Pilkada DPRD dianggap efisien oleh Gerindra Riau: berpijak pada efisiensi atau manuver politik?
Pilkada DPRD kembali menjadi perdebatan tajam setelah Fraksi Partai Gerindra di DPRD Riau menyatakan dukungan terhadap wacana supaya pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dukungan ini tidak hanya pernyataan biasa, tetapi membuka ruang diskursus tentang arah demokrasi dan politik lokal di Indonesia.
Gerindra Riau dan wacana Pilkada DPRD
Wakil Ketua DPRD Riau dari Partai Gerindra, Budiman Lubis, menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan pemilihan kepala daerah lewat DPRD, karena dianggap bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas sekaligus menghemat anggaran penyelenggaraan Pilkada yang selama ini digelar secara langsung.
Menurut Budiman, metode Pilkada DPRD dianggap lebih terukur dari sisi penilaian kapasitas calon pemimpin daerah dibandingkan hanya mengandalkan personal branding dan kekuatan modal dalam Pilkada langsung.
Mengapa ini penting? di balik klaim efisiensi
Gerindra Riau menyebut Pilkada DPRD sebagai solusi atas sejumlah permasalahan di Pilkada langsung, termasuk biaya politik yang tinggi, potensi praktik uang politik, serta fenomena kepala daerah yang terjerat kasus hukum setelah menjabat.
Anggaran besar yang dibutuhkan dalam pemilihan langsung menjadi sorotan utama. Menurut narasi Partai Gerindra di media nasional, biaya penyelenggaraan Pilkada mencapai triliunan rupiah dan dinilai bisa dialihkan untuk prioritas lain bila mekanismenya diubah.
Dalam konteks politik lokal Riau, ini bukan hanya perdebatan teknis. Wacana perubahan mekanisme Pilkada menjadi aktivitas politik yang berpotensi mengguncang koalisi partai di parlemen karena menyangkut distribusi kekuasaan dan legitimasi. Siapa yang memperoleh kursi legislatif di DPRD menjadi semakin strategis jika pemilihan kepala daerah bergantung pada suara DPRD tersebut.
Siapa aktor di balik dukungan ini?
1. Partai Gerindra Riau
Partai Gerindra di tingkat provinsi menjadi aktor sentral yang mendorong perubahan mekanisme Pilkada ini. Dukungan mereka bukan sekadar seremonial tetapi muncul dari posisi kuat dalam DPRD Riau yang mengklaim memiliki legitimasi untuk mendorong evaluasi sistem demokrasi lokal.
2. Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis
Sebagai juru bicara aspirasi ini, Budiman memetakan masalah Pilkada langsung sebagai kombinasi dari biaya politik tinggi, risiko praktik korupsi, dan kebutuhan pemimpin yang kompeten. Pernyataannya memberi gambaran bahwa partainya melihat sistem DPRD sebagai lembaga yang bisa menyeleksi calon secara lebih ketat.
3. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono
Secara nasional, sekretaris jenderal Partai Gerindra Sugiono juga pernah mengemukakan pendapat bahwa Pilkada dipilih DPRD dapat memangkas biaya politik dan anggaran besar yang selama ini ditelan oleh pilkada langsung.
Konteks politik dan demokrasi
Rencana perubahan mekanisme Pilkada ini terjadi dalam situasi di mana perdebatan tentang biaya politik dan kualitas demokrasi semakin intens. Ada kekhawatiran bahwa Pilkada langsung membuka ruang kuat bagi politik uang dan modal besar yang sulit dikendalikan. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan money politics dalam pemilihan langsung mempengaruhi kualitas hasil demokrasi.
Namun, perubahan mekanisme pemilihan juga berarti penguatan peran legislatif di tingkat daerah, yang pada gilirannya bisa mengubah dinamika politik lokal secara fundamental. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Pilkada DPRD akan memperkuat demokrasi substantif atau justru mempersempit ruang partisipasi publik dalam memilih pemimpin mereka?
Implikasi praktik politik di tingkat daerah
Jika Pilkada DPRD diadopsi, kewenangan memilih kepala daerah bergeser dari rakyat luas ke legislatif daerah. Sistem ini berpotensi memperkuat mesin partai politik dalam penentuan calon pemimpin daerah, mengingat DPRD adalah cerminan partai politik di tingkat daerah.
Selain itu, dukungan terhadap sistem ini juga membuka peluang bahwa partai yang memiliki kursi besar di DPRD akan menjadi lebih dominan dalam menentukan wajah kepemimpinan daerah, yang bukan lagi sepenuhnya refleksi suara mayoritas rakyat di tingkat basis.
Arah demokrasi lokal ke depan
Wacana Pilkada DPRD yang didukung oleh Partai Gerindra Riau perlu dipahami bukan semata soal efisiensi anggaran. Ini menyentuh esensi cara rakyat memilih pemimpin mereka serta bagaimana institusi politik mengatur proses tersebut.
Apakah dukungan ini merupakan respons atas kegagalan sistem sebelumnya atau merupakan strategi untuk memperkuat posisi legislatif di tengah kebuntuan ekonomi politik, pertanyaan ini sejatinya masih terbuka dan layak untuk dikaji lebih dalam oleh pengamat politik dan masyarakat luas.
Baca Juga : Prabowo kampanye ke pengusaha asing: strategi dukungannya di AS
