Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya potensi kerentanan terhadap kriminalisasi. Dalam laporan Tirto.id disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi berpotensi digunakan secara elastis dan membuka ruang tafsir yang luas. Pernyataan ini bukan sekadar […]
Praperadilan Kakanwil BPN Bali resmi ditolak oleh pengadilan, sekaligus menegaskan bahwa status tersangka yang disematkan kepada pejabat pertanahan tersebut tetap sah secara hukum. Putusan ini bukan sekadar keputusan prosedural, melainkan sinyal tegas dari peradilan terhadap upaya hukum yang kerap digunakan untuk menggugurkan status tersangka. Dalam konteks hukum dan politik, penolakan ini memperlihatkan batas yang semakin […]
Respons negara suap negara mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa praktik suap dalam perkara hakim Pengadilan Negeri Depok merupakan kejahatan yang merusak fondasi negara. Pernyataan ini bukan sekadar klarifikasi hukum, melainkan penegasan posisi negara atas korupsi di tubuh peradilan. Ketika suap dikonstruksikan sebagai serangan terhadap negara, isu ini bergerak dari kasus individual menjadi persoalan […]
Pernyataan Prabowo kebocoran BUMN yang disampaikan di ruang publik langsung direspons oleh Kejaksaan Agung dengan sinyal kesiapan memanggil eks pimpinan badan usaha milik negara. Rangkaian ini menunjukkan bahwa isu kebocoran tidak diperlakukan sebagai keluhan administratif semata, tetapi sebagai pintu masuk penegakan hukum. Ketika pernyataan kepala negara diikuti oleh langkah institusional aparat penegak hukum, relasi kekuasaan […]
prabowo ancam mantan bos BUMN siap siap dipanggil kejaksaan menjadi sinyal keras dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait komitmen penegakan hukum di sektor badan usaha milik negara. Peringatan tersebut ditujukan kepada para mantan pimpinan BUMN agar siap menghadapi proses hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan aset dan keuangan negara. Pernyataan Prabowo tidak berhenti […]
Pemerintah Tidak Langsung Hentikan Semua Operasi, Buka Opsi Ambil Alih Perusahaan Pelanggar Hutan Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia membuka opsi untuk mengambil alih operasional 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Sumatra, setelah pencabutan izin dilakukan tetapi tanpa menghentikan aktivitas ekonomi secara otomatis. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris […]
Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun, Maidi, terhadap pelaku usaha yang sedang mengurus perizinan di Kota Madiun. Dugaan itu muncul dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tanggal 19 Januari 2026, dan diekspos KPK ke publik beberapa hari kemudian sebagai bagian dari penyidikan […]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti uang tunai senilai total Rp 2,6 miliar dalam kasus dugaan pemerasan jabatan perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), serta tiga kepala desa (Kades). Uang itu dikumpulkan dalam sejumlah karung dan kantong plastik hitam di sela operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026, lalu disita sebagai […]
OTT & Penetapan Tersangka Baru di Pati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jagat politik daerah dengan menetapkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), beserta tiga kepala desa (Kades) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penetapan itu terjadi setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 […]
