DPR bantah pelanggaran pemilihan hakim MK menjadi sikap resmi yang disampaikan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menanggapi tudingan pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai konstitusi dan undang undang yang berlaku, serta dilaksanakan secara terbuka. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan sejumlah […]
mantan hakim MK sebut putusan 90 buka peluang Gibran wapres menjadi pernyataan kontroversial yang memantik debat di kalangan masyarakat dan elite hukum setelah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengakui bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi titik awal terbukanya peluang bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Pernyataan ini dilontarkan Arief menjelang masa […]
Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru Sejumlah pihak menggugat ketentuan batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), menilai aturan dalam RUU Pemilu yang menetapkan batasan usia tertentu dianggap melanggar konstitusi karena diskriminatif dan berpotensi menghambat hak warga negara untuk dipilih sebagai penyelenggara pemilu. Gugatan ini tercatat […]
Mahkamah Konstitusi Perjelas Batas Hukum terhadap Pers Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 bahwa sengketa yang timbul dari karya jurnalistik tidak boleh langsung diselesaikan melalui jalur pidana maupun perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno di […]
Mahkamah Konstitusi Soroti Mandeknya RUU Peradilan Militer Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI (UU TNI) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026. Dalam sidang perkara (Nomor 197/PUU-XXIII/2025), saksi ahli dari pihak pemohon mengkritik keras mandeknya pembahasan RUU Peradilan Militer sebagai bentuk pengabaian terhadap politik hukum […]
