Pemilihan hakim MK kembali menjadi sorotan setelah DPR dinilai mengubah mekanisme pengusulan hakim konstitusi menjadi semakin longgar dan kontroversial. Perbedaan mencolok antara proses pemilihan di masa lalu dan praktik yang terjadi sekarang memunculkan kritik keras dari berbagai kalangan. Secara resmi, DPR berdalih memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan hakim MK. Namun secara politik, perubahan pola ini […]
Adies Kadir jadi Hakim MK menjadi sorotan setelah Partai Golkar menegaskan bahwa penunjukan tersebut tidak akan mengganggu kekuatan internal partai. Pernyataan itu disampaikan oleh elite Golkar yang menekankan bahwa partai berlambang pohon beringin memiliki stok kader melimpah untuk mengisi berbagai posisi strategis. Secara resmi, pengangkatan Adies Kadir dipandang sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap kader partai. […]
Gentengisasi program Prabowo menjadi perbincangan publik setelah diperkenalkan sebagai salah satu gagasan kebijakan di bidang perumahan rakyat. Program ini secara sederhana dipahami sebagai upaya mengganti atap rumah warga dengan genteng yang lebih layak dan aman. Secara resmi, gentengisasi dibingkai sebagai kebijakan peningkatan kualitas hunian. Namun dalam pembacaan politik, program ini juga memunculkan pertanyaan tentang orientasi […]
Tambang emas ilegal kembali menjadi sorotan setelah politisi dari Partai Demokrat mengungkap potensi aliran dana fantastis yang mencapai Rp992 triliun. Angka ini disampaikan sebagai gambaran besarnya kerugian negara sekaligus indikasi kuat adanya praktik penambangan tanpa izin yang berlangsung lama dan sistemik. Secara resmi, pernyataan ini diarahkan untuk mendorong penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Namun secara […]
Perludem usul sistem pemilu campuran sebagai solusi untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Usulan ini disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai respons atas fragmentasi politik yang dinilai menghambat efektivitas pemerintahan presidensial. Secara normatif, sistem pemilu campuran ditawarkan sebagai jalan tengah antara keterwakilan dan stabilitas. Namun secara politik, usulan ini juga membuka perdebatan […]
Jokowi turun gunung mendukung PSI secara terbuka dan intens menjelang kontestasi politik mendatang. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tampil aktif memberikan dukungan moral dan politik kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebuah partai yang selama ini dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan Jokowi. Secara formal, dukungan tersebut dibingkai sebagai hak politik seorang warga negara. Namun secara politik, […]
Arief Hidayat gemakan ajaran Bung Karno di ujung masa tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam momentum perpisahan tersebut, Arief menegaskan kembali pandangan Bung Karno mengenai konstitusi, negara, dan kekuasaan yang harus berpijak pada kedaulatan rakyat. Secara formal, pernyataan ini disampaikan sebagai refleksi ideologis. Namun dalam konteks politik dan ketatanegaraan saat ini, pesan tersebut tidak […]
DPR membuat publik meragukan MK setelah serangkaian manuver politik dan keputusan kelembagaan dinilai melemahkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir konstitusi. Sorotan ini menguat seiring kritik terbuka terhadap DPR yang dianggap tidak hanya mencampuri wilayah yudikatif, tetapi juga membangun persepsi bahwa MK kini lebih dekat dengan kepentingan kekuasaan dibanding mandat konstitusionalnya. Secara formal, DPR berdalih […]
Borok seleksi hakim MK kembali terbuka ke ruang publik setelah muncul sorotan tajam terhadap peran DPR dalam proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Kritik ini menguat seiring tudingan bahwa mekanisme seleksi dilakukan secara brutal dan minim transparansi, bukan semata demi regenerasi kelembagaan, melainkan untuk mengamankan produk undang-undang yang dinilai bermasalah. Secara formal, DPR berdalih menjalankan […]
Sistem multipartai sederhana kembali mengemuka dalam wacana politik nasional setelah Partai Golkar secara terbuka mendorong penyederhanaan sistem kepartaian demi efektivitas pemerintahan presidensial. Pernyataan ini disampaikan di tengah evaluasi panjang terhadap praktik pemerintahan yang dinilai kerap tersandera oleh fragmentasi politik di parlemen. Secara formal, dorongan ini dibingkai sebagai upaya memperkuat sistem presidensial. Namun secara politik, pernyataan […]
