pro kontra ambang batas parlemen kembali memanas setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan ambang batas sebesar 4 persen suara sah nasional dan meminta legislator merumuskan ulang aturannya. Kompas menggambarkan perdebatan ini sebagai pertarungan ide antara mereka yang melihat ambang batas sebagai fondasi stabilitas politik dan mereka yang melihatnya sebagai penyebab jutaan suara sah “terbuang” tanpa terwakili di parlemen.
Debat ini bukan sekadar soal angka persentase. Di baliknya terdapat tarik-menarik kepentingan kekuasaan, termasuk dorongan partai besar untuk menyederhanakan sistem politik versus upaya kelompok aktivis demokrasi untuk memaksimalkan representasi rakyat. Apa yang disampaikan setelah putusan MK mencerminkan ketegangan struktural dalam sistem pemilu Indonesia saat ini.
Pro Kontra Ambang Batas Parlemen: Apa Inti Perdebatan
Stabilitas dan Penyederhanaan Politik
Pendukung ambang batas parlemen berargumen bahwa aturan ini berfungsi menyaring partai politik agar yang masuk parlemen memiliki basis dukungan yang cukup kuat. Ini dipandang meningkatkan efektivitas legislatif dan mengurangi fragmentasi politik yang terlalu luas, yang bisa menghambat proses pengambilan keputusan di DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurniawan menilai bahwa putusan MK bisa menjadi momentum meninjau kembali sistem pemilu secara keseluruhan, termasuk kemungkinan meninjau ambang batas dengan pendekatan sistem campuran agar tetap menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus representasi rakyat.
Menurut beberapa suara pro, ambang batas dialamatkan untuk memperkuat sistem presidensial sekaligus memastikan hanya partai dengan dukungan kuat yang bisa berkontestasi di level legislatif, sehingga mengurangi jumlah fraksi kecil yang memecah dukungan politik dan memperlambat fungsi parlemen.
Alasan Kontra: Suara Rakyat Terbuang
Masalah Wasted Votes
Di sisi lain, kritik atas pro kontra ambang batas parlemen tidak pernah lepas dari isu suara rakyat yang “terbuang”. Data menunjukkan bahwa pada pemilu sebelumnya, jutaan suara sah tidak dikonversi menjadi kursi di DPR karena partai yang dipilih pemilih tidak memenuhi ambang batas 4 persen.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti bahwa sistem ini bertentangan dengan spirit pemilu proporsional. “Kita menggunakan sistem pemilu proporsional, tetapi hasil pemilu kita tidak proporsional,” ucapnya dengan merujuk pada puluhan juta suara yang gagal menghasilkan wakil di parlemen.
Aktivis demokrasi menilai ambang batas parlemen berdampak langsung terhadap kedaulatan suara rakyat. Padahal suara yang sah dan disengaja oleh pemilih tidak semestinya hilang hanya karena partai yang dipilih tidak menembus angka threshold. Kritik ini menyiratkan bahwa struktur threshold secara sistemik menguntungkan partai besar dan menghambat regenerasi politik nasional.
Siapa Aktor di Balik Debat Ini?
Mahkamah Konstitusi sebagai Fasces Kekuasaan Konstitusional
MK memegang peran sentral dalam memicu pro kontra ambang batas parlemen. Dengan memutuskan bahwa ketentuan 4 persen bertentangan dengan prinsip konstitusional dan meminta legislator merumuskan ulang, MK bukan hanya menafsirkan hukum, tetapi menempatkan dirinya di pusat dinamika politik sistem pemilu.
Mahkamah bukan lembaga yang menghasilkan legislasi, namun dengan memerintahkan perubahan ketentuan ini, lembaga yudikatif secara tidak langsung mengintervensi arena politik legislatif dan menggeser peta negosiasi antarfraksi di DPR.
Fragmentasi dan Kepentingan
Partai politik besar seperti Golkar dan PPP memiliki kepentingan strategis dalam debat pro kontra ambang batas parlemen. Sementara PPP pernah mengusulkan menurunkan threshold menjadi 2,5 persen dengan alasan meminimalisir suara terbuang, partai lain tetap menekankan angka yang lebih tinggi agar fragmentasi parlemen tidak makin parah.
Pendapat ini mencerminkan tarik-menarik struktural: partai besar cenderung mendukung threshold yang tinggi karena menjaga konsolidasi kekuatan politik mereka sendiri, sedangkan partai kecil dan kelompok demokrasi masyarakat sipil melihatnya sebagai hambatan representasi rakyat.
Aktivis Demokrasi & Kelompok Sipil
Kelompok seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengambil peran advokasi dalam mempertanyakan legitimasi ambang batas yang tinggi. Mereka menekankan bahwa ambang batas perlu dirumuskan ulang agar mengakomodasi suara rakyat tanpa menghilangkan prinsip proporsional sistem pemilu.
Konteks Sejarah Ambang Batas Parlemen di Indonesia
pro kontra ambang batas parlemen. Sejak Pemilu 2009, Indonesia terus mengubah persentase threshold: dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen hingga 4 persen pada Pemilu 2019 dan 2024, dengan alasan penyederhanaan sistem politik dan memperkuat stabilitas legislatif.
Namun perjalanannya selalu menemui kritik tajam. Saat threshold naik, suara yang sah sering “terbuang” karena partai kecil tidak memenuhi angka minimum. Kontroversi ini mencerminkan dilema antara menjaga efektivitas parlemen dan memastikan keterwakilan suara rakyat yang adil.
Debat ini juga berhubungan dengan wacana sistem pemilu campuran atau reformasi proporsional, yang coba ditawarkan oleh sebagian pakar untuk menyelesaikan problem disproporsional tanpa mengorbankan suara rakyat atau stabilitas legislatif.
Bertahan atau Direkayasa Lagi?
Debat pro kontra ambang batas parlemen diprediksi terus berlangsung, terutama menjelang revisi Undang-Undang Pemilu sebelum tahun politik berikutnya. Jika legislator tidak mampu menyepakati angka threshold yang adil, potensi konflik internal parlemen besar dan kecil meningkat.
Partai besar kemungkinan akan mendorong angka threshold yang masih relatif tinggi untuk menjaga dominasi, sementara kelompok kecil akan memperjuangkan ambang batas lebih rendah agar suara rakyat tidak sia-sia. Ini akan menjadi permainan politik yang tidak hanya soal angka, tetapi soal siapa yang memegang kendali representasi rakyat di lembaga legislatif.
Di tengah dinamika tersebut, perdebatan soal suara terbuang versus stabilitas politik tidak hanya soal teknis sistem pemilu, tetapi juga soal legitimasi demokrasi di Indonesia.
Baca Juga Berita Rekomendasi Lainnya: KPK Ungkap Ridwan Kamil Tukar Uang Asing Nilai Miliaran
