DPR Pasang Posisi Menang:UU Cipta Kerja kembali mendapat pembelaan kuat dari DPR RI di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pengujian materiil, Kuasa DPR sekaligus Anggota Komisi III I Wayan Sudirta menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan […]
Program MBG diuji konstitusionalitasnya setelah skema pendanaannya dikaitkan dengan pos anggaran pendidikan dan kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Inti gugatan sebagaimana dilaporkan media mempermasalahkan batas: sejauh mana “anggaran pendidikan” boleh ditafsirkan untuk membiayai program prioritas lain. Di atas kertas, perdebatan ini terdengar teknis. Tetapi dalam praktik kekuasaan, ia menyentuh wilayah paling sensitif: prioritas negara dan […]
Integritas Hakim MK kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan keyakinannya bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berasal dari latar belakang kader partai politik tetap mampu menjaga independensi dan profesionalitasnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap putusan-putusan MK yang memiliki implikasi politik luas. Pernyataan di […]
Adies Kadir mundur dari MK menjadi pernyataan yang langsung menarik perhatian publik hukum dan politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan siap mengundurkan diri dari panel hakim Mahkamah Konstitusi apabila terbukti terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan Golkar. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan terhadap integritas dan independensi lembaga penjaga konstitusi tersebut Di permukaan, […]
Uji materiil UU TNI resmi bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tinggal diam. Melalui keterangan resminya, DPR menyampaikan pembelaan terhadap Undang-Undang TNI yang kini diuji konstitusionalitasnya. Secara normatif, pernyataan itu tampak sebagai respons prosedural. Namun dibaca lebih dalam, ini adalah sinyal politik bahwa relasi sipil-militer kembali menjadi arena tarik-menarik kewenangan […]
Pemilihan hakim MK kembali menjadi sorotan setelah DPR dinilai mengubah mekanisme pengusulan hakim konstitusi menjadi semakin longgar dan kontroversial. Perbedaan mencolok antara proses pemilihan di masa lalu dan praktik yang terjadi sekarang memunculkan kritik keras dari berbagai kalangan. Secara resmi, DPR berdalih memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan hakim MK. Namun secara politik, perubahan pola ini […]
Adies Kadir jadi Hakim MK menjadi sorotan setelah Partai Golkar menegaskan bahwa penunjukan tersebut tidak akan mengganggu kekuatan internal partai. Pernyataan itu disampaikan oleh elite Golkar yang menekankan bahwa partai berlambang pohon beringin memiliki stok kader melimpah untuk mengisi berbagai posisi strategis. Secara resmi, pengangkatan Adies Kadir dipandang sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap kader partai. […]
Arief Hidayat gemakan ajaran Bung Karno di ujung masa tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam momentum perpisahan tersebut, Arief menegaskan kembali pandangan Bung Karno mengenai konstitusi, negara, dan kekuasaan yang harus berpijak pada kedaulatan rakyat. Secara formal, pernyataan ini disampaikan sebagai refleksi ideologis. Namun dalam konteks politik dan ketatanegaraan saat ini, pesan tersebut tidak […]
DPR membuat publik meragukan MK setelah serangkaian manuver politik dan keputusan kelembagaan dinilai melemahkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir konstitusi. Sorotan ini menguat seiring kritik terbuka terhadap DPR yang dianggap tidak hanya mencampuri wilayah yudikatif, tetapi juga membangun persepsi bahwa MK kini lebih dekat dengan kepentingan kekuasaan dibanding mandat konstitusionalnya. Secara formal, DPR berdalih […]
Borok seleksi hakim MK kembali terbuka ke ruang publik setelah muncul sorotan tajam terhadap peran DPR dalam proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Kritik ini menguat seiring tudingan bahwa mekanisme seleksi dilakukan secara brutal dan minim transparansi, bukan semata demi regenerasi kelembagaan, melainkan untuk mengamankan produk undang-undang yang dinilai bermasalah. Secara formal, DPR berdalih menjalankan […]
