Parpol Non Parlemen dan Manuver Awal Revisi RUU Pemilu Parpol Non Parlemen resmi dilibatkan Komisi II DPR dalam pembahasan RUU Pemilu. Secara normatif, langkah ini terlihat inklusif dan demokratis. Namun dalam politik elektoral, setiap ruang partisipasi selalu memiliki dimensi kalkulasi kekuasaan. RUU Pemilu bukan sekadar regulasi teknis. Ia adalah desain arena kompetisi 2029. Ketika Komisi […]
DIM RUU Pemilu dan Penataan Ulang Arena Kompetisi DIM RUU Pemilu resmi mulai disusun oleh Komisi II DPR dengan target penyelesaian pada 2026. Secara administratif, ini adalah tahapan wajar dalam proses legislasi. Namun dalam politik elektoral, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah bukan sekadar teknis redaksional. Ia adalah fase paling strategis dalam menentukan arah final sebuah undang […]
Revisi UU Pemilu dan Momentum Konsolidasi Politik Revisi UU Pemilu kembali masuk radar politik setelah DPR menargetkan pembahasan dimulai pada Juli dan menyatakan akan melibatkan seluruh partai politik. Pernyataan ini terlihat prosedural, namun dalam politik, revisi aturan pemilu selalu memiliki makna strategis yang jauh lebih besar dari sekadar agenda legislasi. Revisi UU Pemilu bukan hanya […]
RUU Pemilu dan Ruang Baru bagi Partai Non Parlemen RUU Pemilu kembali masuk agenda pembahasan pada Juli dan DPR menyatakan akan menampung masukan dari partai non parlemen. Pernyataan ini terdengar inklusif, tetapi dalam politik, setiap pembahasan regulasi pemilu selalu menyimpan kalkulasi kekuasaan. RUU Pemilu bukan sekadar aturan teknis tentang tata cara pemungutan suara. Ia adalah […]
Ambang Batas Parlemen 0 dan Perhitungan Ulang Peta Kekuasaan Ambang Batas Parlemen 0 menjadi wacana baru setelah Partai Amanat Nasional atau PAN mengusulkan agar parliamentary threshold dihapus menjadi nol persen. Usulan ini langsung memantik perdebatan karena menyentuh fondasi sistem kepartaian dan desain demokrasi elektoral Indonesia. Ambang batas parlemen selama ini berfungsi sebagai filter bagi partai […]
Parliamentary Threshold dan Kalkulasi Ulang Peta Kekuasaan Parliamentary Threshold kembali menjadi perdebatan setelah sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen. wacana ini tidak hanya menyentuh angka ideal, tetapi juga mencerminkan tarik ulur kepentingan elite menjelang kontestasi berikutnya. Parliamentary Threshold adalah ambang batas minimal suara nasional yang harus diperoleh partai politik agar bisa mendapatkan kursi […]
pro kontra ambang batas parlemen kembali memanas setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan ambang batas sebesar 4 persen suara sah nasional dan meminta legislator merumuskan ulang aturannya. Kompas menggambarkan perdebatan ini sebagai pertarungan ide antara mereka yang melihat ambang batas sebagai fondasi stabilitas politik dan mereka yang melihatnya sebagai penyebab jutaan suara sah […]
PAN Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus pada Pemilu 2029 Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dihapus untuk Pemilu 2029, sebagai bentuk upaya memperluas representasi suara rakyat di DPR RI. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026) dalam respons terhadap […]
