Presiden Minta Pengelolaan SDA Betul-Betul untuk Rakyat
Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026) untuk mengulas secara intensif pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan tujuan utama agar optimal berkontribusi bagi kemakmuran rakyat dan penerimaan negara yang lebih besar. Arahan ini disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup yang fokus pada sektor minerba.
Kenapa Ini Penting dalam Konteks Kebijakan & Kekuasaan
Kebijakan SDA menjadi isu sentral dalam dinamika ekonomi Indonesia: kekayaan mineral, batu bara, dan SDA strategis lain bukan hanya soal produksi tetapi arah tata guna manfaatnya bagi negara dan rakyat. Pemerintah melihat kebutuhan untuk menyelaraskan kepentingan nasional, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kedaulatan negara atas sumber dayanya sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Siapa Aktor & Apa Kepentingannya
Presiden Prabowo Subianto — Kepala Negara & Kebijakan SDA
Prabowo memimpin pertemuan ini sebagai bentuk kewenangan presidensial atas kebijakan sumber daya alam dan sebagai momentum memastikan bahwa SDA yang strategis benar-benar dikelola dengan orientasi kepentingan nasional yang luas, bukan semata keuntungan jangka pendek atau elit tertentu. Arahan ini juga mencerminkan prioritas pemerintahan terhadap kekayaan alam sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
Bahlil, yang hadir dalam pertemuan itu dan kemudian memberikan keterangan kepada media, menjelaskan bahwa fokus diskusi terkait upaya pemerintah untuk memastikan SDA meningkatkan penerimaan negara secara optimal namun tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha. Ia juga menyatakan bahwa Presiden meminta jajaran kementeriannya merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kemakmuran rakyat.
Dunia Usaha & Pemerintah
Pertemuan ini juga penting bagi sektor usaha yang tergantung pada kebijakan pengelolaan SDA, terutama industri pertambangan. Presiden menegaskan bahwa kebijakan nasional harus seimbang antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat, apabila tidak keseimbangan ini, potensi SDA sebagai sumber devisa dan investasi akan tertinggal dari potensi riilnya.
Menata SDA dalam Peta Ekonomi Nasional
Pengelolaan SDA selama ini menjadi salah satu isu kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di sektor pertambangan, minyak, gas, dan mineral. Pemerintah sering kali menekankan bahwa SDA harus dikendalikan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi. Diskursus ini juga mengemuka di tengah target peningkatan penerimaan negara dari sektor minerba dan kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan sektor energi tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan.
Media melaporkan fokus pertemuan yang dikonsentrasikan pada sektor mineral dan batu bara (minerba) dua subsektor yang menjadi kontributor besar bagi penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta devisa ekspor. Keseimbangan antara pengelolaan untuk kepentingan negara dan kelancaran dunia usaha sering menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perumusan kebijakan SDA ke depan.
Sebuah Arah Kebijakan yang Ingin Mengokohkan Peran Negara atas SDA
- Amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam Praktek Kebijakan
Arahan presiden tersebut menegaskan bahwa pemerintah hendak menerjemahkan prinsip negara menguasai SDA untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar retorika. Fokus pada SDA sebagai instrumen pembangunan mencerminkan strategi fiskal dan ekonomi makro untuk memperkuat basis penerimaan nasional. - Keseimbangan Kepentingan Negara–Usaha–Masyarakat
Pernyataan Bahlil bahwa pengelolaan SDA harus bijak terhadap dunia usaha menunjukkan adanya upaya pemerintah menyelaraskan kepentingan fiskal negara dengan iklim investasi. Ini krusial agar kebijakan tidak menjadi kontraproduktif terhadap investasi jangka panjang di sektor strategis. - Implikasi terhadap Kebijakan Pertambangan & Energi
Pertemuan ini bisa menjadi momentum bagi revisi atau penajaman kebijakan minerba dan energi, terutama dalam konteks meningkatkan nilai tambah, hilirisasi, serta perkembangan Dewan Energi Nasional (DEN) yang baru dilantik hal yang juga menegaskan posisi SDA dalam agenda strategis nasional.
Langkah Presiden Merespons Tantangan SDA di Tengah Krisis Global
Dengan arahan yang jelas dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya masalah teknis pemerintahan, tetapi merupakan isu strategis yang memengaruhi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Fokus pada minerba, keseimbangan antara negara dan dunia usaha, serta perumusan kebijakan jangka panjang menunjukkan upaya pemerintah mengintegrasikan SDA dalam arbitrase pembangunan nasional di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus berkembang.
