MK tolak uji materiil UU TPKS dan menegaskan bahwa hak-hak korban kekerasan seksual tetap dijamin dalam kerangka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah norma dalam UU TPKS tidak beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Secara resmi, putusan ini dipahami sebagai penguatan posisi undang-undang tersebut. Namun dalam […]
pro kontra ambang batas parlemen kembali memanas setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan ambang batas sebesar 4 persen suara sah nasional dan meminta legislator merumuskan ulang aturannya. Kompas menggambarkan perdebatan ini sebagai pertarungan ide antara mereka yang melihat ambang batas sebagai fondasi stabilitas politik dan mereka yang melihatnya sebagai penyebab jutaan suara sah […]
Pergulatan Hukum Mahasiswa Menjerat Mekanisme Sengketa Pilkada Jakarta — Empat mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) resmi mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Gugatan ini mempertanyakan legitimasi penyelesaian sengketa pilkada […]
MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan oleh sejumlah pemohon masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025. Para pemohon […]
Mahkamah Konstitusi Perjelas Batas Hukum terhadap Pers Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 bahwa sengketa yang timbul dari karya jurnalistik tidak boleh langsung diselesaikan melalui jalur pidana maupun perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno di […]
Mahkamah Konstitusi Soroti Mandeknya RUU Peradilan Militer Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI (UU TNI) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026. Dalam sidang perkara (Nomor 197/PUU-XXIII/2025), saksi ahli dari pihak pemohon mengkritik keras mandeknya pembahasan RUU Peradilan Militer sebagai bentuk pengabaian terhadap politik hukum […]
Sidang Gugatan Pasal Perzinahan di Mahkamah Konstitusi Sebelas mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka resmi mengajukan uji materiil Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ketentuan soal perzinahan dalam KUHP baru — khususnya klausul pengaduan dalam pasal itu — bertentangan […]
