Pemohon Uji UU Peradilan Militer dan Hak Ingkar dalam Sidang MK Pemohon uji UU peradilan militer mengajukan hak ingkar terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangan pengujian undang undang tersebut. Langkah ini memicu perhatian publik karena menyentuh prinsip imparsialitas lembaga konstitusi. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, hak ingkar adalah mekanisme yang memungkinkan […]
MK Indonesia MA Korea Pererat Hubungan Lembaga di Tengah Dinamika Konstitusi Global MK Indonesia MA Korea pererat hubungan lembaga dalam sebuah agenda resmi yang menandai penguatan kerja sama antar institusi peradilan di dua negara. Secara formal, pertemuan ini berada dalam kerangka pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi. Namun dalam konteks yang lebih luas, langkah tersebut mencerminkan […]
RUU Pilkada dan Desain Ulang Kontestasi Kekuasaan Daerah RUU Pilkada menjadi agenda prioritas DPR setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak langsung terhadap norma pemilihan kepala daerah. Target penyelesaian sebelum 2027 bukan sekadar respons prosedural, melainkan langkah strategis untuk memastikan desain kontestasi daerah terkunci lebih awal sebelum memasuki fase politik yang lebih panas. Dalam politik […]
Putusan MK perkuat kedudukan konsil dan kolegium dalam sistem tata kelola profesi kesehatan nasional. Keputusan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap distribusi kewenangan antara negara dan organisasi profesi. Ketika Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi konsil dan kolegium, yang diuji bukan hanya norma hukum, melainkan keseimbangan kekuasaan dalam mengatur standar profesi kesehatan. Mengapa […]
Warga asing marah politik HAM mencuat setelah sekelompok warga negara asing mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan keterlibatan mereka dalam urusan politik dan isu hak asasi manusia di Indonesia. Reaksi keras ini tidak hanya memperlihatkan ketidakpuasan individu, tetapi juga membuka perdebatan sensitif tentang batas hak warga asing dalam negara berdaulat. Ketika isu HAM dibawa […]
Uji UU KUHAP kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi setelah pemohon melakukan perbaikan permohonan yang menyoroti kedudukan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana. Perbaikan ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan penegasan ulang atas kritik struktural terhadap desain KUHAP yang dinilai belum memberi peran proporsional bagi pembimbing kemasyarakatan. Ketika isu ini dibawa ke forum konstitusional, perdebatan bergeser […]
Gugatan UU haji dan umrah yang diajukan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi menandai babak baru konflik kepentingan dalam tata kelola ibadah. Fokus gugatan ini diarahkan pada pengaturan umrah mandiri yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian bagi penyelenggara resmi. Ketika isu ibadah dibawa ke ruang judicial review, persoalan ini tidak […]
DPR bantah pelanggaran pemilihan hakim MK menjadi sikap resmi yang disampaikan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menanggapi tudingan pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai konstitusi dan undang undang yang berlaku, serta dilaksanakan secara terbuka. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan sejumlah […]
mantan hakim MK sebut putusan 90 buka peluang Gibran wapres menjadi pernyataan kontroversial yang memantik debat di kalangan masyarakat dan elite hukum setelah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengakui bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi titik awal terbukanya peluang bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Pernyataan ini dilontarkan Arief menjelang masa […]
hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA menjadi seruan tajam yang disampaikan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam siaran pers yang dirilis pada 6 Februari […]
