NasDem Beri Catatan Kritis ke KPK agar Kepercayaan Publik Tak Menurun
Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyampaikan sorotan penting kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat kerja bersama pimpinan lembaga antikorupsi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KPK harus dijaga sebagai syarat utama agar upaya pemberantasan korupsi tetap efektif dan didukung publik luas.
Kenapa Ini Penting dalam Penegakan Korupsi & Persepsi Publik
Pernyataan NasDem ini muncul di tengah wacana publik soal strategi penanganan kasus korupsi di Indonesia termasuk kritik bahwa KPK terkadang fokus pada kasus ecek-ecek dengan nilai barang bukti relatif kecil, sementara kasus besar yang berdampak luas belum tersentuh secara optimal. Sorotan NasDem menempatkan isu ini bukan hanya pada aspek hukum, tetapi juga legitimasi institusional KPK di mata masyarakat.
Siapa Aktor & Kepentingannya
Rudianto Lallo — Legislator NasDem & Komisi III DPR RI
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi hukum dan pemberantasan korupsi, Rudianto menggarisbawahi bahwa penanganan kasus korupsi harus mempertahankan kepercayaan publik. Ia menyebut bahwa jika kepercayaan masyarakat menurun, berarti ada hal yang perlu dikoreksi, seperti kesan penegakan hukum yang pilih-pilih, diskriminatif, atau terkesan melindungi pihak tertentu.
KPK — Lembaga Antikorupsi yang Jadi Sorotan
Peringatan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejak tahun 2002 menjadi tumpuan harapan publik dalam pemberantasan korupsi. Rudianto menilai meskipun korupsi secara struktural belum tertuntaskan, KPK perlu terus memperkuat komunikasi publik, transparansi proses, dan menempatkan fokus pada kasus korupsi besar yang punya dampak signifikan terhadap negara.
Presiden Prabowo & Tunjuk Arah Pemberantasan Korupsi
Rudianto juga mengutip sikap Presiden Prabowo Subianto bahwa korupsi merupakan “musuh negara”, menguatkan pesan bahwa pemberantasan korupsi menjadi isu strategis nasional. Pernyataan ini memberi konteks bahwa kritik bukan hanya dari internal legislatif, tetapi juga terkait wacana politik lebih luas soal penegakan hukum di Indonesia.
Persepsi Publik terhadap KPK & Kasus Korupsi
Sorotan NasDem datang di saat persepsi publik terhadap kinerja KPK tetap menjadi isu perdebatan. Sebelumnya, pimpinan KPK menyampaikan bahwa korupsi masih terus terjadi meskipun pejabat telah memiliki berbagai fasilitas negara, menandakan tantangan pemberantasan kasus korupsi tidak hanya pada penindakan tetapi juga pada pencegahan dan budaya integritas.
Selain itu, kritik dari berbagai kelompok masyarakat termasuk lembaga pemantau seperti Formappi menilai KPK terkadang tidak segera menahan tersangka di lembaga legislatif karena faktor politik atau anggaran, yang menjadi bagian dari dinamika persepsi publik tentang independensi lembaga pemberantasan korupsi.
Isu Kepercayaan Publik & Prioritas Penanganan Kasus
- Kepercayaan Publik sebagai Kapital Institusional
KPK masih bergantung pada kepercayaan masyarakat agar operasi dan langkah penegakan hukum dipandang sah dan efektif. Kritik yang menyatakan intensitas OTT pada kasus bernilai kecil bisa melemahkan sentimen publik terhadap KPK apabila tidak diimbangi penanganan kasus besar yang berdampak nasional. - Transparansi & Komunikasi Publik
NasDem menekankan perlunya KPK memperkuat komunikasi publik dan menjelaskan alasan serta konteks pemilihan kasus yang ditindak untuk meredam persepsi negatif, sekaligus menjaga legitimasi. Ini sejalan dengan upaya organisasi lain yang menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dalam penanganan perkara. - Keseimbangan Kasus Besar & Kasus Kecil
Kritik soal fokus penanganan kasus “kecil” bukan berarti kasus tersebut tidak penting, tetapi menimbulkan persepsi bahwa KPK perlu menyeimbangkan antara menyasar praktik korupsi yang berdampak lokal dan yang berdampak sistemik atau nasional terutama dalam pandangan masyarakat yang berharap perubahan nyata.
NasDem Dorong KPK Tetap Profesional dan Relevan
NasDem melalui Rudianto Lallo memberi pesan jelas kepada KPK: lembaga antikorupsi harus terus menjaga integritas, memperkuat kepercayaan publik, serta menempatkan prioritas pada kasus yang benar-benar berdampak besar dan sistemik. Pengingat ini sekaligus mencerminkan dinamika hubungan antara legislatif dan lembaga penegak hukum di Indonesia, di mana kontrol sosial dan dukungan publik menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi ke depan.
