Kumpulan berita harian Pemerintah terbaru dan terlengkap hanya di penapolitika.com
Sudewo tersangka KPK menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda. Meski status hukum sudah naik, Partai Gerindra menegaskan bahwa Sudewo masih tercatat sebagai kader. Secara resmi, KPK menyampaikan penetapan tersangka ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun secara politik, kasus ini langsung menyeret partai ke pusaran krisis citra, […]
Arahan tertutup Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 menjadi sinyal politik penting di fase awal pemerintahan mendatang. Istana mengonfirmasi bahwa arahan tersebut disampaikan secara tertutup kepada jajaran kementerian dan lembaga, tanpa akses publik maupun detail substansi yang dibuka luas. Secara formal, langkah ini dijelaskan sebagai bagian dari konsolidasi internal. Namun secara politik, keputusan menutup […]
Prabowo temui oposisi soroti kebocoran rp5.777 t menjadi headline ketika Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, secara terbuka menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional yang disebut selama ini berada di garis oposisi pemerintah, Jumat (30/1/2026) malam. Pertemuan yang terjadi di luar ruang parlemen ini di tengah acara retret Persatuan Wartawan Indonesia […]
Ketua Umum APEKSI Tegaskan “Pilihan Rakyat” dalam Wacana Pilkada Jakarta — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi merespons wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menegaskan bahwa setiap keputusan strategis mengenai sistem pilkada harus berakar pada kehendak rakyat, bukan semata […]
Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti penyelidikan kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi dengan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Pemeriksaan ini dilakukan dalam konteks kasus yang telah menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama […]
Partai Gerindra saat ini sedang memproses status keanggotaan Bupati Pati, Sudewo, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Proses itu dilakukan melalui Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) sebagai mekanisme internal partai yang berwenang menilai kedudukan kader yang tersandung masalah hukum. Mengapa […]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti uang tunai senilai total Rp 2,6 miliar dalam kasus dugaan pemerasan jabatan perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), serta tiga kepala desa (Kades). Uang itu dikumpulkan dalam sejumlah karung dan kantong plastik hitam di sela operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026, lalu disita sebagai […]
OTT & Penetapan Tersangka Baru di Pati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jagat politik daerah dengan menetapkan Bupati Pati, Sudewo (SDW), beserta tiga kepala desa (Kades) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penetapan itu terjadi setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 […]
Kemendagri Fokuskan Anggaran & Program untuk Pemulihan Aceh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan percepatan rehabilitasi pascabencana di Provinsi Aceh sebagai fokus utama dalam pelaksanaan program dan anggaran Tahun Anggaran 2026. Hal ini diputuskan dalam Kick Off Meeting pelaksanaan program dan anggaran yang diselenggarakan pada 14–16 Januari 2026 […]
Sidang Gugatan Pasal Perzinahan di Mahkamah Konstitusi Sebelas mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka resmi mengajukan uji materiil Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ketentuan soal perzinahan dalam KUHP baru — khususnya klausul pengaduan dalam pasal itu — bertentangan […]
