Penapolitika.com adalah sumber terpercaya Anda untuk berita dan analisis hukum terbaru di Indonesia, mencakup berbagai topik mulai dari kebijakan peradilan, kasus korupsi, penegakan hukum, legislasi, hingga dinamika peraturan dan regulasi. Temukan ulasan mendalam dan perspektif kritis hanya di Penapolitika.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti uang tunai senilai total Rp 2,6 miliar dalam kasus dugaan pemerasan jabatan perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), serta tiga kepala desa (Kades). Uang itu dikumpulkan dalam sejumlah karung dan kantong plastik hitam di sela operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026, lalu disita sebagai […]
MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan oleh sejumlah pemohon masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025. Para pemohon […]
OTT & Penetapan Tersangka Baru di Pati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jagat politik daerah dengan menetapkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), beserta tiga kepala desa (Kades) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penetapan itu terjadi setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 […]
Muhajir Diperiksa Sebagai Pelapor, Bukan Tersangka Muhajir, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan (BHPP) DPP Partai Demokrat, menjalani pemeriksaan pertama di Polda Metro Jaya Selasa (20/1/2026) dalam kapasitasnya sebagai pelapor bukan sebagai terlapor atau tersangka dalam perkara dugaan penyebaran hoaks yang mencatut nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama pemeriksaan oleh penyidik, ia dicecar […]
Ada Grup WA Berisi Pejabat & Pemasok yang Jadi Fakta Sidang Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengungkap fakta baru di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Google Chromebook yang menjerat sejumlah pejabat Kemendikbudristek dan pihak swasta: adanya grup WhatsApp bernama “Jajanan Pasar” yang digunakan oleh sejumlah pejabat internal dan mitra pemasok […]
Maidi & Belasan Lainnya Ditangkap di Madiun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 19 Januari 2026, dan dalam operasi itu Wali Kota Madiun Maidi terciduk bersama 14 orang lainnya di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan sejak pagi hari, dan sebagian dari mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk […]
Mahkamah Konstitusi Perjelas Batas Hukum terhadap Pers Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 bahwa sengketa yang timbul dari karya jurnalistik tidak boleh langsung diselesaikan melalui jalur pidana maupun perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno di […]
Nama Kader Partai Kemudian Muncul di Sidang Chromebook Nama Agustina, kader PDI Perjuangan (PDIP), disebut dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sebagai salah satu pihak yang **“menitipkan” pemasok proyek kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat saat Jaksa Penuntut […]
Dugaan Keterlibatan Ormas/Partai dalam Kasus Kemnaker Kuasa hukum Gede Sandra (Noel) — salah satu pihak yang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) — menyebutkan adanya dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) atau partai politik tertentu dalam praktik pemerasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat Noel memenuhi […]
Oknum Brimob Aceh Gabung Militer Rusia & Potensi Gugur Kewarganegaraan Kasus Bripda Muhammad Rio, anggota Brimob Polda Aceh yang nekat membelot dan bergabung dengan tentara Rusia, telah memicu konsekuensi hukum serius di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa jika benar Rio bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden RI, maka status […]
