Ambang Batas Parlemen dan Tarik Ulur Tafsir Putusan MK
Ambang Batas Parlemen kembali menjadi arena perdebatan setelah Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA menyatakan usulan kenaikan ambang batas tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara formal, ini terlihat sebagai perbedaan tafsir hukum. Namun dalam politik elektoral, ambang batas bukan sekadar angka. Ia adalah gerbang kekuasaan.
Ketika ambang batas dinaikkan, tidak semua partai akan mampu melewatinya. Ketika diturunkan, peta kekuatan bisa terfragmentasi. Karena itu, perdebatan soal Ambang Batas Parlemen selalu menyentuh kepentingan langsung para aktor politik.
Pertanyaannya bukan hanya apakah usulan itu konstitusional. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang diuntungkan dari kenaikan ambang batas dan siapa yang terancam tersisih.
Mengapa Ambang Batas Parlemen Dipersoalkan
Ambang Batas Parlemen dirancang untuk menyederhanakan sistem multipartai. Dengan menetapkan persentase minimal suara nasional untuk masuk DPR, sistem diharapkan menghasilkan parlemen yang lebih stabil dan tidak terfragmentasi.
Namun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya pernah menekankan bahwa kebijakan ambang batas harus proporsional dan tidak menghilangkan hak konstitusional partai untuk berkompetisi secara adil.
Ketika PRIMA menyebut usulan kenaikan ambang batas tidak sesuai putusan MK, pesan yang disampaikan bukan hanya soal teknis hukum. Ia adalah sinyal bahwa aturan main dianggap berpotensi memihak pihak tertentu. Ambang Batas Parlemen dalam konteks ini menjadi simbol tarik menarik antara stabilitas dan representasi.
Mengapa Ini Penting
Perdebatan Ambang Batas Parlemen menentukan siapa yang akan duduk di DPR lima tahun mendatang. Angka kecil dapat menyelamatkan partai menengah dan kecil. Angka tinggi dapat mengonsolidasikan kekuatan partai besar.
Karena itu, setiap perubahan angka bukan keputusan administratif. Ia adalah keputusan politik yang membentuk arsitektur kekuasaan. Jika tafsir terhadap putusan MK digunakan sebagai dasar argumentasi, maka perdebatan ini bukan hanya soal elektabilitas, tetapi juga legitimasi konstitusional.
Siapa yang Berkepentingan
- DPR sebagai pembentuk undang undang yang memiliki kewenangan menentukan besaran ambang batas.
- Partai partai besar yang berpotensi diuntungkan jika angka dinaikkan karena kompetisi menjadi lebih sempit.
- Partai kecil dan non parlemen seperti PRIMA yang berisiko tersisih jika angka terlalu tinggi.
- Mahkamah Konstitusi yang putusannya menjadi rujukan konstitusional dalam menentukan batas kewajaran angka.
- Pemilih yang pada akhirnya kehilangan atau memperoleh lebih banyak pilihan politik tergantung desain aturan.
Setiap aktor membaca Ambang Batas Parlemen dari sudut yang berbeda. Bagi partai besar, ia adalah instrumen stabilitas. Bagi partai kecil, ia bisa menjadi tembok penghalang.
Tafsir Konstitusi dan Politik Praktis
Putusan MK sering dijadikan landasan normatif dalam pembahasan regulasi pemilu. Namun tafsir atas putusan tersebut bisa berbeda tergantung kepentingan politik.
Jika kenaikan ambang batas dianggap melanggar semangat putusan MK, maka legitimasi regulasi dapat dipertanyakan. Namun jika dirumuskan dalam batas yang dianggap wajar, DPR tetap memiliki ruang diskresi.
Ambang Batas Parlemen pada akhirnya adalah kompromi politik yang dibungkus legitimasi hukum.
Konteks Sejarah dan Pola Lama
Sejak diberlakukan, ambang batas parlemen mengalami beberapa perubahan. Setiap perubahan selalu memicu perdebatan.
Kenaikan angka sebelumnya pernah menyebabkan beberapa partai tidak lolos ke DPR meski memiliki jutaan suara. Di sisi lain, penyederhanaan partai dinilai membantu stabilitas pemerintahan.
Pola yang sama kini berulang. Setiap kali mendekati pemilu, ambang batas kembali menjadi bahan negosiasi elite.
Ini menunjukkan bahwa Ambang Batas Parlemen bukan sekadar instrumen teknis, tetapi alat konsolidasi kekuasaan.
Risiko Jika Dipaksakan
Jika angka dinaikkan tanpa konsensus luas, potensi sengketa konstitusional bisa muncul kembali di MK.
Selain itu, publik dapat memandang perubahan sebagai langkah mengamankan dominasi partai tertentu.
Kepercayaan terhadap sistem pemilu sangat bergantung pada persepsi fairness. Jika fairness dipertanyakan, legitimasi hasil pemilu juga bisa terdampak.
Skenario ke Depan
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, angka dipertahankan untuk menjaga status quo. Kedua, angka dinaikkan dengan kompromi tertentu. Ketiga, terjadi perubahan signifikan jika tekanan politik menguat.
Jika PRIMA dan partai lain membawa isu ini kembali ke MK, perdebatan bisa berlanjut hingga menjelang tahapan pemilu.
Ambang Batas Parlemen pada akhirnya akan mencerminkan keseimbangan kekuatan elite hari ini. Siapa yang dominan di DPR akan sangat menentukan arah finalnya.
Perdebatan ini bukan hanya soal persentase. Ia adalah cermin bagaimana demokrasi Indonesia menyeimbangkan stabilitas dengan keberagaman representasi.
Ketika angka ambang batas ditetapkan, yang diputuskan bukan hanya peluang partai. Yang diputuskan adalah konfigurasi kekuasaan lima tahun ke depan.
Dan di situlah letak permainan sesungguhnya.
Baca Juga : Pelucutan Senjata dan Sikap RI di Dewan HAM PBB
