Pernyataan atau Manuver Politik Terbaru
Solikin M. Juhro, salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menyatakan optimisme kuat bisa merebut posisi tersebut meski bersaing dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam proses fit and proper test di Komisi XI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Pernyataan Solikin ini mencuat di tengah proses seleksi yang dinamis dan ramai jadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama kuat dari birokrasi dan pemerintahan.
Mengapa Ini Penting dalam Konteks Kekuasaan
Pertarungan calon Deputi Gubernur BI bukan sekadar ujian kompetensi teknis, tetapi mencerminkan tarik-menarik antara elite ekonomi negara: dari internal Bank Indonesia sendiri hingga figur yang dekat dengan pemerintahan pusat. Solikin, yang berasal dari internal BI sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial, memosisikan dirinya sebagai archetype teknokrat bank sentral yang memahami urgensi independensi BI sekaligus tantangan kebijakan ekonomi. Sementara Thomas Djiwandono yang juga merupakan Wakil Menteri Keuangan dimaknai publik sebagai figura yang menjembatani kebijakan fiskal pemerintah dengan urusan moneter bank sentral, sebuah posisi yang sering dicurigai berdampak pada independensi BI meski beberapa pemangku kepentingan menepis kekhawatiran tersebut. Keputusan DPR dalam fit and proper test ini berpotensi menjadi momentum redefinisi peran otoritas moneter di tengah tantangan ekonomi domestik dan global.
Siapa Aktor di Baliknya dan Kepentingannya
• Solikin M. Juhro — Kandidat Birokrat Internal BI
– Solikin merupakan Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, menunjukkan latar belakang teknokrat bank sentral yang rutin berkorelasi langsung dengan kebijakan makro dan stabilitas keuangan. Ia optimistis dengan peluangnya dan menekankan bahwa ia telah menyampaikan pandangan terkait arah kebijakan ekonomi saat fit and proper test berlangsung secara kondusif. Solikin juga menegaskan bahwa keputusan akhir berada di luar kontrol dirinya sebagai calon, menyerahkannya “kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.”
• Thomas Djiwandono — Wakil Menteri Keuangan & Figur Pemerintahan
– Thomas, yang juga dimunculkan sebagai salah satu calon Deputi Gubernur BI, memiliki latar belakang ekonomi dan posisi pemerintahan aktif sebagai Wakil Menteri Keuangan. Usulan namanya dalam daftar calon dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, yang kemudian diajukan kepada Presiden dan DPR sesuai mekanisme yang berlaku.
– Keberadaannya di bursa ini memicu perhatian soal bagaimana keterkaitan figur pemerintahan dengan tugas independen bank sentral akan berimplikasi pada persepsi pasar dan kredibilitas kebijakan moneter.
• Komisi XI DPR RI — Penentu Akhir Keputusan
– DPR RI melalui Komisi XI bertindak sebagai arena akhir legitimasi jabatan Deputi Gubernur BI dalam uji kelayakan dan kepatutan. Pilihan parlemen bukan sekadar teknis administratif, melainkan cerminan politik kekuasaan nasional yang menentukan keseimbangan antara independensi lembaga negara dan hubungan antara fiskal dan moneter dalam masa kebijakan ekonomi yang sensitif.
Pertarungan Jabatan di Tengah Tantangan Ekonomi
Posisi Deputi Gubernur BI menjadi sangat strategis karena Bank Indonesia berperan dominan dalam menjaga kestabilan moneter, pengaturan bunga acuan, dan pengawasan sistem keuangan. Pergantian Deputi Gubernur terjadi setelah Juda Agung mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026, dan mengawali proses pengusulan calon pengganti oleh Gubernur BI kepada Presiden lalu DPR untuk uji kelayakan.
Di tengah tugas ini, tantangan ekonomi Indonesia pada 2026 dibayangi oleh ketidakpastian global dan volatilitas pasar, termasuk dampak geopolitik terhadap perekonomian domestik. Solikin dalam uji kelayakan juga menyinggung bagaimana kondisi ekonomi global yang sering bergejolak bisa memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga diperlukan koordinasi dan kebijakan yang terarah dan matang oleh pengambil keputusan moneter.
Prediksi atau Skenario Politik ke Depan
• Mekanisme DPR sebagai Arena Penentu
Keputusan DPR pada uji kelayakan akan merefleksikan prioritas politis legislatif terhadap jenis figur yang dianggap paling tepat untuk posisi Deputi Gubernur BI apakah memilih technocrat yang kuat akar internal BI seperti Solikin, atau tokoh yang punya experience lintas pemerintahan seperti Thomas.
• Isu Independensi BI Tetap Menjadi Sorotan
Skenario paling menarik adalah bagaimana DPR, publik, akademisi, dan pelaku pasar akan melihat implikasi independensi BI, terutama jika calon yang terpilih memiliki latar belakang pemerintahan yang kuat tetapi berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter.
• Dampak terhadap Pasar & Persepsi Investor
Jika figur Deputi Gubernur BI dipandang lebih dekat dengan pemerintahan pusat, kekhawatiran pasar soal kredibilitas kebijakan moneter bisa muncul, sebagaimana reaksi yang sempat memicu tekanan terhadap rupiah setelah nominasi Thomas dipublikasikan.
• Tanda Balik Kepada Konfigurasi Kekuasaan Ekonomi
Akhirnya, dari proses ini tergambar bahwa jabatan teknokratis seperti Deputi Gubernur BI bukan hanya soal keahlian makro ekonomi, tetapi juga arena perebutan pengaruh antara narasi teknokrasi dan kontrol kebijakan ekonomi pemerintahan, yang bisa berdampak pada arah ekonomi nasional dalam jangka menengah.
