OTT KPK Banjarmasin merebut perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan terbaru di Kalimantan Selatan (Kalsel). Operasi yang melibatkan pejabat pajak ini bukan sekadar headline hukum biasa ini adalah sinyal kuat bahwa jaringan kekuasaan dan ekonomi masih bermain di balik kebijakan perpajakan Negara.
OTT KPK Banjarmasin Menangkap Pejabat Pajak & Lainnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak jagad pemberantasan korupsi dengan OTT KPK Banjarmasin, menangkap tiga orang terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Di antara yang ditangkap adalah Kepala KPP, Mulyono Purwo Wijoyo. Ketiganya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada malam hari untuk pemeriksaan intensif dan status hukum mereka dijadwalkan diumumkan sore ini.
Lebih tajam lagi: tim penyidik juga menyita bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp1 miliar, menguatkan dugaan bahwa ini bukan permasalahan administratif pajak, tapi mafia restitusi kelas berat.
Kenapa OTT KPK Banjarmasin Penting Secara Kekuasaan
Insiden ini penting karena restitusi pajak bukan urusan kecil ia menjadi sumber legitimitas fiskal negara sekaligus peluang besar pelanggaran. Ketika biro pajak bisa “ditangkap tangan”, artinya ada celah sistemik yang dimanfaatkan oleh elit pemerintahan atau oknum penting untuk meraup keuntungan pribadi. Kasus ini membuka tabir bahwa kekuasaan perpajakan dan aliran uang besar masih bersinggungan dengan kepentingan politik di wilayah strategis seperti Kalsel.
Lebih dari itu, waktu OTT ini terjadi sangat politis: di tengah momentum konsolidasi kekuatan menjelang Pilkada Serentak dan dinamikanya, pejabat teknokrat seperti kepala KPP terlibat pusaran korupsi. Ini memberikan tekanan baru terhadap reputasi pemerintah pusat dan bentuk pengawasan terhadap aparatur negara di daerah.
Siapa Aktor di Balik OTT ini?
1. KPK sebagai Penegak & Pengimbang Kekuasaan
KPK, melalui juru bicaranya Budi Prasetyo, mengambil peran dominan sebagai arbiter dalam drama korupsi ini. Dalam konteks politik saat ini, langkah cepat mereka menunjukkan posisi lembaga antirasuah masih cukup kuat dalam mengatasi resistensi kekuasaan lokal.
2. Pejabat Pajak & Sektor Privat
Kepala KPP Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, menjadi figur utama dalam jaringan dugaan korupsi restitusi PPN yang diajukan oleh sektor privat perkebunan. Ini bukan hanya masalah teknis pajak, tapi persimpangan antara aparat fiskal dengan aktor ekonomi besar. Dugaan nilai korupsinya mencapai puluhan miliar rupiah, menunjukkan skala dan agresivitas pelanggaran.
3. Kekuasaan Lokal
Kasus ini bersinggungan dengan struktur kekuasaan di Kalsel di mana elite bisnis dan birokrat lokal sering saling terkait dalam pengaturan proyek dan alur uang. Walaupun belum ada nama politik lokal lain yang diumumkan sebagai tersangka, jaringan pendukung Mulyono kemungkinan besar melibatkan pelaku lain di luar KPP, mengisyaratkan kompleksitas struktural dalam korupsi pajak.
Tren Kasus OTT & Restitusi Pajak
Ini bukan kali pertama KPK melakukan OTT di Kalimantan Selatan. Rekam jejak OTT sebelumnya, termasuk dalam kasus lain yang melibatkan pejabat publik dan swasta dalam kasus gratifikasi atau tindak pidana korupsi di sejumlah institusi pemerintahan, menunjukkan pola penetrasi korupsi berlapis yang sulit diputus.
Di tahun 2025 saja, KPK sudah mencatat OTT lain yang melibatkan jaksa di Hulu Sungai Utara, khususnya terkait pemerasan dalam proses hukum. Walaupun beda modusnya, tren partisipasi aktor publik daerah dalam kasus besar memberikan gambaran bahwa jaringan pelanggaran di wilayah seperti Kalsel tak bisa dipandang kasus tunggal.
Secara historis, tekanan publik dan pergerakan opini sering mendorong penegak hukum bertindak lebih agresif. Kini, saat basis legitimasi pemerintah tetap diuji di berbagai wilayah, OTT KPK Banjarmasin memperlihatkan bagaimana dinamika pemberantasan korupsi dan stabilitas politik lokal saling terkait.
Apa Skenario Politik & Kekuasaan Selanjutnya?
Kasus OTT KPK Banjarmasin diprediksi akan memicu beberapa kemungkinan lanjutan:
- Garansi Penegakan Hukum Regional
KPK diperkirakan akan memperkuat fokusnya di wilayah kekuasaan lokal yang rawan penetrasi kekuasaan bisnis, menjadikan OTT ini sebagai titik strategis untuk membersihkan jaringan “mafia pajak” yang selama ini tak tersentuh. - Tekanan Politik pada Otoritas Daerah
Elit politik di Kalsel dan sekitarnya kemungkinan akan merebut narasi ini sebagai isu legitimasi, terutama menjelang kontestasi Pilkada. Partai politik dan calon kepala daerah mungkin memanfaatkan momentum ini untuk berposisi sebagai pendorong “bersih-bersih” pemerintahan. - Rekomposisi Kekuasaan Pajak–Birokrasi–Swasta
Jaringan restitusi pajak yang tersingkap membuka peluang bagi pembenahan struktural, namun bisa juga menciptakan persaingan baru antar faksi birokrasi terutama antara yang pro-transparansi dengan korporasi yang punya kepentingan besar terhadap restitusi dan relaksasi pajak.
OTT KPK Banjarmasin bukan sekadar headline hukum ini episode politik besar yang memetakan ulang kontrol kekuasaan atas sumber ekonomi negara.
Baca Juga : Titik Balik Diplomasi RI dan Desakan ke Prabowo
