Ahok Dipastikan Hadiri Sidang Tipikor Kasus Pertamina Besok
Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa mantan Komisaris PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan hadir dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina sebagai saksi pada Selasa, 27 Januari 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Riono Budisantoso, saat dikonfirmasi pada Senin (26/1/2026).
Kenapa Kehadiran Ahok Jadi Sorotan
Kehadiran Ahok di persidangan menjadi sorotan publik karena ia dipanggil sebagai saksi penting terkait proses tata kelola minyak mentah dan produk kilang di BUMN energi terbesar nasional, PT Pertamina. Sidang tersebut bukan sekadar formalitas; ia memunculkan pertanyaan tentang bagaimana manajemen dan pengawasan di tingkat sub-holding perusahaan ini dilakukan, terutama di periode signifikan bagi pemerintahan dan kebijakan energi nasional. Permintaan keterangan Ahok menunjukkan upaya jaksa tidak hanya membidik tersangka utama, tetapi juga menggali perspektif manajemen puncak sebelumnya dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas.
Siapa Aktor & Kepentingannya
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019–2024 akan hadir sebagai saksi untuk membantu JPU menjelaskan konteks tata kelola perusahaan saat itu. Ia sebelumnya sempat mangkir dari jadwal sidang awal pada 20 Januari 2026 karena berada di luar negeri, namun telah memastikan kesiapan hadir pada jadwal terbaru.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)
Pihak Kejagung melalui Jampidsus memandang keterlibatan saksi-saksi seperti Ahok, serta mantan pejabat lain seperti Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar, penting untuk mengungkap gambaran tata kelola bisnis Pertamina secara komprehensif dan keterkaitan penyimpangan yang tengah didalami. Pemeriksaan saksi dalam sidang sudah dijadwalkan terpisah untuk memberi ruang pendalaman bukti dan penjelasan.
Terdakwa & Perkara Tipikor
Kasus ini melibatkan Kerry Adrianto dan sejumlah terdakwa lainnya yang didakwa atas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Kehadiran Ahok sebagai saksi memperlihatkan ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas, bukan hanya narasi kebijakan, tetapi juga praktik operasional yang diduga bermasalah.
Penegakan Korupsi di Korporasi Negara
Kejagung telah menyiapkan persidangan perkara tata kelola minyak mentah yang sebelumnya telah memasuki tahap pemberkasan dan penetapan sembilan tersangka. Penyidikan kasus ini mencakup periode panjang hingga era modern Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta pemeriksaan saksi dari berbagai level internal perusahaan dan pihak terkait.
Keterlibatan mantan pejabat tinggi seperti Ahok menunjukkan fokus aparat penegak hukum tidak hanya pada tersangka individu, tetapi juga pada pihak yang pernah berada di pucuk manajemen sebagai bagian dari upaya mengurai akar penyimpangan dan dinamika pengambilan keputusan di BUMN.
Legitimasi, Akuntabilitas & Politik Energi
Panggilan Ahok sebagai saksi dalam sidang Tipikor bukan hanya soal teknis hukum; ini juga membuka narasi terbesar tentang akuntabilitas tata kelola perusahaan negara di sektor energi yang strategis. Beberapa hal yang perlu dibaca secara kritis:
- Legitimasi Manajemen & Perlindungan Publik:
Kehadiran mantan komisaris di persidangan menunjukkan jaksa ingin menggabungkan perspektif manajemen puncak atas strategi dan kontrol internal Pertamina selama periode jabatan Ahok. Ini penting terutama bila ada indikasi kebijakan atau keputusan yang berpotensi berkaitan dengan kerugian negara atau penyimpangan. - Transparansi Korporasi Negara:
Pemeriksaan saksi strategis seperti Ahok memberi sinyal bahwa proses hukum tidak hanya mengejar aspek kriminal semata, tetapi juga ingin menguatkan posisi transparansi dan akuntabilitas bagi publik terhadap entitas BUMN. - Dinamika Penegakan Hukum & Politik Energi:
Dalam konteks dinamika penegakan korupsi di level tinggi, keterlibatan mantan pejabat BUMN bisa membuka dinamika politik hukum yang sensitif, terutama bila pengelolaan energi nasional dianggap mempengaruhi kepentingan publik luas.
Momentum Transparansi & Penegakan Hukum
Sidang esok menjadi momentum penting dalam persidangan korupsi Pertamina karena Ahok akan menghadirkan kesaksiannya di ruang Tipikor. Bagaimana keterangannya dipandang oleh hakim, jaksa, serta publik bisa memberi arah terhadap gambaran penyidikan yang lebih luas — bukan hanya terhadap terdakwa langsung seperti Kerry Adrianto dkk., tetapi juga terhadap kerangka pengambilan keputusan manajemen di BUMN strategis negara.
Ke depan, proses ini akan menjadi cerminan sejauh mana aparat penegak hukum mampu menegakkan prinsip akuntabilitas tanpa pandang bulu, sekaligus mengurai kaitan antara kebijakan korporasi negara dengan praktik tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.
