Kebijakan Publik, Hukum, Politik
January 20, 2026
8 views 6 mins 0

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pengecualian Sanksi UU Perlindungan Data Pribadi untuk Kerja Pers

MK Menolak Uji Materiil UU PDP meskipun Sorotan Jurnalistik Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan oleh sejumlah pemohon masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025. Para pemohon […]

Hukum, MK
January 19, 2026
15 views 5 mins 0

MK: Sengketa Pers Tak Bisa Langsung Dipidana atau Digugat Perdata, Perlindungan Jurnalis Ditekankan

Mahkamah Konstitusi Perjelas Batas Hukum terhadap Pers Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 bahwa sengketa yang timbul dari karya jurnalistik tidak boleh langsung diselesaikan melalui jalur pidana maupun perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno di […]

Kebijakan Publik, MK, Politik
January 17, 2026
17 views 5 mins 0

Mandeknya RUU Peradilan Militer: Ketika Legislasi Abai Hukum Konstitusional dan Akuntabilitas Demokrasi

Mahkamah Konstitusi Soroti Mandeknya RUU Peradilan Militer Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI (UU TNI) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026. Dalam sidang perkara (Nomor 197/PUU-XXIII/2025), saksi ahli dari pihak pemohon mengkritik keras mandeknya pembahasan RUU Peradilan Militer sebagai bentuk pengabaian terhadap politik hukum […]

Hukum & Kebijakan Publik, Hukum, Pemerintah, UUD
January 15, 2026
21 views 5 mins 0

“Pasal Perzinahan” di KUHP Baru Digugat ke MK: Benturan HAM dan Ranah Privat Warga

Sidang Gugatan Pasal Perzinahan di Mahkamah Konstitusi Sebelas mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka resmi mengajukan uji materiil Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ketentuan soal perzinahan dalam KUHP baru — khususnya klausul pengaduan dalam pasal itu — bertentangan […]