Penapolitika.com adalah portal berita yang menyediakan informasi terlengkap tentang politik Indonesia, meliputi dinamika partai politik, profil tokoh, serta perkembangan terbaru pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Dapatkan pembaruan dan analisis politik yang mendalam di Penapolitika.com.
Gugatan UU Pemilu dan Pertarungan Moralitas Politik Gugatan UU Pemilu dan Pilkada kembali diajukan dengan dalil bahwa pencalonan dari mantan terpidana dinilai inkonstitusional. Permohonan ini menyasar norma yang selama ini memungkinkan mantan terpidana, termasuk dalam kasus tertentu, tetap dapat mencalonkan diri setelah memenuhi syarat hukum. Secara hukum, ini adalah perdebatan konstitusional. Namun secara politik, gugatan […]
RUU Perampasan Aset dan Kalkulasi Politik Pemberantasan Korupsi RUU Perampasan Aset kembali masuk meja pembahasan setelah DPR disebut telah mulai menyusun naskah regulasinya. Secara normatif, ini adalah langkah maju dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun dalam politik, setiap regulasi yang menyentuh harta dan kekuasaan selalu memiliki dimensi lebih luas dari sekadar teks hukum. RUU Perampasan Aset […]
Penetapan Ahmad Sahroni dan Tegasan MKD Soal Prosedur Penetapan Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam proses penetapan kembali Ahmad Sahroni. Isu ini bukan sekadar persoalan administratif internal DPR. Ia menyentuh relasi antara etika kelembagaan, legitimasi jabatan, dan persepsi publik terhadap transparansi proses politik […]
Revisi UU KPK dan Sinyal Politik di Balik Pernyataan Jokowi Revisi UU KPK kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Presiden Joko Widodo dinilai sarat pesan politik. Respons Jokowi terhadap isu revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memunculkan tafsir baru di kalangan pengamat. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks dinamika politik yang masih sensitif terhadap isu pemberantasan korupsi. […]
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya potensi kerentanan terhadap kriminalisasi. Dalam laporan Tirto.id disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi berpotensi digunakan secara elastis dan membuka ruang tafsir yang luas. Pernyataan ini bukan sekadar […]
Isu Antartika Prabowo dan Narasi Kejar Koruptor yang Berbalik Arah Isu Antartika Prabowo kembali mencuat setelah pernyataan lama Presiden Prabowo Subianto tentang memburu koruptor sampai ke Antartika viral lagi di ruang publik. Ucapan tersebut sebelumnya disampaikan sebagai simbol komitmen keras terhadap pemberantasan korupsi. Namun kini, pernyataan itu justru dipakai sebagai bahan kritik dan sindiran politik […]
UU MD3 Digugat ke MK dan Kontroversi PAW Anggota DPR UU MD3 digugat ke MK setelah muncul kritik bahwa partai politik dinilai terlalu leluasa melakukan pergantian antar waktu atau PAW terhadap anggota DPR. Gugatan ini bukan sekadar uji norma teknis, melainkan menyentuh relasi mendasar antara wakil rakyat dan partai yang mengusungnya. Dalam konstruksi sistem politik […]
Putusan MK Kolegium Pendidikan Kesehatan dan Pergeseran Otoritas Regulasi Putusan MK kolegium pendidikan kesehatan menjadi titik balik dalam perdebatan panjang soal kewenangan, legitimasi, dan kepastian hukum dalam sistem pendidikan tenaga kesehatan. Sejumlah asosiasi pendidikan kesehatan menyatakan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sekaligus mendesak revisi aturan yang dianggap masih menyisakan ketidakjelasan peran kolegium. Secara formal, […]
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi, ketika pemohon menilai bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berpotensi melanggar hak konstitusional. Isu ini bukan sekadar sengketa internal partai, melainkan menyentuh prinsip representasi rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Dalam sistem kepartaian […]
Diskusi Publik KUHP dan KUHAP dan Upaya Menyatukan Tafsir Penegakan Hukum Diskusi publik KUHP dan KUHAP digelar untuk menyatukan perspektif antara aparat penegak hukum dan advokat dalam menghadapi perubahan regulasi pidana nasional. Agenda ini bukan sekadar forum akademik, melainkan bagian dari fase transisi besar dalam sistem hukum Indonesia setelah pengesahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana […]
