RUU Perampasan Aset dan Kalkulasi Politik Pemberantasan Korupsi RUU Perampasan Aset kembali masuk meja pembahasan setelah DPR disebut telah mulai menyusun naskah regulasinya. Secara normatif, ini adalah langkah maju dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun dalam politik, setiap regulasi yang menyentuh harta dan kekuasaan selalu memiliki dimensi lebih luas dari sekadar teks hukum. RUU Perampasan Aset […]
Revisi UU Pemilu dan Momentum Konsolidasi Politik Revisi UU Pemilu kembali masuk radar politik setelah DPR menargetkan pembahasan dimulai pada Juli dan menyatakan akan melibatkan seluruh partai politik. Pernyataan ini terlihat prosedural, namun dalam politik, revisi aturan pemilu selalu memiliki makna strategis yang jauh lebih besar dari sekadar agenda legislasi. Revisi UU Pemilu bukan hanya […]
RUU Pemilu dan Ruang Baru bagi Partai Non Parlemen RUU Pemilu kembali masuk agenda pembahasan pada Juli dan DPR menyatakan akan menampung masukan dari partai non parlemen. Pernyataan ini terdengar inklusif, tetapi dalam politik, setiap pembahasan regulasi pemilu selalu menyimpan kalkulasi kekuasaan. RUU Pemilu bukan sekadar aturan teknis tentang tata cara pemungutan suara. Ia adalah […]
Tarif AS dan Desakan Keterlibatan DPR dalam Kesepakatan Dagang Tarif AS kembali menjadi perdebatan setelah muncul pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto seharusnya melibatkan DPR sebelum meneken kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat. Isu ini tidak hanya menyentuh kebijakan perdagangan, tetapi juga soal tata kelola konstitusional dalam hubungan internasional. Kesepakatan tarif bukan sekadar dokumen ekonomi. Ia memiliki […]
Penetapan Ahmad Sahroni dan Tegasan MKD Soal Prosedur Penetapan Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam proses penetapan kembali Ahmad Sahroni. Isu ini bukan sekadar persoalan administratif internal DPR. Ia menyentuh relasi antara etika kelembagaan, legitimasi jabatan, dan persepsi publik terhadap transparansi proses politik […]
Parliamentary Threshold dan Kalkulasi Ulang Peta Kekuasaan Parliamentary Threshold kembali menjadi perdebatan setelah sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen. wacana ini tidak hanya menyentuh angka ideal, tetapi juga mencerminkan tarik ulur kepentingan elite menjelang kontestasi berikutnya. Parliamentary Threshold adalah ambang batas minimal suara nasional yang harus diperoleh partai politik agar bisa mendapatkan kursi […]
UU Telekomunikasi Sah Konstitusional dan Pertaruhan Regulasi Digital di MK UU telekomunikasi sah konstitusional ditegaskan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi saat menghadapi permohonan uji materiil terhadap undang undang tersebut. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa pembentukan dan substansi UU Telekomunikasi telah sesuai dengan prinsip konstitusi, baik dari sisi prosedural maupun materi muatan. Pernyataan ini bukan sekadar […]
RUU Pilkada dan Desain Ulang Kontestasi Kekuasaan Daerah RUU Pilkada menjadi agenda prioritas DPR setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak langsung terhadap norma pemilihan kepala daerah. Target penyelesaian sebelum 2027 bukan sekadar respons prosedural, melainkan langkah strategis untuk memastikan desain kontestasi daerah terkunci lebih awal sebelum memasuki fase politik yang lebih panas. Dalam politik […]
Polisi di jabatan sipil kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik keras atas sikap DPR dan Polri yang dinilai saling melindungi agar aparat kepolisian tetap bisa menduduki posisi strategis di luar fungsi kepolisian. Isu ini mencuat bukan karena pelanggaran baru, melainkan karena pola lama yang terus dipertahankan di tengah tuntutan reformasi sektor keamanan. Merujuk laporan NU […]
Uji materiil UU TNI resmi bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tinggal diam. Melalui keterangan resminya, DPR menyampaikan pembelaan terhadap Undang-Undang TNI yang kini diuji konstitusionalitasnya. Secara normatif, pernyataan itu tampak sebagai respons prosedural. Namun dibaca lebih dalam, ini adalah sinyal politik bahwa relasi sipil-militer kembali menjadi arena tarik-menarik kewenangan […]
