LATEST POST
Diplomasi Dagang Prabowo dan Tarif Ekspor RI AS
Diplomasi Dagang Prabowo dan Kalkulasi Tarif Ekspor ke AS Diplomasi Dagang Prabowo mendapat pujian dari DPD RI setelah tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat disebut mengalami penurunan signifikan. Pemberitaan Sinpo.id menyoroti apresiasi tersebut sebagai hasil komunikasi dan negosiasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Namun dalam perspektif Penapolitika, pujian terhadap diplomasi dagang tidak pernah […]
Penetapan Ahmad Sahroni dan Sikap MKD
Penetapan Ahmad Sahroni dan Tegasan MKD Soal Prosedur Penetapan Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam proses penetapan kembali Ahmad Sahroni. Isu ini bukan sekadar persoalan administratif internal DPR. Ia menyentuh relasi antara etika kelembagaan, legitimasi jabatan, dan persepsi publik terhadap transparansi proses politik […]
Gugatan APBN 2026 dan Sorotan Dana MBG
Gugatan APBN 2026 dan Kontroversi Dana MBG di Pos Pendidikan Gugatan APBN 2026 diajukan sejumlah guru honorer ke Mahkamah Konstitusi dengan sorotan utama terhadap alokasi Rp 223 triliun dana Makan Bergizi Gratis yang dimasukkan ke dalam pos pendidikan. Isu ini diberitakan MSN Indonesia dan langsung memantik perdebatan mengenai desain anggaran serta prioritas kebijakan fiskal negara. […]
Parliamentary Threshold dan Tarik Ulur Kepentingan Partai
Parliamentary Threshold dan Kalkulasi Ulang Peta Kekuasaan Parliamentary Threshold kembali menjadi perdebatan setelah sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen. wacana ini tidak hanya menyentuh angka ideal, tetapi juga mencerminkan tarik ulur kepentingan elite menjelang kontestasi berikutnya. Parliamentary Threshold adalah ambang batas minimal suara nasional yang harus diperoleh partai politik agar bisa mendapatkan kursi […]
Revisi UU KPK dan Pesan Politik Jokowi
Revisi UU KPK dan Sinyal Politik di Balik Pernyataan Jokowi Revisi UU KPK kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Presiden Joko Widodo dinilai sarat pesan politik. Respons Jokowi terhadap isu revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memunculkan tafsir baru di kalangan pengamat. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks dinamika politik yang masih sensitif terhadap isu pemberantasan korupsi. […]
UU Perlindungan Data Pribadi dan Risiko Dagang RI AS
UU Perlindungan Data Pribadi dan Bayang Risiko dalam Kesepakatan Dagang RI AS UU Perlindungan Data Pribadi kembali menjadi sorotan setelah Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengingatkan potensi risiko pelanggaran regulasi dalam konteks kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, Isu ini tidak sekadar menyentuh teknis perdagangan. Ia menyangkut perlindungan hak warga […]
Pasal UU Tipikor dan Risiko Kriminalisasi
Pasal UU Tipikor dan Celah Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Pasal UU Tipikor kembali menjadi sorotan setelah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya potensi kerentanan terhadap kriminalisasi. Dalam laporan Tirto.id disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi berpotensi digunakan secara elastis dan membuka ruang tafsir yang luas. Pernyataan ini bukan sekadar […]
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Strategi Non Tahapan
Konsolidasi Demokrasi Bawaslu dan Arah Penguatan di Luar Tahapan Pemilu Konsolidasi Demokrasi Bawaslu menjadi fokus setelah Bawaslu RI menegaskan pentingnya penguatan strategi pengawasan di luar tahapan pemilu. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda konsolidasi bersama jajaran Bawaslu NTT sebagaimana diberitakan melalui kanal resmi lembaga. Pernyataan ini penting karena biasanya pengawasan pemilu identik dengan masa tahapan formal. […]