Ketiga Kalinya Bupati Pesawaran Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi SPAM
Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, kembali dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022 senilai sekitar Rp 8 miliar. Kali ini pemeriksaan berlangsung pada 23 Januari 2026, menandai pemeriksaan ketiga yang dijalani Nanda sejak Desember 2025.
Mengapa Ini Penting di Peta Kekuasaan dan Hukum
Kasus SPAM ini tidak hanya menyoroti dugaan korupsi proyek daerah, tetapi telah berkembang menjadi penyelidikan yang melibatkan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemeriksaan terhadap bupati yang masih aktif menjabat menunjukkan betapa jauh penyidik ingin mengurai aliran dana dan keterkaitan antara aset kandidat pemerintahan dengan hasil dugaan kejahatan publik. Peristiwa ini menjadi refleksi bagaimana aparat penegak hukum menguji batas-batas akuntabilitas pejabat publik di level daerah.
Siapa Aktor & Apa Kepentingannya
Nanda Indira Bastian — Bupati Pesawaran
Secara resmi, Nanda diperiksa bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi untuk pengembangan penyidikan kepada dugaan TPPU/corruption yang menjerat suaminya, mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Pemeriksaan ini berulang (ketiga kalinya sejak Desember 2025) dan bertujuan untuk mengonfrontir keterangan saksi lain serta menelusuri aliran dana hasil dugaan korupsi yang mungkin terkait dengan aset pribadi atau jaringan keuangan Nanda.
Dendi Ramadhona & Rekanan
Dendi telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka utama dalam perkara SPAM Pesawaran yang diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 7 – 8 miliar. Selain itu, penyidik telah menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, termasuk rekanan proyek dan pejabat daerah yang diduga terlibat keputusan tender.
Kejati Lampung (Penyidik Pidsus)
Tim Pidsus Kejati Lampung fokus pada dua aspek: korupsi proyek SPAM dan pengembangan TPPU untuk menelusuri apakah hasil korupsi disamarkan melalui aset atau investasi tertentu. Ini mencakup penyitaan aset bernilai tinggi seperti kendaraan, tanah, rumah, uang tunai, dan barang bermerek mewah total taksiran nilai sekurangnya Rp 45,27 miliar dari hasil penggeledahan beberapa lokasi terkait kasus ini.
Konteks Sejarah/Survei Tren Korupsi Daerah & Penegakan Hukum
Kasus SPAM Pesawaran bukan satu-satunya contoh dugaan korupsi skala daerah yang kini ditangani aparat. Di Lampung sendiri, kasus serupa melibatkan dugaan korupsi proyek DAK air minum memicu penyidik untuk memperluas penyidikan sampai dugaan pencucian uang, menunjukkan tren bahwa kejahatan korupsi daerah seringkali berujung pada isu aset tersangka. Kasus ini menempatkan Kejati Lampung di posisi yang semakin aktif dalam menindak praktik korupsi yang merusak pelayanan publik.
Di Balik Pemeriksaan: Strategi Penegakan Hukum dan Politik Lokal
Pemeriksaan terhadap bupati yang sedang menjabat, di tengah penyidikan suami yang menjadi tersangka, memperlihatkan beberapa hal penting:
- Pendalaman aliran dana hasil dugaan korupsi: Penyidik Kejati Lampung tidak hanya mengejar korupsi struktural tetapi juga menelisik apakah ada upaya pencucian atau penyamaran aset hasil kejahatan. Ini terlihat dari penggeledahan aset bernilai besar yang diduga terkait kasus tersebut.
- Penegakan hukum terhadap pejabat publik: Meski Nanda belum ditetapkan sebagai tersangka, kehadirannya dalam pemeriksaan berulang kali menunjukkan bahwa penyidik berupaya memahami pola hubungan antara keputusan pejabat publik, proyek daerah, dan pengelolaan aset pribadi.
- Dinamika kekuasaan dan akuntabilitas: Di sebuah kabupaten, penyidikan terhadap figur yang memegang kekuasaan eksekutif lokal mencerminkan tekanan terhadap praktik budaya kekebalan hukum pejabat lokal. Hal ini berimplikasi pada persepsi publik soal keadilan dan impartialitas penegakan hukum.
Skenario Penegakan Hukum ke Depan
Dengan pemeriksaan yang diperdalam termasuk isu TPPU dan pengembangan garis penyidikan yang semakin kuat, kasus ini masih terus bergulir. Kejati Lampung berpeluang menggali lebih jauh keterkaitan aset besar dengan aliran dana hasil dugaan praktik korupsi, yang jika terbukti, bisa memperluas ruang penetapan tersangka dan membawa dampak signifikan pada pejabat publik aktif. Ke depan, publik dan pengamat hukum akan menunggu apakah penyidikan ini berujung pada penahanan atau penetapan status hukum baru terhadap Nanda atau pihak-pihak lain dalam kasus SPAM Pesawaran ini sebuah ujian integritas bagi penegakan hukum di daerah.
