Prabowo temui oposisi soroti kebocoran rp5.777 t menjadi headline ketika Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, secara terbuka menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional yang disebut selama ini berada di garis oposisi pemerintah, Jumat (30/1/2026) malam. Pertemuan yang terjadi di luar ruang parlemen ini di tengah acara retret Persatuan Wartawan Indonesia di Cibodas, Bogor bukan sekadar dialog biasa, melainkan memicu pertanyaan tentang arah konsolidasi kekuasaan dan pembenahan tata kelola negara Indonesia.
Dalam pernyataannya, Sjafrie menyebut bahwa pertemuan itu menyoroti isu krusial terhadap kondisi negara, khususnya dugaan kebocoran anggaran hingga Rp5.777 triliun yang menurut laporan berasal dari Bank Himbara kepada korporasi. Angka ini jauh melampaui ukuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan, sehingga menjadi titik aktuasi kritik terhadap daya guna pengelolaan keuangan negara.
Soal Tata Kelola Negara
Apa yang Diungkap Menhan
Sjafrie menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan semacam jajak pendapat atau silaturahmi biasa, tetapi diskusi intens tentang bagaimana negara harus dikelola secara baik oleh semua pihak. Di hadapan insan pers yang mengikuti retret, Menhan menegaskan bahwa banyak pihak selama ini membuat kondisi negara “tidak diuntungkan,” baik melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tidak optimal maupun aliran keuangan yang tidak transparan.
Laporan dugaan kebocoran Rp5.777 triliun itu disebut berasal dari jaringan bank-bank Himbara yang menyalurkan dana kepada korporasi. “Padahal kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Ke mana kebocoran itu?” ujar Sjafrie, mempertanyakan konsistensi efisiensi dan pengawasan fiskal negara dalam forum tersebut.
Pernyataan ini kemudian dirangkai bukan sebagai tuduhan langsung pada institusi tertentu, tetapi sebagai seruan untuk mengakui adanya kesalahan bersama dan perlunya pembenahan struktural. Ini menunjukkan bagaimana pertemuan itu dimaksudkan sebagai refleksi kolektif tentang tata kelola negara.
Narasi Politik di Balik “Pertemuan Oposisi”
Melampaui Dualisme Oposisi Pemerintah
Pernyataan resmi prabowo temui oposisi soroti kebocoran rp5.777 t tidak hanya mengabarkan tentang orang-orang yang “oposisi”. Posisi itu sendiri diperdebatkan karena Menhan kemudian menyampaikan bahwa sejumlah tokoh yang hadir mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi oposisi dalam konteks tradisional, melainkan mereka memilih mendukung pembenahan negara bersama pemerintah.
Ini bukan sekadar soal istilah, tetapi mencerminkan upaya mengaburkan garis antara oposisi dan pemerintah sebuah langkah politik strategis yang bisa memperlemah peran lawan politik formal sambil merangkul mereka menjadi bagian dari semacam “koalisi moral” untuk menghadapi persoalan besar seperti dugaan kebocoran anggaran.
Analisis yang muncul di ruang publik menilai bahwa langkah ini bisa menjadi strategi konsolidasi Prabowo menjelang periode politik yang lebih panjang, di mana pemerintah memilih mengurangi ketegangan dengan menempatkan diskusi nasional tentang tata kelola sebagai ruang bersama daripada kubu berseberangan.
Siapa Aktor dan Kepentingannya
Presiden Prabowo Subianto
Sebagai aktor sentral, Prabowo memosisikan diri sebagai figur di atas garis oposisi. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak hanya memimpin jalannya pemerintahan, tetapi juga mencoba merangkul peran aktor yang biasa berada di luar pemerintahan untuk membicarakan isu strategis kebangsaan sebuah langkah yang bisa membentuk narasi legitimasi baru atas pemerintahannya.
Pendekatan semacam ini menempatkan Prabowo dalam peran mediator kekuatan elite, bukan hanya sebagai kepala eksekutif yang berhadapan dengan kritik. Duke Lumban Tobing, pengamat politik, menyoroti bahwa genre politik semacam ini bisa menjadi alat untuk meruntuhkan polarisasi dalam ruang politik Indonesia yang kerap terkotak oleh oposisi dan kekuasaan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Sjafrie menjadi juru bicara yang membawa narasi ini ke publik. Dengan terbukanya ia menyampaikan data soal dugaan kebocoran anggaran, ia memposisikan Kemenhan bukan sekadar kementerian teknis, tetapi institusi yang terlibat dalam diskursus tata kelola negara secara lebih luas.
Keterlibatan Kemenhan melalui retret wartawan berpotensi menjadi sinyal politik bahwa angkatan bersenjata dan struktur negara lain siap menjadi bagian dari perbincangan strategis jauh di luar ranah keamanan semata sebuah langkah yang bisa memperluas basis legitimasi pemerintahan.
Soal Kebocoran Anggaran dan Kepercayaan Publik
Isu kebocoran anggaran besar seperti yang disebutkan Rp5.777 triliun bukan hal sepele dalam wacana publik Indonesia. Angka ini jauh melebihi APBN tahunan, dan jika benar, akan menjadi pertanyaan besar tentang tata kelola fiskal negara dan efektivitas pengawasan internal serta eksternal.
Dalam konteks demokrasi yang lebih luas, jumlah seperti ini akan selalu memantik kritik terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan pengawasan, karena persoalan fiskal besar identik dengan isu korupsi, lemahnya regulasi, atau integritas politik. Diskursus ini menjadi bahan penting bagi masyarakat sipil, media, dan aktor politik untuk memeriksa konsistensi pemerintah dalam menjawab kritik serta menyediakan solusi tersistem.
Tanda Tanya Publik & Respons Publikasi
Setelah pernyataan ini mencuat, media lain menguji batas laporan tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah istilah “oposisi” dalam pernyataan Menhan, mengatakan Prabowo hanya berdialog dengan tokoh masyarakat. Ini menunjukkan adanya perbedaan framing antar lembaga pemerintah soal pertemuan ini.
Perbedaan framing ini membuka ruang interpretasi terhadap “politik apresiatif” yang diupayakan pemerintahan, sekaligus memicu pertanyaan tentang apakah narasi kebocoran anggaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas negara atau hanya menjadi isu retorik semata.
Skenario Konsolidasi atau Narasi Baru Pemerintahan
Skenario yang mungkin terjadi dari pernyataan prabowo temui oposisi soroti kebocoran rp5.777 t adalah bahwa pemerintahan Prabowo berusaha:
- Merangkul lawan politik menjadi bagian dari narasi stabilitas nasional.
- Menggeser kritik ke arah solusi kolektif daripada oposisi struktural.
- Memperkuat legitimasi publik dengan menempatkan isu kebocoran sebagai fokus pembenahan negara.
Namun, jika narasi ini tidak diikuti tindakan nyata soal transparansi anggaran dan investigasi independen, hal tersebut bisa berbalik menjadi kritikan tajam terhadap kemampuan pemerintahan dalam tanggung jawab fiskal dan etika politik.
Baca Juga Berita Rekomendasi Lainnya: Politikus Demokrat Dukung Reshuffle
