Sidang Kasus Chromebook Tampilkan Bukti Kode Transaksi Internal
Jakarta — Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang menyeret eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai terdakwa, jaksa penuntut umum berhasil mengungkap sosok “kode-kode internal” yang dipakai oleh pihak terkait sepanjang proses pengadaan. Fakta ini terungkap saat jaksa mengajukan pertanyaan kepada saksi Indra Nugraha, Sales Manager PT Bhinneka Mentari Dimensi, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin (26/1/2026).
Kenapa Ini Penting dalam Konteks Pengungkapan Korupsi & Proses Pengadaan
Penggunaan “kode internal” dalam percakapan dan komunikasi kerja sering kali menjadi bagian dari upaya mengaburkan alur pengadaan publik terutama ketika melibatkan anggaran besar dan interaksi intens antara pejabat, vendor, dan konsultan. Fakta mengenai kode tersebut memberikan gambaran tentang struktur komunikasi yang tidak umum dalam proses pengadaan resmi pemerintah, yang menjadi bukti tambahan bagi jaksa untuk menilai keterlibatan aktor tertentu serta pola koordinasi yang mungkin berimplikasi pada praktik tidak sehat atau manipulatif di balik transaksi.
Siapa Aktor & Apa Kepentingannya
Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Jaksa mengonfrontasi saksi mengenai berbagai istilah kode yang muncul dalam bukti percakapan digital yang disita oleh penyidik. Ini adalah bagian dari strategi jaksa untuk membuka praktik komunikasi internal selama pengadaan, yang dapat menjadi dasar untuk membuktikan unsur kesengajaan atau kolusi dalam proses tersebut.
Indra Nugraha – Saksi dari PT Bhinneka Mentari Dimensi
Indra mengakui bahwa sejumlah kode memang digunakan oleh grup internal yang terlibat dalam komunikasi terkait pengadaan Chromebook. Ia menjelaskan bahwa istilah “Senayan” merupakan kode yang dipakai untuk menyebut Kemendikbudristek, sedangkan “Merah” dan “Biru” merujuk masing-masing Direktorat SD dan Direktorat SMP. Keterangan ini menunjukkan bahwa pelaku di lapangan memakai istilah tersendiri untuk merujuk pada pihak dan entitas dalam proses internal tersebut.
Bukti Tambahan di Sidang Tipikor
Kasus ini sudah memasuki tahap pembuktian di persidangan Tipikor Jakarta Pusat, yang juga mengungkap dampak pengadaan Chromebook di tingkat sekolah. JPU sebelumnya menunjukkan bukti bahwa sebagian besar perangkat dianggap tidak terpakai efektif setelah digunakan untuk Asesmen Nasional dan kemudian mangkrak, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan kebijakan pengadaan pusat.
Selain itu, saksi lain dalam persidangan juga pernah mengakui menerima uang sejumlah USD 7.000 sebagai “tanda terima kasih” dari pihak vendor selama pengadaan, yang semakin membuka indikasi alur penerimaan manfaat tidak semestinya dalam proyek tersebut.
Indikator Kompleksitas & Potensi Kolusi
Pengungkapan kode semacam “Senayan,” “Merah,” dan “Biru” dalam persidangan bukan sekadar trivia teknis, tetapi memiliki beberapa implikasi penting dalam pembuktian kasus:
- Struktur Komunikasi Internal yang Tersembunyi:
Istilah kode yang dipahami hanya oleh anggota grup menunjukan adanya komunikasi tertutup dan istilah yang disengaja dipakai dalam konteks profesional tertentu, yang bisa memudahkan pola koordinasi tanpa harus mengungkap secara eksplisit identitas atau peran dalam dokumen publik. - Kolusi dan Koordinasi Internal:
Bila istilah-istilah ini dipakai dalam percakapan yang juga dibuktikan berkaitan dengan keputusan pengadaan, jaksa dapat memetakan alur kolusi atau koordinasi terselubung antara pejabat, vendor, dan konsultan yang berpotensi menciderai prinsip transparansi pengadaan publik. - Penyamaan Narasi Saksi:
Fakta bahwa saksi lain di persidangan juga menunjukkan pola pengakuan yang mirip (misal pada pertanyaan lain seputar bukti percakapan) memberikan gambaran bahwa jaksa sedang menyiapkan bingkai naratif bukti yang koheren dari beberapa sumber.
Sidang Tipikor dan Perkembangan Temuan Bukti
Pengungkapan penggunaan kode internal dalam sidang kasus Chromebook merupakan bagian dari upaya jaksa memperkuat pembuktian di depan hakim, memperlihatkan bagaimana bukti digital dan komunikasi profesional dipakai untuk memahami mekanisme tersembunyi di balik proses pengadaan yang rawan disalahgunakan. Ke depan, detail-detail semacam ini akan menjadi poin penting dalam menguji apakah tindakan yang didakwa merupakan bentuk korupsi terencana atau kesalahan administrasi semata, serta menentukan arah putusan hakim Tipikor terhadap terdakwa termasuk mantan Mendikbudristek dan pihak lain yang terlibat.
