Gugatan UU Pemilu dan Pertarungan Moralitas Politik Gugatan UU Pemilu dan Pilkada kembali diajukan dengan dalil bahwa pencalonan dari mantan terpidana dinilai inkonstitusional. Permohonan ini menyasar norma yang selama ini memungkinkan mantan terpidana, termasuk dalam kasus tertentu, tetap dapat mencalonkan diri setelah memenuhi syarat hukum. Secara hukum, ini adalah perdebatan konstitusional. Namun secara politik, gugatan […]
Ambang Batas Parlemen dan Tarik Ulur Tafsir Putusan MK Ambang Batas Parlemen kembali menjadi arena perdebatan setelah Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA menyatakan usulan kenaikan ambang batas tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara formal, ini terlihat sebagai perbedaan tafsir hukum. Namun dalam politik elektoral, ambang batas bukan sekadar angka. Ia adalah gerbang kekuasaan. […]
Gugatan APBN 2026 dan Kontroversi Dana MBG di Pos Pendidikan Gugatan APBN 2026 diajukan sejumlah guru honorer ke Mahkamah Konstitusi dengan sorotan utama terhadap alokasi Rp 223 triliun dana Makan Bergizi Gratis yang dimasukkan ke dalam pos pendidikan. Isu ini diberitakan MSN Indonesia dan langsung memantik perdebatan mengenai desain anggaran serta prioritas kebijakan fiskal negara. […]
UU MD3 Digugat ke MK dan Kontroversi PAW Anggota DPR UU MD3 digugat ke MK setelah muncul kritik bahwa partai politik dinilai terlalu leluasa melakukan pergantian antar waktu atau PAW terhadap anggota DPR. Gugatan ini bukan sekadar uji norma teknis, melainkan menyentuh relasi mendasar antara wakil rakyat dan partai yang mengusungnya. Dalam konstruksi sistem politik […]
Putusan MK Kolegium Pendidikan Kesehatan dan Pergeseran Otoritas Regulasi Putusan MK kolegium pendidikan kesehatan menjadi titik balik dalam perdebatan panjang soal kewenangan, legitimasi, dan kepastian hukum dalam sistem pendidikan tenaga kesehatan. Sejumlah asosiasi pendidikan kesehatan menyatakan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sekaligus mendesak revisi aturan yang dianggap masih menyisakan ketidakjelasan peran kolegium. Secara formal, […]
MKMK Periksa Adies Kadir dan Tarik Ulur Otoritas Etik Konstitusi MKMK periksa Adies Kadir meski sebelumnya DPR menyatakan keberatan terhadap proses tersebut. Pemeriksaan dilakukan tidak lama setelah Adies Kadir resmi menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dan langsung dilaporkan sehari setelah pelantikannya. Situasi ini membuka babak baru dalam dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan mekanisme pengawasan […]
Kerugian Konstitusional Akibat Recall DPR dan Batas Kekuasaan Partai Politik Kerugian konstitusional akibat recall DPR kembali dipertegas dalam sidang Mahkamah Konstitusi, ketika pemohon menilai bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berpotensi melanggar hak konstitusional. Isu ini bukan sekadar sengketa internal partai, melainkan menyentuh prinsip representasi rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Dalam sistem kepartaian […]
UU Telekomunikasi Sah Konstitusional dan Pertaruhan Regulasi Digital di MK UU telekomunikasi sah konstitusional ditegaskan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi saat menghadapi permohonan uji materiil terhadap undang undang tersebut. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa pembentukan dan substansi UU Telekomunikasi telah sesuai dengan prinsip konstitusi, baik dari sisi prosedural maupun materi muatan. Pernyataan ini bukan sekadar […]
Uji UU ASN Batasi Polisi TNI dan Perdebatan Sipil Militer di Ruang Birokrasi Uji UU ASN batasi polisi TNI rangkap jabatan sipil kembali menjadi perdebatan hangat setelah Syamsul dan kawan kawan melayangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya mereka berhasil menggugat sebagian norma dalam Undang Undang Polri. Kini fokus bergeser pada Undang […]
MK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir dan Tarik Ulur Kewenangan Konstitusi MK tak berwenang batalkan pengangkatan Adies Kadir, demikian ditegaskan Komisi III DPR dalam merespons polemik yang berkembang terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini bukan sekadar klarifikasi prosedural, tetapi mencerminkan tarik ulur tafsir kewenangan antar lembaga negara. Di tengah sorotan publik terhadap proses pengangkatan […]
