Uji materiil UU TNI resmi bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tinggal diam. Melalui keterangan resminya, DPR menyampaikan pembelaan terhadap Undang-Undang TNI yang kini diuji konstitusionalitasnya. Secara normatif, pernyataan itu tampak sebagai respons prosedural. Namun dibaca lebih dalam, ini adalah sinyal politik bahwa relasi sipil-militer kembali menjadi arena tarik-menarik kewenangan […]
Kerugian negara kasus tata kelola minyak kembali menjadi pusat perdebatan hukum setelah tim advokat dalam perkara ini secara terbuka mempertanyakan validitas perhitungan kerugian negara yang digunakan penuntut. Pernyataan ini bukan sekadar bantahan teknis di ruang sidang, melainkan sinyal perlawanan terhadap cara negara mendefinisikan “kerugian” dalam kasus besar sektor energi sektor yang sejak lama menjadi medan […]
Peran JPN Kajati Jatim kembali masuk ke sorotan setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., memimpin ekspose enam permohonan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) yang berlangsung secara virtual di Surabaya. Aktivitas yang tampak teknis ini sejatinya adalah manuver kekuasaan hukum yang mampu mengarahkan arah kebijakan publik melalui instrumen yuridis yang dibangun di […]
Revisi UU Anti Monopoli kembali menguat di DPR setelah anggota Komisi VI, Gde Sumarjaya Linggih, secara terbuka mengusulkan perubahan mendasar dalam skema sanksi hukum terhadap pelaku monopoli industri besar. Usulan ini dipandang lebih dari sekadar teknis hukum ia adalah manuver politik yang bisa menggeser keseimbangan kekuasaan antara negara dan korporasi besar di era persaingan usaha […]
