Jakarta Utara telah dipilih sebagai lokasi percontohan dalam implementasi roadmap pengelolaan sampah di ibu kota untuk periode 2025-2026. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faishol, menyoroti kondisi kritis beban sampah di wilayah tersebut, yang menuntut solusi inovatif dan berkelanjutan.
Pada saat acara apel di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Menteri Faishol mengungkapkan, “Saya telah beberapa kali berdiskusi dengan Pj Gubernur Jakarta tentang perlunya menjadikan Jakarta Utara sebagai model utama dalam strategi penanganan masalah sampah di Jakarta. Faktanya, Jakarta Utara menghadapi tantangan yang sangat berat terkait manajemen sampah yang efektif.”
Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (IPSN) mencatat bahwa Jakarta menghasilkan sampah sekitar 8.600 ton per hari pada tahun 2023, dengan 99,6 persen dari sampah tersebut berhasil dikumpulkan. Namun, sebagian besar sampah tersebut masih tergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, yang kini telah mencapai kapasitas lebih dari 55 juta ton sampah dengan ketinggian yang mencapai 50 meter.
Sebagai respons terhadap keadaan mendesak ini, Menteri Faishol menekankan pentingnya transformasi dalam pengelolaan sampah dari sistem konvensional menjadi sistem yang berorientasi industrialisasi. “Kita tidak bisa lagi bergantung pada TPST Bantar Gebang semata. Pengelolaan sampah harus mulai dari hulu untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke fasilitas pemrosesan akhir,” ujar Faishol.
Strategi yang diusulkan dalam roadmap pengelolaan sampah Jakarta mencakup pengurangan ketergantungan terhadap TPST dengan meningkatkan praktek-praktek pengelolaan sampah berbasis hulu, seperti pemilahan sampah di sumber, recycling, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang lebih canggih. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kapasitas di TPST, tetapi juga sebagai langkah nyata menuju pencapaian tujuan keberlanjutan.
Keseriusan ini ditunjukkan dengan berbagai inisiatif yang sudah mulai dilakukan, termasuk proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi yang dapat mendukung kebutuhan energi lokal dan mengurangi emisi karbon. Selain itu, program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat juga diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.
Selain mendesak untuk meninggalkan pola lama, pengelolaan sampah berbasis hulu menawarkan peluang untuk integrasi ekonomi lokal yang lebih luas, melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri kecil yang berbasis daur ulang dan pengolahan sampah. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga ekonomi, sekaligus membantu mengurangi “brain drain” yang sering terjadi di daerah dengan sedikit peluang kerja.
Jakarta Utara, dengan perannya sebagai kota percontohan, tidak hanya akan menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta dalam pengelolaan sampah yang efektif, tetapi juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam mengatasi masalah sampah yang menjadi tantangan urban yang krusial.
Dengan langkah berani ini, Jakarta berharap tidak hanya mencapai target pengurangan beban sampah, tetapi juga memimpin dengan contoh dalam usaha menuju keberlanjutan yang lebih besar, menunjukkan bahwa transformasi yang efektif dan berkelanjutan adalah mungkin melalui kebijakan yang inovatif dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat.
