Akademisi Serukan Reformasi Partai Politik & Penguatan Demokrasi Pancasila dalam Diskursus Pilkada
Jakarta — Prof. Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si., politisi sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (FISIP UNAS), menegaskan bahwa perdebatan tentang mekanisme pilkada baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD sesungguhnya bukan masalah prosedural semata, tetapi berkaitan dengan kondisi partai politik dan kualitas demokrasi itu sendiri. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Nasional bertajuk “Pro Kontra Pilkada oleh DPRD: Mewujudkan Pilkada yang Optimal, Demokratis, dan Berintegritas” di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Kenapa Ini Penting di Peta Kekuasaan & Demokrasi Indonesia
Pendekatan Ganjar Razuni tak hanya menyoroti aspek teknis pilkada, tetapi langsung masuk ke akar persoalan demokrasi Indonesia: fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi dan bagaimana ideologi Pancasila seharusnya mengarah pada praktik politik yang beretika dan berkeadaban. Pernyataan ini muncul ketika wacana pilkada melalui DPRD kembali mengemuka di ruang publik, di tengah kritik terhadap biaya politik yang tinggi dan isu praktik transaksional dalam demokrasi Indonesia kontemporer.
Siapa Aktor & Kepentingannya
Prof. Ganjar Razuni — Akademisi & Pengkritik Demokrasi Praktis
Sebagai akademisi dan politisi, Ganjar Razuni menempatkan partai politik sebagai institusi fundamental demokrasi yang harus berfungsi sehat, melaksanakan kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan yang berbasis nilai, bukan sekadar kepentingan modal atau pragmatisme politik. Ia menilai kegagalan partai dalam menjalankan fungsi tersebut adalah sumber distorsi demokrasi yang lebih besar.
Dalam pidatonya, Ganjar mengritik praktik demokrasi yang kini sering menjauh dari nilai moral dan etika kepemimpinan, terutama karena biaya politik yang mendorong praktik transaksional dan oligarkis. Ia mencontohkan bahwa calon kepala daerah di beberapa daerah dapat mengeluarkan biaya politik puluhan miliar rupiah, yang menurutnya mencerminkan “distorsi serius” dari semangat demokrasi yang adil.
Partai Politik & Sistem Kepartaian
Ganjar memandang bahwa persoalan pilkada harus dipahami dalam konteks reformasi partai politik secara struktural dan nilai. Ia menilai bahwa partai politik saat ini rentan dikuasai oleh pemilik modal sehingga meminggirkan nilai ideologi, moral, dan integritas dari proses politik itu sendiri.
Praktik ini tak hanya menjadi masalah partai tertentu, tetapi menjadi tantangan bagi sistem demokrasi Indonesia yang makin terfragmentasi dari cita-cita Pancasila demokrasi yang memadukan musyawarah, ketaatan moral, dan partisipasi yang merata.
Generasi Muda & Akademisi
Dalam sesi seminar, Ganjar juga menyerukan peran generasi muda dan akademisi untuk kembali menggali pemikiran para pendiri bangsa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi, termasuk di arena pilkada. Ia menekankan bahwa demokrasi Pancasila bukan sekadar tata cara pemilu, tetapi tentang integritas, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan politik.
Demokrasi Pancasila Menghadapi Tantangan Modern
Pemikiran Ganjar Razuni ini berakar pada kritik yang lebih luas terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia yang sejak era reformasi cenderung mengadopsi model demokrasi liberal yang justru mengakomodasi dominasi modal dan oligarki politik. Dalam sejumlah tulisan dan pemikirannya sebelumnya, Ganjar menilai demokrasi modern Indonesia sering kehilangan “ruh” demokrasi Pancasila sebuah model demokrasi yang menekankan musyawarah untuk mufakat, solidaritas sosial, keadilan, dan tanggung jawab moral.
Ia berpendapat bahwa perubahan konstitusi pascareformasi dan arah legislasi yang mengatur pemilu dan partai politik telah mendorong praktik demokrasi yang lebih individualistik dan transaksional, bertentangan dengan cita-cita demokrasi Pancasila sebagaimana dipahami oleh para pendiri bangsa.
Di Balik Pernyataan Resmi: Reformasi Partai & Demokrasi yang Sejati
Pernyataan Ganjar Razuni menunjukkan dua hal penting yang patut dibaca sebagai “bermainan narasi” di balik diskusi pilkada:
- Reformasi partai politik sebagai inti demokrasi: Ganjar menggeser fokus publik dari sekadar pilihan mekanisme pilkada ke persoalan fundamental: bagaimana partai sebagai institusi menyiapkan pemimpin dan merepresentasikan aspirasi rakyat, bukan sekadar menjadi kendaraan pragmatis.
- Pancasila sebagai landasan etis demokrasi: Menurutnya, demokrasi Indonesia harus berhenti meniru model liberal secara tekstual, dan kembali menjadi demokrasi berakar Pancasila yang memperkuat musyawarah, keterwakilan, dan nilai kolektif.
Dalam konteks wacana pilkada yang kini kembali menjadi perdebatan politik nasional termasuk gagasan pilkada melalui DPRD yang sempat mengemuka pernyataan Ganjar membuka pintu diskusi yang lebih luas: bukan sekadar mekanisme, tetapi substansi kualitas demokrasi Indonesia.
Menuju Demokrasi Pancasila yang Lebih Kokoh?
Pernyataan Ganjar Razuni bukan sekadar komentar akademis; ia memetakan ulang peta diskursus pilkada yang sering terjebak pada debat prosedural. Untuk Ganjar, inti persoalan demokrasi Indonesia adalah eksistensi partai politik yang sehat dan praktik demokrasi yang berakar pada nilai Pancasila demokrasi yang bukan hanya soal proses pemilu, tetapi soal etika politik, moral kepemimpinan, dan pemerintahan yang berakhlak.
Jika reformasi partai politik dan penguatan nilai demokrasi Pancasila berhasil dijadikan pilar kebijakan, bukan tidak mungkin arah praktik pilkada dan politik Indonesia akan berubah dari transaksi pragmatis menuju demokrasi yang lebih substantif dan bermartabat.
