PDIP Ragukan Klaim Jokowi dan Memori Politik Revisi UU KPK 2019
PDIP ragukan klaim Jokowi terkait pernyataan bahwa dirinya tidak meneken revisi UU KPK 2019. Pernyataan tersebut memunculkan kembali perdebatan lama yang sempat mengguncang ruang publik dan memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019 menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam periode kedua pemerintahan Jokowi, karena dianggap melemahkan independensi lembaga antirasuah.
Ketika klaim baru muncul bahwa presiden saat itu tidak menandatangani revisi tersebut, PDIP merespons dengan keraguan. Di sinilah politik memori bekerja. Publik tidak hanya mengingat substansi revisi, tetapi juga dinamika politik yang mengiringinya.
Mengapa Klaim Ini Dipersoalkan
Secara prosedural, undang undang dapat tetap berlaku meski presiden tidak menandatangani dalam jangka waktu tertentu, karena mekanisme konstitusi memungkinkan pengesahan otomatis. Namun secara politik, pernyataan bahwa presiden tidak meneken dapat ditafsirkan sebagai upaya mengambil jarak dari keputusan kontroversial.
PDIP ragukan klaim Jokowi karena partai tersebut merupakan bagian penting dalam konfigurasi politik saat revisi UU KPK disahkan. Keraguan itu mencerminkan perbedaan narasi mengenai tanggung jawab politik atas lahirnya revisi tersebut.
Pertanyaannya bukan semata soal tanda tangan formal, tetapi soal sikap dan peran dalam proses legislasi.
Siapa yang Diuntungkan dari Narasi Ini
Narasi bahwa presiden tidak menandatangani revisi dapat memiliki implikasi politik. Ia berpotensi membangun citra bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di ranah legislatif.
PDIP ragukan klaim Jokowi karena pernyataan tersebut berpotensi menggeser beban tanggung jawab politik. Dalam politik, persepsi publik sering lebih kuat daripada detail prosedural.
Di sisi lain, bagi pihak yang ingin menjaga citra antikorupsi, klaim tersebut dapat menjadi strategi komunikasi.
Revisi UU KPK dan Konteks Politik 2019
Revisi UU KPK pada 2019 berlangsung cepat dan memicu kritik luas dari masyarakat sipil. Banyak pihak menilai revisi tersebut melemahkan independensi KPK melalui pembentukan dewan pengawas dan perubahan mekanisme penyadapan.
PDIP ragukan klaim Jokowi menghidupkan kembali perdebatan tentang siapa yang mendorong dan siapa yang membiarkan proses tersebut berlangsung.
Dalam konteks itu, tanggung jawab politik tidak hanya melekat pada satu lembaga, tetapi pada konfigurasi kekuasaan saat itu.
Politik Memori dan Legitimasi
Lima tahun lebih setelah revisi tersebut, memori publik belum sepenuhnya hilang. Setiap pernyataan baru tentang proses pengesahan akan dibaca dalam konteks evaluasi warisan kebijakan.
PDIP ragukan klaim Jokowi menunjukkan bahwa narasi sejarah politik masih diperebutkan. Legitimasi politik sering kali ditentukan oleh siapa yang berhasil membingkai ulang peristiwa masa lalu.
Perdebatan ini mencerminkan bahwa isu korupsi tetap sensitif dalam lanskap politik nasional.
Dimensi Internal dan Eksternal Partai
Sebagai partai pengusung, PDIP memiliki posisi unik dalam polemik ini. Di satu sisi, partai perlu menjaga konsistensi sikap. Di sisi lain, hubungan politik dengan figur yang pernah diusung juga memiliki dinamika tersendiri.
PDIP ragukan klaim Jokowi dapat dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari narasi yang dianggap tidak akurat atau berpotensi menggeser tanggung jawab.
Di titik ini, politik bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal relasi dan posisi tawar.
Respons Publik dan Masyarakat Sipil
Isu revisi UU KPK selalu mendapat perhatian luas dari masyarakat sipil. Setiap pernyataan yang menyangkut proses tersebut akan memicu diskusi ulang.
PDIP ragukan klaim Jokowi berpotensi membuka kembali ruang kritik dan evaluasi terhadap proses legislasi 2019.
Publik akan menilai bukan hanya benar atau tidaknya klaim, tetapi juga konsistensi sikap para aktor politik.
Skenario Perkembangan
Ada dua kemungkinan. Pertama, polemik ini berhenti sebagai perdebatan naratif tanpa implikasi hukum lebih lanjut.
Kedua, isu ini berkembang menjadi dorongan untuk membuka kembali diskursus revisi UU KPK dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi.
PDIP ragukan klaim Jokowi menandai bahwa revisi 2019 masih menjadi luka politik yang belum sepenuhnya tertutup.
Penutup Analitis
PDIP ragukan klaim Jokowi bukan sekadar bantahan, tetapi bagian dari perebutan narasi tentang tanggung jawab politik atas revisi UU KPK 2019. Dalam demokrasi, memori kebijakan tidak pernah benar benar hilang.
Isu korupsi dan independensi lembaga antirasuah tetap menjadi tolok ukur integritas kekuasaan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang diambil, tetapi juga oleh bagaimana keputusan itu dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Ke depan, konsistensi narasi dan transparansi proses akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik.
Baca Juga : Menlu Sugiono Temui Wakil Palestina di PBB Bahas Upaya Damai
