Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru
Partai Gerindra melalui Ketua Harian DPP Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah secara langsung mengusulkan nama Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menanggapi spekulasi publik bahwa pencalonan itu merupakan titipan politik yang mengikis independensi bank sentral. Pernyataan itu dilontarkan di Kompleks Parlemen ketika nama Thomas, yang juga mantan kader Gerindra, mencuat ke permukaan dalam proses seleksi pejabat BI.
Mengapa Ini Penting dalam Konteks Kekuasaan
Pernyataan ini penting karena menyentuh nexus antara kekuasaan politik dan independensi lembaga negara, khususnya Bank Indonesia yang selama ini dijaga agar bebas dari pengaruh politik dalam menentukan kebijakan moneter. Isu pencalonan sosok yang dekat dengan Presiden — Thomas Djiwandono, yang dikenal sebagai Wakil Menteri Keuangan sekaligus keponakan Prabowo — memicu kekhawatiran publik dan pasar finansial soal potensi captured central bank (bank sentral yang dikontrol kekuasaan eksekutif). Menegaskan bahwa usulan bukan berasal dari Presiden tetapi dari Gubernur BI adalah upaya meredam tudingan bahwa politik praktis merambah kebijakan moneter. (VOI)
Siapa Aktor di Baliknya dan Kepentingannya
• Sufmi Dasco Ahmad & Partai Gerindra
– Sebagai Juru Bicara Gerindra, Sufmi Dasco mengambil peran strategis untuk meluruskan narasi bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi dalam proses pencalonan Deputi Gubernur BI. Dasco menekankan bahwa Thomas sudah mengundurkan diri dari struktur partai sejak Desember 2025 agar pencalonannya tidak disalahartikan sebagai alat politik partai.
• Thomas Djiwandono
– Wakil Menteri Keuangan dan calon Deputi Gubernur BI dalam bursa seleksi. Munculnya namanya menimbulkan spekulasi kuat akan hubungan politik dan ekonominya, terutama karena statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo. Ketidakberadaannya lagi di kepengurusan partai menjadi poin penting untuk meredam isu bahwa pencalonan adalah perpanjangan kekuasaan parpol di bank sentral.
• Perry Warjiyo – Gubernur Bank Indonesia
– Menurut Dasco dan pernyataan resmi Gerindra, proposal nama calon Deputi Gubernur BI berasal dari BI itu sendiri melalui surat dari Gubernur Perry Warjiyo kepada Presiden. Ini menempatkan BI sebagai aktor pengusul yang mematuhi aturan suksesi internal lembaga, bukan Presiden yang memilih kandidat atas dasar hubungan politik.
• DPR RI
– Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang akan melakukan fit and proper test atas calon Deputi Gubernur BI, memastikan proses seleksi berdasarkan kriteria kompetensi dan kelayakan, bukan preferensi politik tertentu. Ini menjadi jaring pengaman institusional di luar eksekutif.
Independensi BI dan Kontroversi Pencalonan
Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI muncul setelah Juda Agung mengundurkan diri dari posisi Deputi pada Januari 2026, memicu proses pengisian kekosongan jabatan melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan. Nama Thomas menjadi salah satu dari tiga kandidat yang diajukan melalui Surat Presiden kepada DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.
Kekhawatiran terhadap independensi BI bukan tanpa konteks: media internasional dan analis pasar sempat melaporkan bahwa proposal seorang figur yang dekat dengan kekuasaan dapat menimbulkan kekhawatiran investor karena berpotensi mengaburkan batas politik dan kebijakan moneter. Kekhawatiran ini bahkan sempat menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah dan imbal hasil obligasi Indonesia karena kekhawatiran pasar atas independensi kebijakan moneter.
Berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, merespons kritik ini dengan menegaskan bahwa pertukaran posisi yang melibatkan Thomas Djiwandono tidak akan mengurangi independensi BI dan bahwa kebijakan moneter tetap diputuskan melalui kolegial Dewan Gubernur, bukan oleh satu individu.
Prediksi atau Skenario Politik ke Depan
• DPR sebagai Penyelaras Independensi
Proses fit and proper test di DPR akan menjadi medan uji penting di mana Thomas akan dievaluasi secara kompeten untuk posisi Deputi Gubernur BI. Hasilnya dapat menjadi preseden dalam menjaga keseimbangan antara politik dan independensi lembaga teknokratis.
• Narasi Politik vs Ekonomi
Meskipun Gerindra menolak intervensi politik, persepsi publik dan pasar masih cenderung mengevaluasi keputusan tersebut dalam konteks dinamika politik yang lebih luas. Jika DPR mengonfirmasi dan mengesahkan pencalonan, penting bagi eksekutif dan BI untuk menegaskan aturan kolegial dalam pengambilan keputusan moneter agar kepercayaan pasar tidak tergerus.
• Dampak Jangka Panjang terhadap Independensi
Kasus ini kemungkinan akan menjadi bagian dari rekam jejak bagaimana pemerintahan saat ini menangani hubungan lembaga independen dengan kekuasaan politik. Sikap elite politik dan hasil pengujian DPR bisa menjadi rujukan bagi kebijakan moneter dan tata kelola bank sentral di masa depan, terutama di tengah target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
