Parpol Non Parlemen dan Manuver Awal Revisi RUU Pemilu Parpol Non Parlemen resmi dilibatkan Komisi II DPR dalam pembahasan RUU Pemilu. Secara normatif, langkah ini terlihat inklusif dan demokratis. Namun dalam politik elektoral, setiap ruang partisipasi selalu memiliki dimensi kalkulasi kekuasaan. RUU Pemilu bukan sekadar regulasi teknis. Ia adalah desain arena kompetisi 2029. Ketika Komisi […]
DIM RUU Pemilu dan Penataan Ulang Arena Kompetisi DIM RUU Pemilu resmi mulai disusun oleh Komisi II DPR dengan target penyelesaian pada 2026. Secara administratif, ini adalah tahapan wajar dalam proses legislasi. Namun dalam politik elektoral, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah bukan sekadar teknis redaksional. Ia adalah fase paling strategis dalam menentukan arah final sebuah undang […]
Ambang Batas Parlemen dan Tarik Ulur Tafsir Putusan MK Ambang Batas Parlemen kembali menjadi arena perdebatan setelah Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA menyatakan usulan kenaikan ambang batas tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara formal, ini terlihat sebagai perbedaan tafsir hukum. Namun dalam politik elektoral, ambang batas bukan sekadar angka. Ia adalah gerbang kekuasaan. […]
Safari Ramadan NasDem dan Konsolidasi Sunyi di Jawa Tengah Safari Ramadan NasDem kembali digelar di Jawa Tengah dengan agenda pembagian sembako sekaligus pembahasan peta politik daerah. Di permukaan, kegiatan ini tampak sebagai aktivitas sosial rutin selama bulan suci. Namun dalam politik, momentum keagamaan sering menjadi ruang konsolidasi yang jauh lebih strategis. Jawa Tengah bukan wilayah […]
Revisi UU Pemilu dan Momentum Konsolidasi Politik Revisi UU Pemilu kembali masuk radar politik setelah DPR menargetkan pembahasan dimulai pada Juli dan menyatakan akan melibatkan seluruh partai politik. Pernyataan ini terlihat prosedural, namun dalam politik, revisi aturan pemilu selalu memiliki makna strategis yang jauh lebih besar dari sekadar agenda legislasi. Revisi UU Pemilu bukan hanya […]
RUU Pemilu dan Ruang Baru bagi Partai Non Parlemen RUU Pemilu kembali masuk agenda pembahasan pada Juli dan DPR menyatakan akan menampung masukan dari partai non parlemen. Pernyataan ini terdengar inklusif, tetapi dalam politik, setiap pembahasan regulasi pemilu selalu menyimpan kalkulasi kekuasaan. RUU Pemilu bukan sekadar aturan teknis tentang tata cara pemungutan suara. Ia adalah […]
Rumah Rakyat Golkar dan Konsolidasi Basis Menuju Agenda Politik Rumah Rakyat Golkar menjadi gagasan yang didorong Sekretaris Jenderal Partai Golkar agar kantor DPD di seluruh Indonesia dimanfaatkan sebagai ruang publik yang lebih terbuka bagi masyarakat. Usulan ini terdengar administratif, namun dalam politik, setiap langkah organisasi selalu memiliki dimensi strategis. Kantor partai selama ini identik dengan […]
Ambang Batas Parlemen 0 dan Perhitungan Ulang Peta Kekuasaan Ambang Batas Parlemen 0 menjadi wacana baru setelah Partai Amanat Nasional atau PAN mengusulkan agar parliamentary threshold dihapus menjadi nol persen. Usulan ini langsung memantik perdebatan karena menyentuh fondasi sistem kepartaian dan desain demokrasi elektoral Indonesia. Ambang batas parlemen selama ini berfungsi sebagai filter bagi partai […]
Tarif AS dan Desakan Keterlibatan DPR dalam Kesepakatan Dagang Tarif AS kembali menjadi perdebatan setelah muncul pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto seharusnya melibatkan DPR sebelum meneken kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat. Isu ini tidak hanya menyentuh kebijakan perdagangan, tetapi juga soal tata kelola konstitusional dalam hubungan internasional. Kesepakatan tarif bukan sekadar dokumen ekonomi. Ia memiliki […]
Bursa Ketum PBNU dan Pertarungan Arah Politik Nahdlatul Ulama Bursa Ketum PBNU kembali menjadi perbincangan setelah muncul sejumlah nama dalam survei yang beredar, mulai dari Gus Yahya hingga Cak Imin. Dinamika ini bukan sekadar soal pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan refleksi dari konfigurasi kekuatan politik yang lebih luas. Nahdlatul Ulama bukan hanya organisasi keagamaan terbesar di […]
