Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikenal sebagai partai politik yang akar ideologisnya sangat erat dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan lahir sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi warga NU untuk punya kendaraan politik formal pasca-Orde Baru. Penyusunan PKB menunjukkan bagaimana struktur politik agama berupaya memaknai kembali peran NU di dalam politik kekuasaan nasional setelah 1998.
Mengapa Ini Penting dalam Konteks Kekuasaan
Sejarah pendirian PKB penting karena partai ini mencerminkan transformasi gerakan sosial basis agraris dan pesantren menjadi kekuatan politik formal dalam sistem demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. PKB bukan sekadar partai agama; ia menunjukkan bagaimana basis tradisional (NU) mengambil peran politik langsung, bahkan sampai menempatkan tokohnya sebagai Presiden RI melalui Abdurrahman Wahid pada 1999. Pola ini menggambarkan ketegangan antara basis sosial-keagamaan dan tuntutan realpolitik untuk berfungsi dalam arena kekuasaan nasional.
Siapa Aktor di Baliknya dan Kepentingannya
• Nahdlatul Ulama (NU) & Tim Pembentuk
– Awal gagasan PKB muncul dari usulan warga NU di berbagai daerah yang merasa bahwa organisasi keagamaan besar itu belum bisa mewadahi aspirasi politik anggotanya melalui jalur formal partai. Pada 3 Juni 1998, PBNU membentuk Tim Lima yang diketuai oleh KH Ma’ruf Amin (bersama KH M. Dawam Anwar, Dr KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja) untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Tim ini kemudian diperkuat dengan Tim Asistensi yang dipimpin oleh Arifin Djunaedi untuk menyusun rancangan awal partai. Pada akhirnya, keputusan untuk membentuk PKB merupakan manuver untuk mentransformasikan dukungan sosial NU menjadi kekuatan politik formal.
• Abdurrahman Wahid (Gus Dur) & Deklarator Lainnya
– Meski awalnya bimbang karena mempertimbangkan hubungan antara agama dan politik, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersedia menjadi salah satu inisiator utama berdirinya PKB, bersama tokoh lain seperti KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, dan KH A. Muchith Muzadi. Kehadiran Gus Dur memberikan legitimasi moral dan strategis bagi PKB, mengaitkan peran NU dalam politik praktis setelah era orde yang membatasi ruang politik keagamaan.
• Tokoh Kepemimpinan Partai
– PKB telah dipimpin oleh tiga Ketua Umum sepanjang sejarahnya:
• Matori Abdul Djalil (1998–2001) sebagai ketua umum pertama,
• Alwi Shihab (2001–2005),
• Abdul Muhaimin Iskandar sejak 2005 hingga kini, memperlihatkan perkembangan fokus politik dan konsolidasi kekuasaan internal di partai.
Dari Deklarasi Menuju Legitimasi Elektoral
PKB secara resmi dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di Jakarta, dengan nama yang dipilih mencerminkan semangat kejuangan, kebangsaan, keterbukaan, dan demokrasi. Nama Kebangkitan Bangsa menandakan ambisi untuk bangkitnya suara tradisionalis Muslim dalam politik Indonesia modern.
Dalam Pemilu 1999, debut PKB mengejutkan: suara tercatat sebesar lebih dari 13,3 juta pemilih (sekitar 12,61 %), menjadikannya salah satu partai teratas. Keberhasilan itu juga membuka jalan bagi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI ke-4, meski kemudian masa jabatannya berakhir lebih cepat akibat dinamika politik 2001.
Namun, tren suara PKB sempat turun pada periode berikutnya, termasuk di Pemilu 2009–2014, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan basis suara tradisional dan modern sekaligus. Pada periode itu perolehan suara merosot hingga kurang dari 5 %, mencerminkan tekanan struktural terhadap partai berbasis massa agama dalam arus demokrasi yang lebih kompetitif.
Prediksi atau Skenario Politik ke Depan
• PKB sebagai Jembatan antara Agama dan Politik
PKB memiliki tantangan struktural: bagaimana tetap relevan sebagai partai dengan basis akar rumput NU di tengah arus demokrasi yang semakin terfragmentasi. Kekuatan tradisional pesantren dan relasi kiai tetap menjadi sumber legitimasi, namun persaingan politik modern menuntut strategi yang lebih pragmatis.
• Konsolidasi Kekuatan di Era Elektoral Kontemporer
Dengan posisi kepemimpinan yang relatif stabil di bawah Muhaimin Iskandar, PKB diprediksi akan terus memainkan peran dalam koalisi politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Ini berarti partai harus menyeimbangkan agenda agama dengan kebutuhan pragmatis dalam berkoalisi menghadapi kontestasi mendatang.
• Relevansi terhadap Pemilih NU & Nasional
Arah politik PKB ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan partai mempertahankan dukungan di basis NU, sekaligus memperluas daya tariknya di kalangan pemilih nasional yang lebih plural dan beragam dalam orientasi politik mereka.
