. Empat Risiko Strategis yang Diingatkan DPR
1. Risiko Geopolitik
Hasanuddin mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam Board of Peace yang digagas oleh AS berpotensi dipersepsikan sebagai penopang agenda politik Amerika Serikat di Timur Tengah, sehingga dapat memengaruhi citra Indonesia di mata negara lain terutama negara yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza. Ini bisa berdampak pada hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara Muslim atau non-Blok lainnya.
2. Risiko Keamanan Personel
Dengan kemungkinan melibatkan personel TNI dalam misi, ada kekhawatiran bahwa pasukan Indonesia bisa menjadi target kelompok yang menolak intervensi tertentu, terutama jika keterlibatan yang tidak inklusif terhadap semua faksi di Gaza tidak dikelola dengan cermat. Kompleksitas konflik di lapangan membuat kewaspadaan soal keselamatan personel semakin krusial.
3. Risiko Finansial & Anggaran
TB Hasanuddin menyebutkan bahwa keanggotaan di Board of Peace juga terkait komitmen pendanaan yang besar. Disebutkan bahwa kontribusi untuk menjadi anggota tetap mencapai sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 16–17 triliun), yang memicu pertanyaan soal transparansi sumber pendanaan dan dampaknya pada anggaran negara dalam kondisi ekonomi global yang menantang.
4. Keselarasan dengan Mandat PBB
Langkah ini harus selaras dengan mandat, prinsip, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel agar tidak terkesan berjalan di luar kerangka hukum internasional. Indonesia perlu memastikan bahwa keikutsertaan ini tidak justru menempatkan negara pada jalur yang bertentangan dengan mandat tinggi PBB dalam penyelesaian konflik global.
Prediksi atau Skenario Politik ke Depan
• Diplomasi Indonesia dalam Penyeimbangan Kekuasaan Global
Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi politik luar negeri Indonesia: apakah keterlibatan dalam forum seperti Board of Peace akan memperkuat peran diplomatik negara sebagai jembatan antara Barat dan dunia Muslim, atau justru memunculkan persepsi baru yang membuat posisi Indonesia sulit dipenuhi dalam hubungan bilateral tertentu.
• Tantangan Citra dan Identitas Bebas-Aktif
Kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini didasarkan pada prinsip bebas dan aktif harus diuji kembali dalam praktik di forum multilateral yang tidak berada di bawah payung PBB. DPR dan pakar memperingatkan bahwa reaksi domestik maupun internasional akan menjadi barometer penting legitimasi langkah tersebut.
• Peran Indonesia di Arena Perdamaian
Jika dikelola dengan cermat, keikutsertaan Indonesia dapat membuka ruang untuk pengaruh diplomatik yang lebih besar dalam proses perdamaian Palestina–Israel. Namun, jika risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi dengan strategi yang matang, langkah ini bisa menjadi jebakan politis dan diplomatik yang memakan biaya besar dan menimbulkan dampak tidak diinginkan bagi hubungan luar negeri Indonesia di masa depan.
